Reses Roem Diani Dewi

Parit Jundul Dikeluhkan Warga Tanjung Rhu Pekanbaru, Pemko Disebut Angkat Tangan

Penulis : admin | Jumat, 26 Maret 2021 - 18:59 WIB

RESES - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Demokrat, Roem Diani Dewi SE MM, menggelar reses di Jalan Sumber Sari RT 05 RW 06, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru | Beritariau.com2021

Beritariau.com, Pekanbaru - Warga RT 03 RW 06 Kelurahan Tanjung Rhu, Pekanbaru, Marini, mengeluhkan tentang persoalan banjir di bantaran parit yang berada di Perumahan Jondul.

Dia sebut, sejak pembangunan perumahan tersebut berdiri, volume parit mengecil dan membuat saluran tidak cukup menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi.

"Dulu parit ini sudah pernah di survey. Dari tinjauan, ternyata parit tersebut tidak bisa diperbaiki karena ada bangunannya. kalau bisa tembok parit ditinggikan atau kita minta solusi dari ibu dewan," kata Marini, saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Anggota DPRD Pekanbaru, Roem Diani Dewi, Jum'at (26/3/2021).

Persoalan yang sama disampaikan oleh warga RT 05, Tumisa. Soal parit ini juga terjadi di wilayahnya. Hujan sebentar saja, air menggenangi rumahnya yang tak jauh dari parit.

"Kalau hujan air melimpah di depan rumah. Karena paritnya rendah dan banyak sampah," ulasnya.

Reses digelar di Jalan Sumber Sari, RT 05 RW 06, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru. Hadir dalam reses tersebut, Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE. Ketua RT 03, H Nizam, Ketua RT 05, Amin, Ketua RT 06 Abdul Yani.

Sebelum mengulas apa yang menjadi aspirasi warga tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Demokrat, Roem Diani Dewi menjelaskan, sejak pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Kota Pekanbaru, semua sektor usaha banyak yang gulung tikar bahkan terseok-seok.

Sektor usaha yang paling utama terdampak katanya, berasal dari sektor UMKM yang menyumbang pajak paling tinggi bagi pemerintah. Akibatnya, pajak di Pemko Pekanbaru mengalami penurunan drastis.

"APBD diketok palu Rp 2,56 triliun namun capaian realisasi tidak akan tercapai karena sektor pajak juga ikut mengalami penurunan. Banyak pembangunan terhambat. Untuk bayar gaji saja susah," cetus Anggota Komisi II yang membidangi perekonomian.

Termasuk katanya, usulan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang disampaikan RT dan RW di Kecamatan yang di usulkan awalnya 10 item, sampai di tingkat kota tinggal 2 item.

"Jadi aspirasi ini tidak semua tertampung dan terserap. Karena yang diutamakan adalah skala prioritas dan mendesak," paparnya.

Mengenai kondisi parit yang ada di bantaran perumahan Jondul, Ketua RT 05 Amin, memberikan penjelasan kepada warganya bahwa dia menjadi saksi usulan perbaikan tersebut susah untuk dilakukan.

Sejak 2019, dia bersama perangkat RT lainnya telah turun bersama Dinas PUPR Pekanbaru atas intruksi dari Walikota. Setelah di survey Pemko Pekanbaru disebut angkat tangan karena banyak kendala teknis.

"Kondisi untuk perbaikan parit tersebut menghabiskan Rp 5,6 miliar. Itupun dengan perbaikan untuk setengah saja tidak menyeluruh. Sementara kondisi keuangan Pemko Pekanbaru tengah mengalami defisit. Kesimpulan akhir, Walikota meminta bersabar," sebut Amin.

Sementara itu, usulan warga lainnya meminta untuk dilakukan pembersihan air bersih. Sebab, kondisi volume air bersih sudah mulai mengecil.

"Kami ada sumur umum yang sudah 10 tahun berdiri. Sampai saat ini, airnya kecil dan belum pernah dikuras. Warga di RT 3 memerlukan air sumur bor. Bagaimana solusinya yaitu dikuras," kata Ketua RT 03, Nizam.

Usulan warga itu ditanggapi oleh Roem Diani Dewi. Dia berjanji akan merealisasikan permintaan warga itu dalam waktu dekat ini.

"Untuk kondisi kuras air ini segera akan dibantu karena kebutuhannya sangat mendesak," papar Roem.

Sementara itu, warga lainnya, Ema,mengeluhkan persoalan BPJS. Sejak pandemi, suaminya dirumahkan dan tidak lagi bekerja. Untuk membayar BPJS Kesehatan sudah tidak sanggup lagi.

"Suami saya sudah tidak kerja, tak ada yang bayar BPJS. Sekarang saya tidak mampu, mau urus gratis bagaimana caranya," ucap Ema.

Agung Nugroho yang duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi meminta kepada Ema untuk segera mengurus administrasi di tingkat RT/RW, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Setelah urusan itu selesai, akan dikeluarkan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI). Yang bayarkan pemerintah. Agar kartu keluar dengan cepat, harus ada rekom. Kita sudah intruksikan kepada kader yang duduk di DPRD Pekanbaru. Dalam hal ini silahkan koordinasi ke Ibu Roem," pungkasnya. (Red)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :