Langgar Aturan AD/ART Partai

DPD Soksi Riau Nilai Ketua Golkar Pekanbaru Serampangan

Penulis : admin | Kamis, 27 Agustus 2020 - 16:21 WIB

Ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) Riau, menilai, bila pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Pekanbaru, digelar, berpotensi cacat hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IV SOKSI Riau, Zulfan Heri, dalam rilis yang disampaikannya, Kamis (27/08/2020) sore.

"Kita minta Musda DPD II Golkar Pekanbaru tidak diteruskan dan jika diteruskan, berakibat cacat hukum," kata Zulfan.

Alasan itu disampaikan Zulfan, sebelum Musda digelar, sudah banyak persoalan yang terjadi dalam tubuh partai berlambang pohon beringin ini.

Mulai dari pergantian secara sepihak Sekretaris DPD II Partai Golkar Pekanbaru, Ida Yulita Susanti tanpa alasan yang jelas dengan pengurus PK aktif, hingga merubah jabatan Pengurus Kecamatan (PK) yang dijadikan Plt (Pelaksana tugas).

"Mengganti Sekretaris dengan anggota ini tentunya melanggar mekanisme dan aturan partai yaitu ART Partai Golkar pasal 18 ayat 2," ucap Zulfan.

Sementara dalam hal yang bersamaan juga, Ida sebagai pengurus aktif, juga tidak melanggar aturan partai yang ada di Peraturan Organisasi PG Nomor 15 tahun 2017 tentang penegakan disiplin organisasi.

"Hingga saat ini saudari Ida Yulita Susanti, tidak pernah diberitahukan tentang hal musabab diganti sebagai pengurus, tidak diberikan surat peringatan, apalagi hak jawab," ungkap Zulfan.

Kondisi serupa katanya, juga dialami oleh Pengurus Kecamatan (PK) DPD II Partai Golkar Pekanbaru. Dimana, Ketua DPD II PG Pekanbaru, Sahril, mendadak menjadikan PK dengan jabatan Plt, tanpa melakukan prosedur usulan hasil rapat pleno pimpinan kecamatan.

"Hingga saat ini ketua-ketua PK yang di Plt kan itu belum mendapatkan surat pemberitahuan pemberhentian status sebagai ketua PK dan tidak diberikan hak jawab, namun status mereka tidak diakui sebagai ketua PK," jelasnya.

Kondisi diperparah 3 hari jelang pelaksanaan Musda Partai Golkar Pekanbaru yang digelar Minggu (30/08/2020) mendatang, belum ada pengiriman undangan secara resmi kepada PK-PK Partai Golkar Pekanbaru yang statusnya di Plt kan tersebut.

"Itu terjadi pada PK yang tidak memihak kepada Sahril sebagai Calon Ketua Partai Golkar Pekanbaru. Termasuk undangan juga tidak diberikan pada organisasi pendiri yang berlawanan dengan Sahril selaku Calon Ketua Partai Golkar Pekanbaru," cetusnya.

Sebagaimana diketahui, AD/ART Partai Golkar dan Juklak No 2 tahun 2020 disebutkan bahwa PK, organisasi Pendiri dan Organisasi yang didirikan merupakan pemegang suara dalam Musda Kabupaten/Kota.

DPD II PG Pekanbaru dan panitia musda disebut mengundang ormas pendiri dan ormas yang didirikan dengan masa berlaku kepengurusan yang sudah kadaluarsa dan status yang sudah dicabut SKT-nya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Diantara ormas yang masa kepengurusan sudah kadaluarsa tersebut ialah Ormas MKGR, AMPI, HWK.

Bahkan, Ketua Dewan Pertimbangan DPD II PG Golkar Pekanbaru yang diketuai oleh Erizal Muluk, juga tidak menerima undangan dari Musda PG Golkar Pekanbaru nanti.

"SOKSI menilai Sahril selaku Ketua DPD II Partai Golkar Pekanbaru melakukan manejerial organisasi secara serampangan dan hanya berdasarkan like or dislike. Ini merusak tatanan partai," tegasnya.

Dengan sederetan masalah itu, DPD Soksi Riau mendesak agar Musda DPD II Partai Golkar Pekanbaru, dimundurkan pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar.

"Ini sebagai upaya penegakan disiplin partai sekaligus marwah bagi DPD I Provinsi Riau sehingga tidak ada yang bermain-main dengan aturan partai baik itu AD/ART, PO dan Juklak Partai Golkar," tutupnya. [Rls]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :