Beritariau.com, Pekanbaru - Indra Gunawan Eet, sang ketua DPRD Riau yang belakangan getol maju sebagai calon Bupati Bengkalis tak hentinya menuai kontra. Terbaru, jagoan Golkar untuk menaklukkan kabupaten Bengkalis kedapatan menggunakan helikopter BNPB diduga untuk keperluan partai. 

Padahal, helikopter itu sejatinya diperbantukan BNPB untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, bencana akut yang kerap melanda Bumi Lancang Kuning satu dekade terakhir. 

Aksi Eet itu dinilai telah mencoreng nama baik DPRD Riau, institusi yang ia pimpin. 

Raya Desmawanto, founder Rumah Nawacita pun melaporkan Eet ke Badan Kehormatan DPRD Riau. Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik itu dimuat Raya pada Rabu kemarin (26/8) langsung ditujukan ke BK DPRD Riau. 

"Kemi meminta BK DPRD Riau memproses dugaan pelanggaran etik (Indra Gunawan Eet)," kata Raya

Eet diduga menggunakan helikopter bantuan pemerintah dan memperkuat satgas Karhutla untuk keperluan partai. Ada dua video yang beredar. Keduanya memiliki tipikal sama. Disambut oleh simpatisan partai berlambang beringin di Bengkalis dan Indragiri Hilir. 

Sebelumnya kritik serupa datang dari Fitra Riau yang  menilai pengunaan Helikopter BNPB merupakan bentuk etika birokrasi yang tidak mencerminkan contoh kebaikan bagi penyelenggara pemerintahan, 

"Dimana ketua DPRD yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi adalah hal yang fatal dan tak patut. Apalagi menggunakan helikopter BNPB pada saat penyelenggara kepentingan musda Golkar, " kata Taufik Manager Advokasi Fitra Riau melalui siaran persnya

"Kita juga mengetahui bahwa saat ini Riau dalam keadaan musim kemarau, jika itu sebagai dalih untuk koordinasi karhutla maka seharusnya tidak hadir di musda Golkar dan hanya itu kegiatannya selama di Bengkalis dan Inhil, tindakan Indr Gunawan merupakan tindakan yang tidak beretika, dan pongah, "pungkasnya.

Perlu diketahui juga, tambah Taufik, selain Indra Gunawan perlu ditelusuri juga bagi kepala daerah atau wakil rakyat yang menjadi bacalon kepala daerah yang ikut kontestasi pemilu di 9 daerah di Riau, sering kali bacalon kepala daerah dari  incumbent maupun  birokrasi serta wakil rakyat  yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik salah satunya memanfaatkan anggaran humas, publikasi dan perjalanan dinas untuk kepentingannya.