Oleh Raya Desmawanto

Balada Korupsi Agraria di Riau

Penulis : admin | Jumat, 07 Agustus 2020 - 11:53 WIB

Raya Desmawanto, Founder Rumah Nawacita

BETAPA teririsnya hati para petani dan rakyat kecil pencari 'secuil' lahan pertanian, seandainya mereka membaca berita sidang suap perubahan alih fungsi kawasan hutan yang menjerat pimpinan korporasi Duta Palma Grup di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dalam sebulan terakhir.

Betapa tidak, para elit daerah begitu mudah dan agresifnya membantu korporasi pemilik modal dalam 'mengurus' masalah kebun sawit mereka yang luasannya puluhan ribu hektar. Sementara, para 'penguasa' daerah justru sering absen dalam memberikan 'legalisasi' kebun sawit rakyat yang hanya ukuran kapling kecil, bahkan kerap kalah dan tergusur dipaksa meninggalkan lahannya.

Pada kasus yang menjerat Duta Palma Grup, dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa Annas dibantu para koleganya mengurus pengajuan alih fungsi kawasan hutan yang dikelola Duta Palma seluas 18 ribu hektar. Duta Palma menanam kelapa sawit berada dalam kawasan hutan dan hendak mengurus perubahan (pemutihan) kawasan menjadi non hutan (APL).

Kasus ini bermula saat KPK menciduk Annas dan koleganya Gulat Medali Emas Manurung di kediamannya di Cibubur, Jawa Barat pada Kamis 25 September 2014 silam.

Belakangan, Annas dalam kasus suap tersebut dinyatakan tidak terbukti. Annas hanya terbukti menerima suap dari Gulat sebesar $156.000 Singapura dan Rp 500 juta. Uang itu juga diterima dari pengusaha asal Riau, Edison Marudut Marsadauli Siahaan, pemilik PT Citra Hokiana Triutama.

Atas kasus itu, Annas divonis 6 tahun penjara. Gulat sudah divonis bersalah menjalani hukuman 2 tahun penjara. Hakim menyatakan Gulat terbukti melakukan penyuapan terhadap Annas.

Gulat kini telah bebas dan berhasil merebut jabatan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), di mana Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko didaulat duduk sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam persidangan kasus suap alih fungsi hutan yang menjerat pimpinan Duta Palma Grup, Suheri Terta, korporasi perkebunan kelapa sawit tersebut, terungkap bahwa perusahaan menjanjikan duit sebesar Rp 8 miliar sebagai 'balas jasa' jika permintaan alih fungsi hutan tersebut terwujud. Sebagai uang muka (tanda jadi), perusahaan sudah menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat.

Sisanya akan dibayar saat Menteri Kehutanan menyetujui usulan perubahan tersebut.

Dalam kasus ini pemilik Duta Palma, Surya Darmadi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Cerita korupsi agraria di Riau tak hanya terjadi pada rezim mantan Gubernur Annas Maamun.

Kembali ke putaran waktu, mantan Gubernur Riau sebelumnya, Rusli Zainal juga terjerat pada kasus sejenis. Bedanya, Rusli yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir 'tergelincir' dalam kasus penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) yang kerap disebut Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luasan ratusan ribu hektar. Akibat kasus ini, Rusli Zainal mendekam di jeruji besi hingga saat ini.

Bedanya jika dalam kasus yang menimpa Annas Maamun, korporasi Duta Palma ditetapkan sebagai tersangka, namun pada kasus yang menjerat Rusli Zainal meskipun melibatkan puluhan perusahaan HTI, namun tak satu pun korporasi yang dijerat sebagai tersangka hingga kini.

Kisah suap menyuap perubahan alih fungsi kawasan hutan di Riau, mungkin saja bisa panjang jalan ceritanya jika tabir penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No/673/2014 yang ditandatangani oleh Menteri Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014 terkuak seluruhnya.

Beleid tersebut berisi tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau.

Bukan bermaksud suuzon, pemutihan kawasan hutan menjadi non hutan seluas lebih dari 1,6 juta hektar lewat SK Menteri Kehutanan tersebut, semestinya harus diteliti ulang. Siapa yang mendapat manfaat dan bagaimana proses terjadinya pemutihan tersebut. Tentu, ini adalah pekerjaan super-berat.

Selain karena sudah berlalu 6 tahun silam, namun tirai proses alih fungsi ini berlapis-lapis, melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Namun yang pasti, pemutihan kawasan hutan tersebut, tak memberikan efek apapun bagi masyarakat, khususnya petani kecil di sekitaran kawasan hutan di Riau.

Alih fungsi kawasan hutan jutaan hektar di Riau hanya dinikmati oleh kalangan pengusaha dan korporasi perkebunan. Balada korupsi agraria di Riau, mungkin saja terjadi di provinsi lain di Tanah Air, sungguh amat miris.

Kolaborasi elit daerah dan korporasi pemodal begitu kompaknya dalam menguasai aset strategis secara berkelanjutan: tanah.

Tentu saja, tanah tak hanya dinilai semata pada objek di permukaan semata, namun jauh lebih dalam yakni segala hal yang terdapat di alam bawah tanah tersebut, termasuk air di dalamnya.

Ketimpang penguasaan lahan begitu telanjang ketika kita perhadapkan dengan temuan dan data penguasaan tanah di republik ini pada tigasisi.

Pertama, ketimpangan distribusi penguasaan tanah terlihat jelas di sektor pertanian. Hasil sensus pertanian pada 2013 menunjukkan bahwa 1,5 juta petani kaya (6,16 persen dari total rumah tangga petani di Indonesia) menguasai lahan seluas 8,63 juta hektare atau rata-rata 5,37 hektare per petani.

Bandingkan dengan 14,2 juta petani gurem (55,30 persen) yang hanya menguasai 2,67 juta hektare atau rata-rata 0,18 hektare per petani.

Kedua, ketimpangan alokasi penguasaan tanah terjadi di sektor perkebunan sawit. Temuan dari Auriga pada 2018 menunjukkan bahwa 72 persen dari 16,8 juta hektare total luasan tanah yang sudah ditanami sawit dikuasai oleh korporasi. Satu grup usaha bahkan menguasai tanah sekitar 502 ribu hektare, sedangkan petani hanya menguasai rata-rata 2,2 hektare.

Ketiga, alokasi penguasaan tanah di kawasan hutan juga mengalami ketimpangan. Berdasarkan hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018, sebanyak 40,46 juta hektare lahan di kawasan hutan dikuasai oleh usaha besar, sedangkan masyarakat hanya 1,74 juta hektare. (Wiko Saputra, Tempo:2019).

Apapun alasannya, yang namanya korupsi itu menyengsarakan orang banyak dan menjadi kesukaan segelintir orang. Para pemegang kekuasaan di daerah maupun pusat kerap menjadi penikmatnya. Tapi, sadarkah mereka bahwa akibat praktik korupsi itu, justru menyuburkan kemiskinan dan ketimpangan sosial di negeri Pancasila? (*)  

 

Penulis adalah Founder RUMAH NAWACITA

(Kolom Opini Berisi Pandangan Penulis Dari Berbagai Kalangan. Redaksi Beritariau.com Tidak Bertanggungjawab Atas Isi Tulisan)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :