Beritariau.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kampar memperkuat komitmen terhadap pengendalian emisi gas rumah kaca dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui workshop tingkat regional di Jakarta.

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., menghadiri Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wilayah Sumatera dan Jawa di Auditorium Hotel Borobudur, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperdalam pemahaman pemerintah daerah mengenai kebijakan, mekanisme, dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi perubahan iklim, serta penguatan pembangunan rendah emisi.

Workshop itu juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program konkret sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Bupati Ahmad Yuzar mengatakan, keikutsertaan Pemkab Kampar merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengikuti perkembangan kebijakan lingkungan hidup, terutama terkait penerapan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon.

“Pengendalian emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami kebijakan dan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon agar dapat diterapkan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan potensi daerah,” ujar Ahmad Yuzar.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam juga harus menjadi pertimbangan utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan pengendalian emisi dapat berjalan efektif. Pemahaman yang baik juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang pengurangan emisi sekaligus mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan.

“Kampar memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dikelola secara bijaksana. Kita ingin pembangunan terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, koordinasi, perencanaan, dan langkah nyata harus berjalan beriringan,” tambahnya.

Data dan Perencanaan Jadi Kunci

Workshop tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat dan narasumber terkait, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat, Deputi PPITKNEK Ir. Ary Sudijanto, MSE, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc., serta Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi Dr. Mitta Ratna Djuwita, S.P., M.A.

Dalam kebijakan nasional, tata kelola Nilai Ekonomi Karbon menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian target pengendalian emisi gas rumah kaca. Penerapannya membutuhkan dukungan data yang akurat, perencanaan terintegrasi, serta mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Kabupaten Kampar, pemahaman terhadap mekanisme tersebut menjadi bekal untuk memperkuat perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam, serta mengidentifikasi kontribusi daerah dalam mitigasi perubahan iklim.

Ahmad Yuzar berharap, hasil workshop dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan penyelarasan program pembangunan dengan kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca.

Dengan langkah tersebut, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.

Pemkab Kampar menyatakan akan terus mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan serta program yang sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah, sehingga pembangunan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian alam. (*)