Syahrial Abdi Raih Peringkat Pertama Penghargaan Kepemimpinan Digital Pemerintahan 2026

Syahrial Abdi Raih Peringkat Pertama Penghargaan Kepemimpinan Digital Pemerintahan 2026

Beritariau.com, JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi, MP, MSi, menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih peringkat pertama kategori provinsi dalam ajang Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2026.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Raden Gani Muhammad, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

Ajang yang diselenggarakan Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) ini bertujuan mendorong kepemimpinan digital yang mampu mempercepat pembaruan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Proses penilaian melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Universitas Gadjah Mada, Smart City, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.

Syahrial Abdi menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam mendorong penerapan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menurutnya, digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan administrasi aparatur sipil negara (ASN) hingga pelayanan publik yang berkaitan dengan rumah sakit, perizinan, dan perpajakan.

“Penghargaan ini diraih atas dukungan Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kemendagri, Askompsi, tim penilai, dan instansi lainnya yang telah terlibat dalam kegiatan ini,” ujar Syahrial.

Sementara itu, Plt Kepala BSKDN Kemendagri, Raden Gani Muhammad, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional. Penguatan infrastruktur dan tata kelola digital diperlukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

Ia menilai, pemanfaatan teknologi digital juga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi, memperkuat pengawasan, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran.

“Teknologi digital juga merupakan instrumen untuk melakukan pencegahan korupsi dan memastikan program pembangunan tepat sasaran, memperkuat pengawasan dan pengambilan keputusan, serta menciptakan proses birokrasi yang cepat dan efisien. Pada titik inilah peran Sekretaris Daerah menjadi strategis,” ungkapnya.

Raden Gani menambahkan, keberhasilan pemerintahan digital membutuhkan koordinasi yang kuat lintas organisasi perangkat daerah. Dalam hal ini, Sekda memiliki posisi strategis sebagai pengarah dan penghubung agar transformasi digital berjalan selaras di seluruh sektor pemerintahan.

Senada, Ketua Askompsi, Dr. Ir. Rudi Rinaldi, MT, menekankan bahwa kepemimpinan digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan pemerintah. Lebih dari itu, digitalisasi harus menjadi komitmen bersama, didukung kolaborasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data ASN di tengah tantangan keamanan siber yang semakin kompleks.

“Sekda Digital bukan Sekda yang paling banyak aplikasinya, tapi Sekda yang paling berani menjadikan digitalisasi sebagai komitmen. Membangunnya dengan kolaborasi dan memastikan dampaknya dirasakan masyarakat. Sertifikat ini bukan mahkota, melainkan amanah untuk menjadi mentor bagi daerah lain,” tuturnya.

Ketua Tim Penilai ADLGA 2026, Andi Yuniantoro, S.Si., M.Kom., menjelaskan bahwa ajang yang memasuki tahun kelima ini diikuti sekretaris daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan menyamakan pemahaman para pemimpin birokrasi mengenai pentingnya koordinasi dalam membangun pemerintahan digital.

“Kami menginginkan Sekda mampu menjadi orkestrasi dari berjalannya transformasi digital di Indonesia. Artinya kalau kita berbicara orkestrasi hasilnya harus berbentuk irama atau harmoni yang indah, yaitu dampak transformasi digital yang positif kepada publik,” katanya.

Dalam kategori provinsi, posisi kedua diraih Sekda Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MM., disusul Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Novalina, MM., di posisi ketiga. Berikutnya, Sekda Provinsi Gorontalo, Drs. Sofyan Ibrahim, MSi, dan Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. Edward Chandra, MH, melengkapi jajaran penerima penghargaan.

Capaian ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Tantangan selanjutnya adalah memastikan inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, transparan, aman, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (*)