Kejari Pelalawan Eksekusi Setengah Miliar Rupiah

Penulis : user | Rabu, 29 Juli 2020 - 17:51 WIB

Beritariau.com, Pekanbaru - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan mengeksekusi uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp500 juta dari Tengku Al Azmi, terpidana kasus korupsi komplek perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

"Tadi diserahkan oleh pihak keluarga terpidana  sebesar Rp500 juta," kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Andre Antonius dihubungi dari Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan uang senilai setengah miliar rupiah itu selanjutnya disetorkan kas negara melalui Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

Al Azmi merupakan salah satu pihak yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan lahan untuk perluasan lahan perkantoran di Kompleks Bhakti Praja Tahun Anggaran (TA) 2007, 2008, 2009, dan 2011. Saat kejadian, dia adalah staf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten tersebut.

Dalam perjalanan perkara, dia dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana tujuh tahun penjara, denda Rp350 juta subsidair 4 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp926.687.600 subsidair 5 tahun kurungan. Kerugian negara itu baru dibaya Rp500 juta dan masih menyisakan Rp426 juta. 

"Keluarganya berjanji akan segera melunasi uang pengganti itu," sebut mantan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) itu.

Diketahui, perkara itu sebelumnya ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan dinyatakan bersalah oleh lembaga peradilan. Sebagian masih menjalani hukuman, dan lainnya sudah bebas.

Para pesakitan itu adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Syahrizal Hamid, Lahmudin (mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan), dan Al Azmi (Kasi BPN Pelalawan).

Lalu, Tengku Alfian (PPTK pengadaan lahan dan staf Setda Pelalawan), Rahmat (staf Dispenda), Tengku Kasroen (mantan Sekretaris Daerah Pelalawan), dan Marwan Ibrahim (mantan Wakil Bupati Pelalawan), dan Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan).

Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan berencana mendirikan kompleks perkantoran dengan nama Bhakti Praja pada tahun 2002 dengan membeli lahan seluas 110 hektare.

Namun, setelah lahan tersebut dibayar, ganti rugi lahan justru kembali dianggarkan dalam APBD TA 2007, 2008, 2009 dan 2011. Akibatnya, negara dirugikan Rp38 miliar.

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :