Pembangunan Green Forest Residence Pekanbaru Diduga Melanggar Perda

Penulis : admin | Rabu, 29 Juli 2020 - 16:55 WIB

SIDAK - Komisi IV DPRD Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi Green Forest Residence, yang berlokasi di jalan Duyung, Marpoyan Damai, Selasa (28/07/2020) kemarin. | Beritariau.com2020

Beritariau.com, Pekanbaru - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengembang Green Forest Residence.

Rapat itu nantinya juga akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti PUPR, DLHK Pekanbaru dan lainnya.

"Kita sudah agendakan untuk hearing dengan pengembang dan juga masyarakat serta Pemko," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST, saat dikonfirmasi, Rabu (29/07/2020).

Sebagaimana diketahui, rapat ini dilakukan buntut laporan dan aduan masyarakat ke DPRD kota Pekanbaru serta temuan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), ke lokasi Green Forest Residence, yang berlokasi di jalan Duyung, Marpoyan Damai, Selasa (28/07/2020) kemarin.

Dalam temuan itu, Komisi IV melihat langsung pelanggaran yang dilakukan pengembang. Dimana, pihak pengembang disinyalir menutup parit sepanjang lebih kurang 200 meter untuk membangun taman tanpa menghiraukan dampaknya lingkungan.

Dari temuan ini, Komisi IV meminta pengembang harus bertanggungjawab terhadap pembangunan yang diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru.

Dikatakan Sigit bahwa pembangunan dengan menutup parit jelas melanggar regulasi yang ada. Dari pembangunan itu juga, Komisi IV melihat tidak ada dibuat trotoar serta bak kontrol.

"Yang ditutup itu tanah milik pemerintah dan bukan milik pengembang. Seandainya terjadi penyumbatan di parit, sementara paritnya dalam, ya terpaksa pakai alat penyelam," jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ali Suseno mengungkapkan, dampak pembangunan ini jelas menimbulkan masalah yang dihadapi masyarakat. Sebab, dari pengembangan ini masyarakat dirugikan, dan pembangunannya sudah sangat menyalahi aturan.

"Ada ribuan masyarakat yang akan terkena dampaknya, apalagi pembangunannya menghilangkan fungsi trotoar," tegasnya.

Perwakilan pengembang, Yudi Cokro membantah jika pembangunan menyalahi aturan. Justru pembangunan ini sudah sesuai dengan site plan nya.

"Kita membangun sesuai dengan site plan. Dan soal komplain masyarakat, bisa ajukan surat ke kita, nanti kita tanggapi surat tersebut," pungkasnya. [Red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :