Surat Mosi Tak Percaya 5 Fraksi DPRD, PKS Pekanbaru Tak Memandang Hal Besar

Penulis : admin | Selasa, 19 Mei 2020 - 19:36 WIB

Ketua DPD PKS Kota Pekanbaru, Sony Martin | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - Surat mosi tidak percaya 5 Fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani MS SIP, dianggap sesuatu yang wajar dalam dinamika politik.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPD PKS Kota Pekanbaru, Sony Martin STP, kepada wartawan, Selasa (19/05/2020), usai ditanya tanggapannya mengenai kisruh hujanan interupsi saat dimulainya paripurna LKPj kemarin.

"Kalau berbeda pendapat itu wajar. Pro atau kontra, koalisi atau oposisi. Maka kami tidak terlalu memandang besar akan tindakan penyampaian mosi ini," Kata Sony.

Sebelumnya, 5 Fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, memberikan surat mosi tak percaya kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani MS SIP.

Rapat tiba-tiba menjadi gaduh, saat 5 Fraksi memberikan surat mosi tak percaya yang ditandatangani oleh 27 Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang berasal dari 5 Fraksi, yakni Fraksi Gerindra Plus, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan (minus 1 orang), Fraksi Hanura Nasdem (minus 1 orang), dan Fraksi Golkar (minus 2 orang).

Mereka menuding, Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Hamdani selama 7 bulan di legislatif, hanya menambah kekisruhan dan perang antar wakil rakyat.

Hamdani katanya, tak bisa membawa kesejukan dan kenyamanan sesama anggota dewan. Setiap kali ada rapat paripurna selalu saja ada keributan. Puncaknya, pada pengesahan Ranperda RPJMD kemarin, 27 anggota dewan dituding mendapatkan fitnah bermain proyek.

Menurut Sony, meski PKS menjadi partai pemenang dalam pemilu 2019 di Pekanbaru dengan raihan 8 kursi, pihaknya selalu memantau perkembangan 8 anggotanya tersebut di parlemen, termasuk Ketua DPRD sendiri yang dipimpin Hamdani.

"Sejauh ini kami sangat percaya bahwa rekan-rekan masih on the track dalam perjuangan untuk rakyat Kota Pekanbaru," jelas Sony.

Soal mosi yang disampaikan 27 anggota DPRD Pekanbaru disebutkannya perlu juga ditanyakan mengenai prosedur resmi mengenai aturan main dalam tatib.

"Jangan sampai ingin menyuarakan sesuatu, tapi dengan mekanisme yang keliru. Setiap tempat ada perkataannya yang tepat, dan setiap perkataan ada tempat-tempatnya yang tepat," tegas Sony.

PKS sendiri katanya memiliki aturan main, dengan hirarki kepengurusan yang ada. Sama seperti mekanisme penempatan/pembagian peran di awal periode kemarin, yaitu berjenjang dari kota, lalu provinsi dan pusat.

Dalam hal itu, kepengurusan yang ada di kota tidak bisa diputuskan secara sepihak karena bentuknya hanya usulan dan pertimbangan, untuk disetujui atau tidak disetujui pimpinan.

"Sampai saat ini kami belum menempuh prosedur apapun terkait pergantian Ketua DPRD. Belum ada alasan untuk melakukan hal itu," tegasnya.

Untuk pengambilan sikap tegas, PKS dalam aturannya punya cara dalam menindaklanjuti. Tergantung tingkat kesalahan.

"Yang jelas kita bina dan bimbing kembali jika ada kesalahan. PKS adalah partai dakwah. Dakwah adalah memperbaiki, bukan memvonis," papar Sony lagi menegaskan.

Sony juga menyebutkan, setiap rapat, termasuk di dalamnya adalah rapat Paripurna, merupakan mekanisme organisasi (bahkan organisasi terkecil yaitu Keluarga) yang memang digunakan untuk membahas suatu persoalan.

"Di dalamnya merupakan ruang untuk berbeda pendapat. Namun semua akan mengerucut ketika kepentingan utama yang dikedepankan. Dalam konteks DPRD, maka kepentingan warga Kota Pekanbaru adalah yang utama yang harus diperjuangkan," tuturnya memberikan pandangan.

Sony mengimbau, bagi pejuang-pejuang keadilan dari PKS di DPRD Kota Pekanbaru, khususnya Ketua DPRD, dan teman-teman anggota dewan dari partai lain, yang masih dalam jalan keadilan, demi warga Pekanbaru untuk tetap istiqomah dalam perjuangan. [Red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :