Hasil Rapat Banggar DPRD, Rp6,2 M Digeser untuk Penanganan Covid-19

Penulis : admin | Jumat, 03 April 2020 - 20:04 WIB

RAPAT - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru, menggelar rapat pergeseran anggaran guna penanganan penyebaran virus Covid-19 di ruang Banggar DPRD | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat guna membahas permasalahan penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19). 

Rapat itu merencanakan persiapan pengalihan anggaran untuk alokasi bantuan langsung bagi warga Kota Pekanbaru yang terpapar penyebaran Covid-19.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hamdani SIP,  serta Wakil Ketua Ginda Burnama ST, T Azwendi Fajri SE, Ir Nofrizal, serta anggota Banggar lainnya, Jumat (3/4/2020) di DPRD Pekanbaru, akhirnya disepakati menggeser anggaran di Sekretariat DPRD sebesar Rp 6,2 miliar, untuk membantu penanganan darurat Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani SIP mengatakan, pergeseran anggaran Rp 6,2 miliar itu jika dirincikan diambil dari anggaran pembangunan musholla DPRD Kota Pekanbaru, anggaran Pansus, anggaran makan minum serta publikasi yang ada di Sekretariat DPRD Pekanbaru.

"Mengingat penyebaran virus Corona di Pekanbaru makin meluas dan hari ini pasien positif Covid-19 telah menjadi 10 orang di Provinsi Riau. Tentu kita respon langsung menggeser anggaran ini," kata Hamdani usai rapat Banggar.

Menurut Hamdani, dalam menangani percepatan penyebaran wabah virus Covid-19 ini, tentunya harus sesuai dengan aturan payung hukum yang ada. Agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari, pihaknya mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Riau, hadir dalam rapat tersebut. 

Tujuannya agar tidak salah menentukan arah kebijakan hukum dan sesuai dengan Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan aturan lainnya.

"Jika tidak hati-hati dalam mengambil keputusan bisa berbahaya. Semangat kita awalnya membantu masyarakat untuk pencegahan Covid-19. Ternyata melanggar aturan, makanya kita undang BPKP untuk memastikannya bahwa DPRD tidak salah dalam menentukan sikap," paparnya.

Dia menjelaskan jika beberapa kegiatan pergeseran anggaran ini, nantinya akan disalurkan melalui OPD Pemko Pekanbaru terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Diskes) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). 

"OPD ini nantinya yang akan menjalankan anggaran ini sampai persoalan Covid-19 aman di Pekanbaru," sebut Politisi PKS ini.

Hamdani menjelaskan lagi jika melihat kondisi yang terjadi saat ini, warga Kota Pekanbaru sangat membutuhkan uluran bantuan kemanusiaan seperti bantuan sembako, masker, hand sanitizer, disinfektan serta Alat Pengaman Diri (APD) lainnya.

"Bantuan sembako kita minta kepada dinas terkait untuk dapat diberikan ke masyarakat miskin dan masyarakat yang beresiko miskin. Tentunya ini harus ada standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah," tutupnya [Bam] 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :