Hasil RDP Komisi III, Izin Pendirian RS di Pekanbaru Tanpa Regulasi Yang Jelas

Penulis : admin | Senin, 17 Februari 2020 - 19:31 WIB

RDP - Komisi III Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Badan Pengawas Rumah Sakit Riau di Ruang Komisi III DPRD Kota Pekanbaru | beritaRiau.com2020

Beritariau.com Pekanbaru - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Pekanbaru dengan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Riau, Senin (17/02/2020) mengungkapkan banyaknya persoalan yang timbul dari pembangunan Rumah Sakit (RS) di Pekanbaru. Salah satunya terkait regulasi.

"Dari penilaian yang dilakukan oleh BPRS Riau dilapangan, ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan. Salah satunya terlalu mudah mendirikan izin rumah sakit yang regulasinya tidak melibatkan Dinas Kesehatan setempat," Kata Ketua BPRS Riau, Aznan Wahyudi, dalam RDP yang digelar di ruang Komisi III.

Dia menyebutkan saat ini terdapat 73 rumah sakit yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Kota Pekanbaru sendiri Kota yang terbanyak dengan jumlah 31 RS, terdiri dari RS swasta 23 unit dan RS pemerintah 8 unit. Dari banyaknya RS itu, yang paling disorot adalah pelayanan kesehatannya.

"Karena belum optimal (pelayanan,red) banyak pasien memilih berobat keluar negeri. Distribusi letak rumah sakit juga kurang merata di Pekanbaru, ditambah pihak RS yang tidak paham regulasi kesehatan," ucap Aznan.

Bahkan kata Aznan lagi, salah satu yang menjadi sorotan tajam pihaknya adalah RS Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Dia sebut, RS Madani Pekanbaru, yang sudah 2 tahun beroperasi belum memiliki akreditasi yang jelas dan tidak melayani pasien BPJS Kesehatan.

"Kita sudah surati Gubernur dan Walikota. Rumah sakit pemerintah wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Uang rakyat sudah dikucurkan sekian miliar Rupiah setiap bulannya, tapi masyarakat justru tidak bisa menikmatinya," cetusnya.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidy didampingi Wakil Ketua, Ervan dan Sekretaris Jepta Sitohang dan anggota Kartini, Tarmizi Muhammad, Zulkarnain, Pangkat Purba, Heri Kawi Hutasoit, Irman Sasrianto dan suherman.

Usai RDP, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidy, mengatakan, dari hasil kesimpulan rapat ternyata masih banyak keluhan masyarakat Pekanbaru yang menyorot pelayanan kesehatan yang diberikan RS di Pekanbaru.

"BPRS sebetulnya memiliki kewenangan yang lebih besar karena bisa memberikan rekomendasi langsung kepada kepala daerah jika ada rumah sakit yang nakal. Ini jadi catatan juga karena selama ini masyarakat taunya hanya melapor ke kita untuk masalah kesehatan," pungkasnya. [Bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :