Kisruh Dibalik Peresmian STC, Komisi II Gelar Rapat Tertutup dengan PT MPP

Penulis : admin | Senin, 17 Februari 2020 - 11:40 WIB

RDP TERTUTUP - RDP Komisi II dengan Manajemen PT MPP. Rapat Digelar Tertutup. Foto Diambil oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru, M Sabaruddi | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Saat wartawan meliput agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dengan PT Makmur Papan Permata (MPP), salah seorang staff publikasi DPRD yang bertugas di depan pintu, mencegat awak media.

"Maaf bang, rapat tertutup," Kata salah seorang petugas, Faisal, kepada wartawan, Senin (17/02/2020).

RDP yang digelar Komisi II ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, H Fatullah didampingi wakil ketua Komisi, Arwinda Gusmalina serta anggota Komisi, Eri Sumarni, Roem Diani Dewi, David Marihot Silaban, Munawar Syahputra dan M Sabaruddi.

RDP Komisi II DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya sudah terjadwal di bagian Publikasi dan Protokol. Dari agenda rapat yang tersebut, 4 Komisi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru dijadwalkan serentak secara bersamaan termasuk Komisi II yang mengundang PT MPP dengan Ramayana.

Sebelumnya, Komisi I dan Komisi II, Senin (10/02/2020) kemarin, mengundang Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) dalam RDP. Di RDP itu juga mengundang manajemen PT MPP, Suryanto. Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani.

Dalam rapat itu, sejumlah pedagang menolak untuk membayar kembali penempatan kios di dalam gedung Sukaramai Trade Centre (STC) eks Plaza Sukaramai (Ramayana). 

Pedagang berharap, perjanjian lama bagi pedagang diberlakukan kembali dalam penempatan gedung STC nantinya.

"Rekomendasi hasil pansus dahulu ada yang belum dilaksana. Salah satunya isi poin 4 yakni pedagang masih bisa menempati kios dalam gedung hingga 2026," Kata Sekretaris SP3S, Matriadi Umar, usai pertemuan Minggu kmrin

Adanya permintaan pedagang di TPS harus masuk ke dalam gedung, menurutnya tidak ada persoalan. Namun, pihaknya bermasalah dengan isi surat yang dilayangkan oleh PT Makmur Papan Permata (MPP) yang meminta menyelesaikan urusan administrasi.

"Administrasi mana yang mau diselesaikan? Kalau kondisi masalah keuangan, kondisi pedagang saja selama di TPS ini sangat memprihatinkan," cetusnya.

Menurutnya, kondisi jeritan pedagang TPS saat ini mestinya menjadi perhatian dari DPRD Pekanbaru untuk dilakukan mediasi dan dicarikan solusi bersama. Sebab, dalam perjalanannya, pihaknya tidak ada sekalipun menghambat pembangunan.

"Lihat kasus ini secara menyeluruh. Kita semua ini korban. Apalagi saat kebakaran itu akhir tahun, stok barang kita banyak," ucapnya.

Selain asosiasi pedagang, turut hadir PT MPP selalu pengelola serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru.

Dari informasinya, sejumlah persoalan termasuk kutipan uang sewa TPS sebesar Rp 750 ribu per bulan harus dihadapi pedagang.

Berdasarkan kontrak adendum antara pihak pengelola dan Pemko Pekanbaru pada tahun 2014 lalu, bahwa pihak pengelola harus mengasuransikan ruko dan kios pedagang hingga tahun 2026 karena merupakan aset Pemko Pekanbaru.

Berdasarkan adendum yang ada, pedagang harusnya tidak perlu mengeluarkan uang sewa lagi karena semua yang ada saat ini ditanggung oleh pihak pengelola. Pedagang menyebut ada kesepakatan kontrak sepihak yang dibuat pengelola. 

Selain itu, pedagang juga mempertanyakan pencairan uang asuransi kebakaran pasar sebesar Rp 150 miliar kepada pihak pengelola yang ternyata dibayarkan oleh pedagang melalui kutipan uang service charge setiap bulannya. [bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :