Cegah Keributan Jadi Alasan Komisi II Gelar Rapat Tertutup dengan PT MPP

Penulis : admin | Senin, 17 Februari 2020 - 15:02 WIB

RDP TERTUTUP - RDP Komisi II dengan Manajemen PT MPP. Rapat Digelar Tertutup. Foto Diambil oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru, M Sabaruddi | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Susah berunding dengan orang pasar dan mencegah keributan terjadi menjadi alasan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Makmur Papan Permata (MPP) selaku pengelola Sukaramai Trade Centre (STC) bekas Plaza Sukaramai.

"Kita sama-sama tahu berunding dengan orang pasar gimana. Ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar tak ada lagi muncul permasalah baru di tingkat pedagang," Kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, H Fatullah, kepada wartawan, usai menggelar RDP, Senin (17/02/2020).

RDP Tertutup saat wartawan melakukan peliputan agenda Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dengan PT MPP. RDP Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, sebelumnya sudah terjadwal di bagian Publikasi dan Protokol. Dari agenda rapat tersebut, 4 Komisi di DPRD Kota Pekanbaru terjadwal secara serentak dengan waktu bersamaan diruangan berbeda. Termasuk Komisi II yang mengundang PT MPP selaku pengelola STC eks ramayana Sukaramai.

RDP yang digelar Komisi II ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, H Fatullah didampingi wakil ketua Komisi, Arwinda Gusmalina sekretaris komisi, Dapot Sinaga, serta anggota Komisi, Eri Sumarni, Roem Diani Dewi, David Marihot Silaban, Munawar Syahputra dan M Sabaruddi.

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Saiman Pakpahan, menyebutkan, RDP Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dengan PT MPP (pengelola STC) yang digelar secara tertutup menimbulkan kecurigaan di kalangan publik.

Menurut akademisi Universitas Riau (UR) ini, persoalan pedagang eks Plaza Sukaramai mestinya dibuka dengan semangat transparansi. Sebab, banyak informasi yang wajib disampaikan ke stakeholder.

"Kalau motifnya disembunyikan begini, ada kecurigaan bagi fungsi di legislatif itu untuk merayu uang," Kata Saiman, saat dikonfirmasi.

Menurutnya, kecurigaan serta dugaan adanya deal-deal oknum legislatif dengan pengusaha itu diyakini menemui peluang tertentu untuk meraih keuntungan ekonomi melalui rapat pembahasan itu. 

"Ketika mereka menggelar rapat tertutup, peluang mereka untuk saling sandera jadi besar, pengusaha akan menginvestasikan uangnya kemudian penguasa akan memberikan otoritasnya. Itu publik harus tahu," ucap Saiman. [Bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :