Punya lahan sawit 2.700 Hektare, PT TSM Ngaku Lagi Urus Izin Pelepasan ke KLHK

Penulis : admin | Selasa, 13 Agustus 2019 - 13:54 WIB

Penertiban Sawit Ilegal | WWF

Beritariau.com Inhu - Pemilik PT TSM, Mastur alias Asun yang berada di kawasan hutan Kerumutan Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mengaku saat ini memiliki kebun sawit sekitar 2.700 hektare. 

Kepemilikan lahan itu katanya, dengan pola bapak angkat yang diikuti masyarakat sebanyak 900 Kepala Keluarga.

"Kebun kita izinnya sudah lengkap. (Tapi) lagi pengurusan pelepasan kawasan hutan di Kementerian LHK (Lingkungan hidup dan kehutanan)," Kata asun, saat dihubungi melalui selularnya, Selasa (13/08/19).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini sedang melakukan razia penertiban kebun sawit ilegal seluas 1,2 juta hektare. Dari pendataan itu, kebun itu tidak memiliki izin serta berada di kawasan hutan.

Asun mengaku sudah mengetahui rencana pemerintah yang akan menertibkan kebun sawit ilegal apalagi berada di kawasan hutan. Namun dia tampak khawatir, karena izin pelepasan kawasan hutan belum dikeluarkan KLHK.

Menurut asun, saat ini sawit sudah ditanam cuma 120 hektare saja. Hal itu karena proses perizinan masih belum selesai meski telah diurusnya semenjak Bulan April 2018 lalu.

"Sampai sekarang sudah tidak bisa masuk ke kebun (sawit,red) itu, karena sudah diambil alih sama KUD (Koperasi Unit Desa)," terangnya. Tapi kebun tersebut masih tanggung jawab PT TSM," jelas asun.

Sebelumnya, Pemprov Riau diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal. Selain dikuasi masyarakat, paling besar lahan tersebut dikuasai perusahaan tanpa izin, dan ditanami kebun kelapa sawit. Bahkan banyak perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) selama menguasai hutan.

Berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.911/VIII/2019, yang ditandatangani Syamsuar 2 Agustus 2019, memutuskan untuk membentuk Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan/Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau.

Dalam surat keputusan tersebut, rincian tugas tim terpadu tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Ketua Tim. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

Untuk segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sesuai dengan surat keputusan tersebut, Gubernur Riau sebagai penanggung jawab, Kapolda Riau (pelindung/penasehat I), Komandan Korem 031/Wirabima (pelindung/penasehat II), Kepala Kejaksaan Tinggo Riau (pelindung/penasehat III), Ketua Pengadilan Tinggi Riau (pelindung/penasehat IV), dan Bupati/Walikota se Provinsi Riau (pengarah).

Ketua Tim Pengendali Wakil Gubernur Riau, Ketua Tim Operasi Direktur Reserse Kriminal Umum, dan Ketua Tim Yustisi Direktur Reserse Kriminal Khusus. Untuk Sekretariat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Riau. 

Gubernur Riau, Syamsuar menyebutkan, pihaknya membentuk tim untuk penertiban itu. Bahkan pejabat daerah di masing-masing kabupaten juga ikut dilibatkan untuk menjalan tugas yang direkomendasikan KPK tersebut.

"Kita menyatukan dulu pertama keinginan kami, jadi kita buat tim kecil lah, sehingga dari tim kecil akan jelas tahapan demi tahapan kegiatan tim nantinya," ucap Syamsuar.

Syamsuar telah mengantongi nama-nama perusahaan yang tidak memiliki izin. Itu berdadarkan temuan tim monitoring DPRD Riau dan KPK seluas 1,2 juta hektare.

"Pekerjaan ini sudah lama, sudah lebih satu tahun. Kita belum tahu perkembangan 1,2 (juta) ini. Jadi menurut saya, bisa berkurang bisa berlebih luasannya. Nanti setelah tim turun ke lapangan (ketahuan jumlah luasan)," kata Syamsuar.

Syamsuar memastikan tim dibentuk akan segera turun ke lapangan, ke kebun-kebun sawit ilegal baik milik perusahaan, kelompok masyarakat maupun gabungan perusahaan dengan masyarakat yang menggunakan pola KKPA. 

"Tim kecil itu memetakan tentang apa yang harus dilakukan. Nanti banyak instansi di situ," kata Syamsur.

Syamsuar belum tahu pasti, potensi Pendapatan Asli Daerah yang akan didapat dari kebun sawit ilegal itu belum diketahui atau belum terhitung.

"Kebun ilegal tentunya tidak ada izin, dan kedua mungkin dalam kawasan hutan. Tapi tak ada izin ini bisa saja di luar kawasan hutan," jelas Syamsuar.

Syamsuar menegaskan, dalam operasi penertiban tersebut, sasaran utamanya adalah perusahaan yang membuka kebun sawit ilegal. Dia juga memastikan kelompok masyarakat juga ada yang belum memiliki izin. Namun, pihaknya bukan menertibkan petani kecil, melainkan korporasi.

"Perorangan pasti ada. Yang jelas, sasaran kita bukan perorangan menyangkut petani kecil. Ini perlu saya luruskan dulu. Jangan kesannya nanti tim ini untuk menertibkan petani kecil kebun sawit, bukan. Tapi yang besar-besar," tegas Syamsuar. [red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :