Dipanggil Hearing Komisi I, Disdukcapil Pekanbaru Dicecar DPRD

Penulis : admin | Senin, 08 Juli 2019 - 19:50 WIB

RDP - Diruangan Komisi I DPRD Pekanbaru, Disdukcapil Pekanbaru, dicecar Oleh Komisi I tentang buruknya pelayanan | Beritariau.com2019

Beritariau.com Pekanbaru - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, dicecar pertanyaan oleh Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, saat dipanggil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (08/07/19) sore, diruangan Komisi I.

Usut punya usut, cecaran pertanyaan tersebut berkaitan dengan persoalan buruknya pelayanan yang ada di Disdukcapil Kota Pekanbaru, berdasarkan laporan yang masuk oleh masyarakat ke DPRD.

Satu persatu, anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, melayangkan pertanyaan soal pelayanan yang diterima melalui masyarakat. Salah satunya adalah buruknya kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Disdukcapil.

"Kalau ada pegawai yang tidak becus diganti saja. Sepertinya Kadis baru harus kerja berat. Kalau mau bagus harus tampil bedalah," Kata Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Tarmizi Muhammad, dihadapan Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Irma Novita.

Menurut Tarmizi, pelayanan maksimal harus dikedepankan sesuai dengan visi misi Kota Pekanbaru yang Smart City, dengan meningkatkan  kualitas SDM yang memiliki kompetensi  tinggi.

"Sekarang pelayanan Disdukcapil Pekanbaru ditingkatkan lagi, buatlah jemput bola seperti pelayanan SIM keliling. Begitu juga mengurus e-KTP siap satu hari, dan bila perlu di bidang pelayanan jangan tempatkan honor, juru kunci letakkan PNS," ujarnya memberi saran.

Tidak hanya itu saja, anggota Komisi I lainnya, Pangkat Purba juga mempertanyakan antisipasi pelayanan Disdukcapil Pekanbaru dari segi pelayanan lainnya. Hal yang menjadi perhatian yakni dalam waktu dekat dilakukan pemekaran Kecamatan.

"Tidak lama lagi akan ada pemekaran. Harusnya kita sudah siap-siap mengantisipasi. Tiru Risma di Surabaya sampai pincang-pincang melayani masyarakat," ucap Pangkat.

Anggota Komisi I, Masni Ernawati juga menerima laporan adanya calo-calo yang banyak bermuculan di Disdukcapil Kota Pekanbaru. Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru ini, hal ini bisa merusak reputasi Disdukcapil atas munculnya oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.

"Informasinya ada calo-calo. Ini sudah sampai ke ombusdman. Kami tidak mau terjebak, dan masalah dilempar kepada kami. Makanya kami ingatkan Disdukcapil agar berhati-hati, karena Komisi I adalah mitra dari Disdukcapil," terang Erna.

Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Hotman Sitompul juga mengkritik atas terbitnya Surat Keterangan (Suket) yang mana informasinya diketahui suket tidak berlaku di lembaga Vertical.

"Suket di Bank tidak diterima, Harusnya Pemko Pekanbaru memberikan surat edaran di instansi terkait untuk mengatasi kekosongan blangko e-KTP," Jelasnya.

Apalagi, jika Kecamatan bertambah 4 kecamatan di Pekanbaru dengan satu kelurahan jadi 2. "Jika 1 kelurahan ada penduduk sekitar 350 ribu, ini kan membludak. prinsipnya kita akan membantu menganggarkan dan kita support serta memberi masukan," ujar Hotman.

Menjawab hal itu, Kepala Disdukcapil Pekanbaru, Irma Novita menjawab keluhan masyarakat dan saran yang diaampaikan oleh Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Menurut Irma, dalam peningkatan pelayanan, pihaknya sudah maksimal dalam melayani masyarakat, salah satunya pelayanan jemput bola.

"Kita ada mobil operasional dan kita sasarkan ke sekolah-sekolah SMA dan SMK di Pekanbaru. Tapi sifatnya offline, hanya merekam saja," ungkap Irma.

Irma mengapresiasi masukan dari Komisi I DPRD Pekanbaru. Selain masukan tentang calo-calo dan SDM yang menghambat, salah satunya antisipasi masalah pemekaran Kecamatan.

"Nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan kami (Wali Kota,red) dalam mengantisipasi pemekaran ini, salah satunya akan mengeluarkan surat edaran di lembaga Vertical," tutupnya. [bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :