Khawatir Sertifikat Beralih & Investasi Negara Rugi

Relawan Jokowi Riau minta TPPKA kontrol ketat proses lahan Senama Nenek, kenapa?

Penulis : admin | Rabu, 19 Juni 2019 - 15:39 WIB

Presiden Jokowi Saat Membagikan Sertifikat di Kabupaten Rokan Hilir Beberapa Waktu Lalu | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - Relawan Jokowi Maruf Provinsi Riau meminta Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melakukan kontrol ketat terhadap pelaksanaan Penyerahan Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Bahkan, menurut mereka, bila perlu TPPKA memverifikasi faktual secara Detail Calon Penerima 2.800 Hektar lahan yang diajukan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang dipimpin oleh Bupati Kampar.

"Kita berharap TPPKA kontrol ketat. Misalnya, siapa calon penerima itu, kapan KTPnya dikeluarkan, dimana alamat rumah dan tinggalnya, Kartu Keluarganya di analisa termasuk silsilah persukuannya dan lain sebagainya. Karena kan menggunakan konsep TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dimana mereka selaku Masyarakat Adat ," ungkap H Sahrin, Direktur Relawan Jokowi Maruf Provinsi Riau di dampingi Ketua DPW Suara Untuk Negeri (SUN) Provinsi Riau, Chales, Rabu (18/06/19) sore.

Pasalnya, hingga satu setengah bulan berjalan sejak diputuskan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 3 Mei 2019 lalu, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang diketuai Bupati Kampar belum merilis Daftar Nominatif Penerima Sertifikat TORA itu.

"Hingga kini setahu kami belum ada nama itu. Program luar biasa Presiden Jokowi ini harus dikawal karena di proses ini lah bakal jadi pedoman dan pertanggungjawaban tugas. Siapa yang akan bertanggungjawab jika nanti setelah pasca pemberian Sertifikat ini timbul masalah baru," lanjut Sahrin.

Senada dengan Sahrin, Ketua DPW Suara Untuk Negeri (SUN) Provinsi Riau Chales mengungkapkan potensi masalah baru.

Ia mempertanyakan bagaimana sanksi jika nanti setelah Sertifikat TORA diserahkan, langsung di balik namakan atas nama orang lain yang bukan masyarakat adat di Persukuan Senama Nenek.

"Kalau nanti setelah Sertifikat diserahkan. Lalu kemudian langsung dibalikkan nama ke orang lain. Trus siapa yang tanggungjawab? Sudah jadi rahasia umum, selama berpuluh tahun ini, banyak orang menanam uang diatas lahan tersebut," kata Charles.

Selain itu, Charles dan Sahrin khawatir jika tidak ada kontrol, perikatan atau sanksi maka investasi PTPN V selama ini akan rugi. Sebab, Pola Kemitraan KKPA dengan PTPN V terancam akan berhenti.

"Kami yakin sekali, takkan ada keberlanjutan Kemitraan Pola KKPA dengan PTPN V jika tak ada kontrol dan perikatan," ucap Sahrin.

Berdasarkan hasil penelusuran para Relawan, dijelaskan Charles, pihaknya berharap pemerintah mengkontrol proses ini secara ketat. Bahkan bila perlu, kata Sahrin, dibentuk skema untuk mengikat pasca Sertifikat TORA itu diberikan kepada masyarakat adat.

Skema itu, lanjutnya, untuk memastikan Sertifikat TORA itu tak berubah nama. Misalnya, 2 atau 3 tahun mendatang dilakukan razia Sertifikat TORA yang sudah diberikan Presiden.

"Contoh, di Program Subsidi Sejuta Rumah pak Jokowi, ada Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang akan memastikan rumah-rumah subsidi yang sudah dibeli dan akad kredit harus langsung dihuni dan tak boleh disewakan atau dialihkan kepemilikannya. Jika tidak, PPDPP akan bertindak. Ada istilah razia perumahan subsidi untuk melihat siapa yang tinggal dirumah itu. Ini semua sebagai kontrol memastikan Program Jokowi berjalan baik," jelas Chales.

Proses kontrol dan sanksi itu, dilanjutkan Chales, diperlukan untuk mengawasi pasca kebijakan itu dieksekusi sehingga meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat kelak.

"Misalnya, kalau nanti saat razia ketahuan bahwa Sertifikat TORA itu digadai ke Bank melalui Koperasi, tidak akan masalah asal pemiliknya tetap. Tapi, kalau ternyata banyak Sertifikat berubah kepemilikannya dikemudian hari, ini artinya indikasi mengelabuhi pemerintah pusat. Sedangkan Sertifikat TORA digadai atau 'disekolahkan', saja pak Jokowi keberatan, apalagi dialihkan. Kan berkali-kali beliau ingatkan itu saat bagi-bagi Sertifikat," ungkap Charles.

Sahrin dan Charles kembali menegaskan, semua hal tersebut perlu dijaga, agar di kemudian hari nama Jokowi tidak tercemar karena ada potensi masalah dibawah.

"Atas kebijakan Jokowi yang baik ini, kita ingin, semua yang terlibat dalam proses di Desa Senama Nenek ini, komitmen untuk keterbukaan serta menjaga investasi Perusahaan Negara PTPN V agar tidak rugi. Kan pemerintah sudah pro Rakyat. Masak rakyat mau pemerintahnya. Apalagi beberapa HGU PTPN V yang bakal habis. Perusahaan negara bisa tumpur lah dan potensi PHK karyawan makin besar," timpal Sahrin

Dikatakan Sahrin, Ia dan teman-teman Relawan hanya ingin kebijakan Jokowi ini benar-benar tepat sasaran dan tak ada kepentingan lain. Pasalnya, terkadang justru nama Jokowi yang dijelekkan padahal bukan Jokowi yang salah.

"Kami tak mau lagi seperti kasus PT SBAL. Dimana saat Pilpres kemarin, warga demo-demo menjelekkan nama Jokowi. Ketika itu, kami Relawan menemui masyarakat bahkan turun ke Kampar mempertanyakan kepada pendemo kenapa justru Jokowi yang dijelekkan padahal tak ada salah Jokowi di persoalan itu," tutupnya.

Seperti diketahui, pada 3 Mei 2019 lalu,  Presiden Jokowi memutuskan lahan perkebunan sawit yang selama ini dikuasai PTPN V seluas 2.800 hektare akan diserahkan kepada kepada Masyarakat Adat  Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Keputusan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Istana Negara, Jakarta.

Polemik lahan Senama Nenek ini sudah sangat lama. Diatas lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh PTPN 5 dan masyarakat. Buah dari lahan konflik itu juga sudah dijual ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit.

Beberapa hari sejak kebijakan ini, sejumlah Relawan ramai-ramai bereaksi menyampaikan apresiasi atas keberpihak Jokowi.

Namun, relawan berharap dalam proses ini harus dilakukan dengan teliti dan ketat.

"Hati-hati, jangan ada agen cukong masuk ke dalam perjuangan ini ngaku sebagai pendukung Jokowi. Kami relawan bergerak bukan hanya dalam Pemilu tapi juga mengawal kebijakan Jokowi sesuai nafas Nawacita. Kami melihat ada potensi problem yang harus dikawal. Kami merasa bersalah kalau tidak mengawal ini," kata sejumlah relawan saat itu. (roy)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :