Advertorial Pemkab Rokan Hilir

Pemkab Rohil gencar Bangun Puskesmas

Penulis : admin | Minggu, 19 Mei 2019 - 19:02 WIB

Salah Satu Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir

Beritariau.com, Rohil - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Upaya itu diwujudkan dengan memaksimalkan berbagai sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu di tengah masyarakat, salah satunya adalah program peningkatan status puskesmas dari puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 ini, sedikitnya ada sepuluh puskesmas yang telah ditingkat statusnya menjadi  puskesmas rawat inap.

Diantaranya ; Puskesmas rawat inap Rimba Melintang, Bangko Jaya, Bangko Kanan, Tanah Putih Sedinginan, Pujud, Kubu Babussalam, Bagan Batu, Puskesmas Panipahan, Puskesmas Sinaboi dan Puskesmas Bagansiapiapi.

Peningkatan status puskesmas dan peningkatan sarana dan prasarana infrstruktur terus dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya, Pembangunan puskesmas Bagansiapiapi yang telah dibangun sedemikian rupa dengan anggaran mencapai Rp. 5.403.792.000 miliar oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Belum lama ini, Bupati Rokan Hilir Suyatno menegaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat pihaknya terus berupaya agar seluruh puskesmas di Rokan Hilir menjadi puskesmas rawat inap.

"Kita upayakan semua puskesmasnya menjadi puskesmas rawat inap, namun secara bertahap akan kita realisasikan menyesuaikan dengan  anggaran yang ada dan ketersedian tenaga medis," kata Suyatno.

Ia juga berharap, dengan telah diresmikannya puskesmas Bagansiapiapi, dapat lebih meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan,” harapnya.

Dijelaskan Suyatno, munculnya bangunan gedung puskesmas Bagansiapiapi, karena pemerintah pusat sesuai komitmennya dalam rangka pelayanan dibidang kesehatan bagi daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga.

Adapun Pembangunan puskesmas Bagansiapiapi dengan biaya Rp. 5.403.792.000 yang bersumber dari dana Alokasi khusus (DAK) Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.

Bupati juga mengatakan kalau bangunan Puskesmas Bagansiapiapi ini, sudah berdiri sejak tahun 1975 silam, akan tetapi bangunannya masih berbentuk panggung, dan alhamdulillah saat ini sudah bagus dan bahkan menjadi Puskesmas tercantik di Riau.

“Perjuangan ini tidak hanya saya, juga peran Dinas Kesehatan Rohil, Dinas Kesehatan provinsi Riau dan semualah. juga dukungan pihak Kejari Rohil sehingga pembangunan puskesmas Bagansiapiapi berjalan baik dan tepat waktu, dan sudah selesai, hanya waktu 5 bulan selesai, ” ujar suyatno.

Saat ini, tambahnya, Ruangan puskesmas Bagansiapiapi masih banyak lagi sarana dan prasarana yang harus di benahi, seperti meubiler, peralatan yang lainya, dan itu sudah dianggarkan ditahun 2019 melalui APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Lebih jauh Bupati menyampaikan jika pada tahun 2019 ini Pemkab Rohil juga akan mendapatkan lagi dana DAK dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan Puskesmas Bagan Punak dan tiga unit rumah dokter dan perawat. Untuk lokasi pembangunannya dipusatkan di Persimpangan tugu Ikan tepatnya di samping taman budaya, batu enam.

"Untuk lokasi pembangunan Puskesmas Bagan Punak nantinya kita letakkan di sekitar taman budaya, hal ini dilakukan agar para ASN yang sakit demam bisa langsung ditangani. Kalau RSUD dr RM Pratomo jaraknya kan jauh dari pusat perkantoran," terangnya lagi.

Sementara Kadiskes Rohil Hj Dahniar MKes mengatakan pembangunan Puskesmas merupakan program prioritas nasional. Dimana sebutnya, Puskesmas Bagansiapiapi ini sudah terakreditasi madia pada tahun 2017 lalu.

"Alhamdulillah bangunan fisiknya sudah selesai, untuk sarana dan prasarananya serta sumber daya manusia (SDM) nya akan disiapkan oleh Pemkab Rohil pada tahun 2019 ini," tukasnya.

Djelaskan, pada tahun 2018 persiapkan 9 Puskesmas untuk di Akreditasikan. Dari 20 puskesmas yang ada di Rohil, 6 puskesmas sudah terakreditasi, 9 puskesmas saat ini dalam tahap pendampingan oleh tim pendamping.

"Dari 20 puskesmas yang ada di Rohil, 6 puskesmas sudah terakreditasi, 9 puskesmas tahun 2018 sudah di akreditasi dan sisanya 5 puskesmas pada Tahun 2019 ini,” ujarnya.

Disampaikan Dahniar, pelaksanaan kegiatan akreditasi terhadap Puskesmas itu harus dilaksanakan sampai batas target yang ditetapkan pemerintah bahwa seluruh Puskesmas pada Tahun 2019 harus sudah terakreditasi. Hal itu berdasarkan peraturan dari Kementerian Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal terhadap masyarakat serta Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas.

"Tahap awal kita sudah akreditasikan 4 puskesmas yakni puskesmas Bagan Punak, Bagansiapiapi, Sinaboi dan puskesmas Sedinginan dengan kwalifikasi Madya. Kemudian tahap dua, kita ada 2 puskesmas menyusul yaitu puskesmas Tanah Putih Tanjung Melawan dengan kwalikasi Madaya dan puskesmas Balai Jaya dengan kwalifikasi Dasar," jelas Dahniar.

Sementara untuk akreditasi tahap 3 ini di katakan Kadiskes pihaknya sudah mengajukan 9 puskesmas yang saat ini dalam tahapan pendampingan, sedangkan sisanya ada 5 puskesmas lagi akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

"Saat ini 9 puskesmas yang kita ajukan sudah memasuki tahapan penyusunan pendampingan oleh tim pendamping akreditasi dan nantinya akan disurvey langsung oleh tim surveyor. Begitu nanti tahapan-tahapan ini sudah dilalui dan kita sudah merasa siap, kita akan melapor ke komisi idenpenden penilai akreditasi melalui Dinas Kesehatan Propinsi agar mendapat jadwal yang tepat," bebernya.

Dahniar mengakui bahwa untuk mendapatkan akreditasi puskesmas ini persiapannya sangat berat, namun suka atau tidak suka hal itu harus tetap dilaksanakan. Karena pada Tahun 2019 seluruh puskesmas harus terakreditasi.

"Ini pekerjaan yang sangat berat, tapi mudah-mudahan dengan sudah terakreditasinya 6 puskesmas yang ada bisa dijadikan model atau tempat rujukan sehingga tidak jauh-jauh untuk belajar bagi puskesmas yang akan menjalani akreditasi," ungkapnya.

Diharapkannya, pada tahun 2019 seluruh puskesmas di Rohil sudah terakreditasi agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat terlayani seluruhnya. Karena jika ada puskesmas tidak terakreditasi pada Tahun 2019 akibatnya puskesmas tersebut pada Tahun 2020 tidak dapat melayani pasien yang menggunakan jaminan kesehatan melalui BPJS - PBI, BPJS ketenaga Kerjaan ataupun BPJS mandiri sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” pungkasnya. (adv)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :