Minta Pemerintah Transparan dan Hati-Hati

Rawan masalah, Relawan sikapi Keputusan Jokowi soal Lahan Senama Nenek Kampar

Penulis : admin | Kamis, 09 Mei 2019 - 17:10 WIB

Lahan Konflik Senama Nenek

Beritariau.com, Pekanbaru - Direktur Relawan Jokowi - Ma'ruf TKD Provinsi Riau H Sahrin menyambut gembira Keputusan Presiden Jokowi mengembalikan lahan di Senama Nenek Kabupaten Kampar kepada masyarakat lantaran selama ini dikuasai oleh PTPN 5.

Meski kalah telak di Kampar, namun menurut Sahrin, Jokowi menunjukkan sikap kepedulian tanpa batas dan sekat Politik jika menyangkut soal kepentingan rakyat.

Namun, Relawan mengusulkan agar proses pengembalian diselesaikan dulu ditingkat paling bawah sebelum diputuskan bersama oleh Kementerian BUMN, Kementerian LHK dan Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasalnya, kasus lahan Senama Nenek ini sudah menjadi benang kusut untuk menentukan siapa saat ini yang berhak menguasai lahan tersebut. Pasalnya, pertama, kata Sahrin, sudah jadi rahasia umum bahwa diatas lahan tersebut telah terbit banyak surat tanah.

"Luar biasa keputusan ini yang menunjukkan semangat dan komitment tinggi Presiden Jokowi terhadap rakyat. Namun, kita semua tahu kasus lahan ini sudah ibarat benang kusut. Kita semua tahu, sudah banyak surat tanah beredar diatas lahan itu," ucap H Sahrin, saat ditanyai wartawan, Kamis (08/05/19).

Sahrin menyatakan, Ia telah mendengar kabar bahwa Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ikut membisikkan soal lahan itu kepada Presiden pada saat Penabalan Gelar Adat Jokowi di Bulan Desember 2018 silam.

"Kita dengar LAM Riau ikut membisikkan. Tapi kenapa LAM tidak memberitahu bahwa kasus lahan tersebut berpotensi menjadi konflik antar masyarakat lantaran surat tanah banyak beredar disitu. Nanti akan jadi ajang rebutan," ujar Sahrin lagi.

Ia berharap, LAM Riau dapat mendudukkan kembali persoalan lahan Senama Nenek ini agar transparan dan menghindari konflik baru. Kedua, Sahrin juga meminta kepada semua pihak agar hati-hati adanya dugaan diboncengi oleh kelompok koorporasi.

"LAM Riau sebaiknya menjelaskan kepada Presiden. Jangan nanti ketika konflik, Pak Jokowi yang disalahkan. Jangan sampai, ternyata ada yang boncengi tanpa diketahui oleh Pak Jokowi, Para Menteri, Gubernur dan Bupati Kampar. Hati-hati ada agen cukong masuk ke dalam perjuangan ini. Kami sebagai relawan diperintahkan bukan hanya dalam Pemilu tapi juga mengawal kebijakan Jokowi sesuai nafas Nawacita," tutup Ketua DPC Projo Pekanbaru ini.

Terpisah, Ketua Relawan Suara Untuk Negeri (SUN) Chales dan Ketua Bara JP Ganda Mora juga menyerukan hal yang sama. "Ini harus steril dari penyusup dan urusan administrasi yang telah terjadi sebelumnya harus clear dahulu," ucap Chales.

Sedangkan Bara JP justru mengusulkan agar lahan tersebut dibuat win-win solution. "Sebaiknya dibuat Pola KKPA kedepannya. Warga sejahtera, Perusahaan PTPN 5 tidak rugi dan tidak perlu PHK Karyawan. Cukong pun tidak akan ada," ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan  perkebunan sawit PTPN V seluas 2.800 hektare kepada Masyarakat Adat  Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, akan diserahkan kepada masyarakat.
 Keputusan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019 lalu.

Polemik lahan Senama Nenek ini sudah sangat lama. Diatas lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh PTPN 5 dan masyarakat. Buah dari lahan konflik itu juga sudah dijual ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit. (roy)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :