BaraJP Minta Tim Gugus Tugas Berhati-Hati

Relawan Jokowi di Riau awasi penyerahan 2800 ha lahan ke warga Senama Nenek

ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - Relawan Jokowi - Maruf Provinsi Riau menyatakan tetap akan mengawasi pelaksanaan penyerahan lahan Senama Nenek yang telah diputuskan oleh Presiden Jokowi untuk diberikan kepada warga tempatan persukuan Senama Nenek.

"Kita sudah beberapa kali turun ke lapangan dan bahkan sejak awal perjuangan ini dahulu kita sudah ikuti. Dan, kita sangat senang Pak Jokowi akhirnya memberikan lahan tersebut untuk masyarakat. Namun, kita akan tetap awasi, agar daftar nominatif atau penerima lahan itu memang benar-benar warga tempatan persukuan Ninik Mamak," ungkap Ketua DPD Relawan Bara JP Provinsi Riau Ganda Mora kepada wartawan, Kamis (23/05/19) sore.

Pasalnya, kata Ganda, dasar pemberian lahan tersebut oleh Presiden menggunakan Perpres 86 tahun 2018 yang mengikat bahwa pemberian lahan tersebut atas dasar sejarah ulayat persukuan.

"Kan pakai Perpres 86 tahun 2018. Jangan sampai aset negara bernilai Triliunan ini salah sasaran diberikan dan dimanfaatkan oleh oknum pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan berinvestasi disitu. Proses penerbitan Tora dan Pola Kemitraan tetap," ujarnya.

Ganda mendorong pihak Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) agar berhati-hati dalam memuat daftar nominatif tersebut dan tegas dalam bertindak.

"Kemen-ATR-BPN harus hati-hati dan tegas. Jangan gampang goyang dan dipengaruhi. Dan, Bupati sebagai orang yang berwenang langsung memberikan daftar nominatif ini, kita harap jangan berspekulasi atau menduga-duga dengan meloloskan yang bukan warga tempatan persekuan ikut menerima lahan. Karena ini, menyangkut nama baik Presiden," tegas Ganda.

"Kepentingan kami selaku Relawan adalah menjaga nama Jokowi dan program Nawacita Jokowi agar berjalan dengan seharusnya dan tidak ditafsirkan sendiri. Kita bahkan berharap Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibentuk transparan ke publik mempublikasikan siapa saja Daftar Nominatif tersebut. BPN juga harus transparan," ujar Ganda.

Relawan lainnya, yakni Ketua DPD Suara Untuk Negeri (SUN) Chales menyatakan hal serupa. Ia berharap, Tim Gugus Tugas ini, transparan dan berhati-hati.

"Kami relawan ini kompak mengawasi program Presiden. Kami sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik ini. Kita tak mau kebijakan ini dimanfaatkan pihak lain. Kebijakan ini untuk rakyat dan Jokowi merelakan aset negara dari perusahaan negara. Nah, kita juga tak ingin perusahaan negara dikorbankan tapi perusahaan lain yang ternyata masuk dibelakang layar," kata Chales senada.

Menurutnya, jika nanti Tim Gugus yang dibentuk ini tidak transparan maka Relawan bergerak secara serentak memberikan laporan. "Jangan ada yang mempermainkan kebaikan pak Presiden," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan lahan perkebunan sawit PTPN V seluas 2.800 hektare akan diserahkan kepada kepada Masyarakat Adat  Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

Keputusan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019 lalu.

Polemik lahan Senama Nenek ini sudah sangat lama. Diatas lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh PTPN 5 dan masyarakat. Buah dari lahan konflik itu juga sudah dijual ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit.

Beberapa hari sejak kebijakan ini, sejumlah Relawan ramai-ramai bereaksi. (roy)