Tim Relawan Awasi Ketat Tim Gugus Tugas

Relawan Jokowi: Sebulan berlalu, Daftar Penerima lahan Senama Nenek belum muncul

Penulis : admin | Kamis, 13 Juni 2019 - 18:58 WIB

ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - Relawan Jokowi - Ma'ruf di Provinsi Riau meminta Tim Gugus Tugas Reforma Agraria terkait pengembalian lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dari PTPN 5 ke Masyarakat Persukuan, bekerja secara transparan dan segera menuntaskan Perintah Presiden Jokowi.

Pasalnya, sejak keputusan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019 lalu, hingga kini Tim Gugus Tugas yang dikomandoi Bupati Kampar ini.

"Kita tahu, Presiden meminta hal tersebut diselesaikan dalam tempo 2 bulan. Ternyata setelah lewat 1 bulan, Daftar Nominatif  penerima lahan itu tak kunjung dikeluarkan dan dipublikasikan oleh Tim Gugus Tugas," ungkap H Sahrin, Relawan sekaligus Direktur Relawan Jokowi Ma'ruf TKD Riau, Kamis (13/06/19) sore.

Daftar tersebut, akan memuat nama-nama warga yang akan menerima lahan dari Pemerintah yang sebelumnya dikuasai oleh PTPN V. Agar transparan dan tidak ada konflik kepentingan, Sahrin dan sejumlah relawan menyatakan akan mengecek langsung nantinya siapa-siapa saja nama yang diusulkan tersebut.

"Sejak awal kita sudah sampaikan bahwa kita akan mengawal Kebijakan Presiden Jokowi hingga tuntas dan tidak diboncengi oleh pihak manapun. Sebulan berlalu, tapi kok masyarakat yang meminta lahan itu kok belum muncul nama-namanya?," ucap Sahrin.

Sahrin memaparkan, dari hasil penelusuran yang dilakukannya bersama Tim Relawan Suara Untuk Negeri (SUN) Provinsi Riau, jumlah warga Persukuan Ninik Mamak di Desa Senama Nenek tersebut tidak seperti yang dilaporkan yakni sekitar 1400 kepala keluarga.

"Jumlahnya tak seperti yang beredar. Kami juga mengawasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kampar agar tidak sembarangan mengeluarkan identitas mendadak untuk warga Desa Senama Nenek. Kementerian Agraria dan BPN harus cermat mengusut identitas Daftar Nominatif itu," ucapnya.

Ketua DPW Suara Untuk Negeri (SUN) Chales juga mengatakan, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan relawan-relawan  di Jakarta untuk melaporkan perkembangan ini ke Presiden. "Wajib kita sampaikan kerja kita ke DPP untuk diteruskan ke Presiden. Program Jokowi jangan disalahgunakan," ucapnya.

Apalagi, kata Chales, Jokowi berencana mengembalikan lahan-lahan yang dikuasi oleh perusahaan ke masyarakat sehingga perlu dikawal. Kasus PTPN V merupakan kebijakan awal yang mungkin juga berulang.

"Harus dikawal. Niat Presiden baik sekali. Tapi jangan sampai ada 'penumpang gelap siluman' dari koporasi lain yang masuk. Kasus PTPN V ini adalah contoh awal. Jika dibelakang lobby pemberian ini ternyata ada 'udang dibalik batu' oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kebaikan Jokowi, maka modus serupa pasti terjadi di Program Jokowi selanjutnya. Harus dikawal ketat barang ini," tutupnya.

Untuk saat ini, sambung Chales, pihaknya masih menunggu kabar tentang Daftar Nominatif tersebut. Jika telah keluar, maka akan dibentuk Tim Relawan mengecek Daftar tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan lahan perkebunan sawit PTPN V seluas 2.800 hektare akan diserahkan kepada kepada Masyarakat Adat  Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

Keputusan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019 lalu.

Polemik lahan Senama Nenek ini sudah sangat lama. Diatas lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh PTPN 5 dan masyarakat. Buah dari lahan konflik itu juga sudah dijual ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit.

Beberapa hari sejak kebijakan ini, sejumlah Relawan ramai-ramai bereaksi lantaran mencium ada gerakan terselubung dibalik lobby-lobby pengembalian lahan tersebut. (dw)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :