Asosiasi TV Kabel Indonesia Sebut Pembatasan Siaran Sepakbola Piala Presiden, Kebiri Hak Masyarakat

Penulis : user | Senin, 25 Maret 2019 - 17:57 WIB

Candi Sinaga

Beritariau.com, Pekanbaru - Pembatasan siaran sepakbola nasional Piala Presiden 2019 disesalkan Asosiasi Gabungan Operator (GO) TV kabel Indonesia. Dimana pembatasan siaran ini dinilai telah mengkebiri hak seluruh masyarakat.

Dalam jumpa persnya, Sekretaris Jenderal GO TV kabel Indonesia, Candi Sinaga kepada beritariau.com, Senin (25/3/2019) mengatakan pembatasan siaran sepakbola tersebut bentuk monopoli akibat carut marutnya sistem penyiaran. Dimana olahraga yang cukup populer di Indonesia ini, setakat ini tengah memasuki babak perempat final.

"Kumita menilai ada monopoli dan terindikasi praktik kotor yang membuat masyarakat Indonesia dikebiri haknya. Sebab, pertandingan sepakbola merupakan tontonan yang cukup dicintai masyarakat banyak," katanya.

Candi menambahkan, bahwa kondisi siaran sepakbola saat ini, terutama Piala Presiden 2019 sejatinya menjadi tontonan dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara gratis atau free to air melalui lembaga penyiaran swasta (LPS) yang merupakan jasa penyiaran televisi berjaringan. Dimana siaran itu disebar luaskan menggunakan frekwensi publik. Namun, dia mengatakan dengan sistem tersebut, jangkauan siaran itu  hanya dapat dinikmati masyarakat perkotaan. Sedangkan untuk masyarakat yang berdomisili di pedesaan tidak dapat menikmati.

Diterangkan Candi, penyiaran sejatinya telah diatur oleh undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengamanatkan kepada negara untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi sesuai hak asasi manusia.

"Dengan sistem tersebut, tentu tontonan sepakbola Piala Presiden tidak dapat dinikmati seluruh masyarakat. Sementara, pada porsi inilah operator lokal tv kabel membantu penyebarluasan siaran hingga ke pelosok negeri," ujarnya.

Rincinya, keberadaan tv kabel juga telah diakui dan diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang itu mengatur tentang sistem penyiaran terestrial atau free to air dan kondisi geografis Indonesia untuk kemudian dibentuk lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit dan kabel.

Namun, belakangan siaran sepakbola Piala Presiden dibatasi oleh perusahaan yang mengklaim telah mengantongi hak siar. Akibatnya hak masyarakat justru dikorbankan.

Melihat kondisi tersebut, Asosiasi TV Kabel Indonesia berupaya untuk membawa perkara ini hingga ke meja Presiden. "Tentu kita menuntut negara hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem penyiaran saat ini," tegasnya.

Tak hanya itu, Ia juga meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara segera mengusut dan mengaudit indikasi praktik kotor yang dilakukan oleh salah satu perusahaan penyedia siaran tv berlangganan.

"Kami mendesak komisi penyiaran Indonesia (KPI) pusat dan daerah untuk mengambil sikap tegas karena ada dugaan terciptanya iklim persaingan usaha secara tidak sehat," paparnya.

Diinformasikannya, siaran Piala Presiden ini hanya salah satu dari sekian banyaknya persoalan tentang sistem penyiaran yang masih belum diatur secara baik oleh pemerintah. Terutama pada pengaturan terkait pendistribusian suara free to air dan premium content di lembaga penyiaran berlangganan. [ard]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :