Beritariau.com, Rokan Hilir -- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) didorong semakin agresif memanfaatkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu peluang tersebut berasal dari optimalisasi penyerapan anggaran revitalisasi sekolah serta berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang masuk ke wilayah Rohil.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, Rohil termasuk daerah yang cukup aktif menyerap anggaran revitalisasi sekolah, baik untuk jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).

Menurutnya, capaian tersebut harus terus diperkuat agar semakin banyak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat masuk dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Rohil.

"Alhamdulillah, Rokan Hilir termasuk daerah yang sangat aktif menyerap anggaran revitalisasi sekolah, baik tingkat SD maupun SMP. Bahkan kemarin, usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda juga di Kabupaten Rokan Hilir," kata Syahrial Abdi di Ruang Paripurna DPRD Rohil, Minggu (4/10/2026).

Syahrial menilai kehadiran PSN di daerah merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, pemerintah daerah diminta membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.

Langkah tersebut dinilai penting agar Rohil tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan program pusat, tetapi juga mampu memperoleh porsi anggaran APBN yang lebih besar untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

"Program Strategis Nasional (PSN) harus mari kita dukung bersama. Ini adalah salah satu upaya nyata kita untuk menyerap sebanyak mungkin alokasi APBN melalui kementerian dan lembaga," jelasnya.

APBN Masuk, Ekonomi Daerah Bergerak

Menurut Syahrial, upaya menarik anggaran pusat ke daerah bukan sekadar mengejar tambahan sumber pembiayaan pembangunan.

Belanja pemerintah pusat yang direalisasikan di Rohil juga diyakini mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Aktivitas pembangunan, pengadaan barang dan jasa hingga kebutuhan tenaga kerja akan mendorong perputaran uang di daerah.

"Ibaratnya, ini peluang bagi kita untuk memindahkan anggaran dari uang APBN ke daerah. Sehingga perputaran uang tersebut tidak lari dari Rohil dan Riau," ungkapnya.

Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak pasif menunggu program dari pusat. Berbagai peluang program kementerian dan lembaga harus dipetakan serta dikawal sejak tahap perencanaan hingga realisasi.

Di sisi lain, Syahrial mengingatkan bahwa pembangunan tidak berhenti setelah proyek dan infrastruktur selesai dikerjakan.

Fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran negara harus dijaga dan dirawat agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab memastikan aset dan fasilitas publik tetap aman serta berfungsi optimal.

"Hal yang tidak kalah penting adalah mari menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Aset pemerintah dan fasilitas publik yang menggunakan uang rakyat tentu harus kita pastikan tetap aman dan berfungsi dengan baik," terangnya.

Untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan, Syahrial meminta Pemkab Rohil memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, TNI dan unsur terkait dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran maupun aset daerah berjalan sesuai aturan.

"Untuk itu, kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten Rohil dapat terus memperkuat kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan seluruh unsur terkait. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat terus kita arahkan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (*)