Beritariau.com, Pekanbaru -- Video kunjungan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Kampung Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau, viral di media sosial.

Video tersebut bahkan telah ditonton jutaan kali dan direpost 8.489 akun hingga menyebar secara nasional. Perhatian publik terhadap kondisi masyarakat di wilayah 3T Siak itu ternyata juga sampai ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Sehari setelah video tersebut viral, Sekretariat Wakil Presiden menghubungi staf Bupati Siak. Pemerintah pusat kemudian menjadwalkan pengiriman tim khusus untuk melihat langsung kondisi wilayah 3T di Kabupaten Siak.

Afni membenarkan adanya rencana kunjungan tersebut. Ia menyebut tim khusus dari Sekretariat Wakil Presiden berjumlah delapan orang dan dijadwalkan turun langsung ke lokasi.

"Entah bagaimana caranya, tahu-tahu satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi pihak Sekretariat Wakil Presiden. Mereka menyatakan video itu mendapat atensi dari Bapak Wakil Presiden dan meminta segera turun tim melihat kondisi di wilayah 3T Siak," kata Afni, Ahad (4/10/2026).

Menurut Afni, informasi terakhir yang diterimanya, tim tersebut sudah berada di Pekanbaru. Namun, ia tidak dapat mendampingi langsung karena harus bertolak ke Jakarta untuk membahas persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Siak.

Afni mengatakan komunikasi dengan tim Wapres masih berlangsung hingga Sabtu malam. Tim bahkan sempat menanyakan akses transportasi menuju wilayah 3T serta ketersediaan tempat menginap.

"Semalam masih berkomunikasi. Mereka menanyakan bagaimana menuju lokasi. Kami jawab, ke sana hanya bisa dilalui kapal. Itupun status kapalnya kami sewa untuk akses satu-satunya rakyat 3T dan juga tidak setiap hari ada, hanya tiga kali seminggu," jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi gambaran tantangan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah 3T Siak. Akses menuju sejumlah kampung masih sangat terbatas karena belum tersedia jalur darat yang memadai.

Bahkan, untuk menuju Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, perjalanan menggunakan kapal dapat memakan waktu hingga sekitar enam jam. Persoalan tidak berhenti pada transportasi, fasilitas penginapan di kawasan tersebut juga masih terbatas.

Afni berharap kunjungan tim khusus tersebut tidak hanya melihat kondisi wilayah 3T dari sisi administratif, tetapi menyaksikan langsung kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

"Syukur-syukur dengan kedatangan tim ini bisa melihat langsung kondisi wilayah 3T dan memberikan solusi konkret. Misalnya bantu pengadaan kapal, pelayanan pendidikan bus sekolah, dan lain-lain," harapnya.

Soroti MBG hingga Infrastruktur

Salah satu persoalan yang ikut disoroti Afni adalah belum beroperasinya layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah 3T.

Afni menyebut fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya telah tersedia. Namun, hingga kini belum ada dapur MBG yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka. Belum ada dapur MBG yang buka di wilayah 3T ini," ungkap Afni.

Selain program MBG, persoalan lain yang menjadi perhatian meliputi akses jalan, pendidikan, kesehatan hingga sektor pertanian.

Menurut Afni, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena masyarakat di wilayah 3T masih menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar.

Afni ke Jakarta Bahas DBH Migas

Afni sendiri tidak dapat menyambut langsung kedatangan tim khusus Wapres karena harus berangkat ke Jakarta bersama Ketua DPRD Siak dan Badan Anggaran DPRD Siak.

Mereka dijadwalkan bertemu dengan pejabat Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan proyeksi Transfer ke Daerah (TKD), terutama DBH migas Siak untuk 2027.

"Saya tidak bisa menerima mereka hari ini karena saya berangkat ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Banggar DPRD Siak. Besok kami diterima Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas. Kami mau mempertanyakan apa dasar perhitungannya. Pusat harus transparan pada daerah," ujar Afni.

Ia menyebut berdasarkan proyeksi yang diterima Pemkab Siak, DBH migas daerah tersebut pada 2027 berpotensi mengalami penurunan sekitar 70 persen.

Kondisi itu dinilai membutuhkan penjelasan secara terbuka dari pemerintah pusat, terutama mengenai dasar perhitungan alokasi DBH tersebut.

Untuk mendampingi tim khusus Wapres di Siak, Afni mengatakan Wakil Bupati Siak Syamsurizal bersama jajaran pemerintah daerah akan menerima dan mendampingi kunjungan tersebut.

"Saya sampaikan tim ini nanti akan diterima oleh Bapak Wakil Bupati dan jajaran. Saya juga minta Pak Wakil Bupati menunjukkan bagaimana kondisi riil di lapangan wilayah 3T," katanya.

Daerah Kaya, Masih Ada Wilayah Tanpa Jalan Darat

Afni menegaskan persoalan wilayah 3T harus dilihat secara utuh. Menurutnya, potensi ekonomi besar yang dimiliki Siak belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses layanan dasar yang diterima seluruh masyarakat.

Ia menyebut Siak merupakan daerah penghasil minyak, memiliki industri kehutanan dan perkebunan sawit. Namun, di tengah potensi tersebut masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akses jalan darat.

"Di Siak ini meskipun kami kaya sebagai penghasil minyak, sumber industri kehutanan, lalu juga sawit, masih ada wilayah 3T yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan darat," tegas Afni.

Karena itu, ia berharap kunjungan tim khusus dari pemerintah pusat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah 3T Siak.

"Kita sama-sama berharap turunnya tim ini bukan cuma seremoni, tetapi betul-betul memberikan solusi untuk persoalan yang ada di wilayah 3T Siak," pungkasnya. (*)