Beritariau.com, Pekanbaru - Walikota Pekanbaru diduga terima suap dari Pizza Hut terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal itu disampaikan puluhan massa dari Gerakan Pemuda Riau (Gempur), mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Rabu (22/10/14).

Pantauan Beritariau.com di lapangan, dalam orasinya, massa Gempur meminta pihak Kejati Riau agar segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi itu, juga melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT dalam kasus perizinan IMB Pizza Hut.

"Usaha retail sekelas Pizza Hut ternyata belum mengurus dan mendapat izin Amdal Lalin, harusnya pembangunan ini kita pertanyakan, kenapa Walikota Firdaus bisa mengizinkannya," ungkap Kordinator lapangan Gempur Bherry Tinanto, saat berorasi.

Selain itu, massa Gempur juga meminta Kejati Riau untuk memanggil dan memeriksa pihak pengelola Pizza Hut, atas dugaan perlakuan indikasi gratifikasi kepada Walikota Pekanbaru.

"Kami duga ada permainan alias "main mata" antara pihak Pizza Hut dengan Walikota, merujuk pada kasus ini. Tolong Kejati usut tuntas kasus ini,"ujar Bherry .

Massa menilai Pizza Hut merupakan usaha kelas wahid, yang mustahil tak mengetahui standarisasi perizinan pembangunan, khususnya di Pekanbaru.

"Anehnya, usaha ini sudah berdiri kokoh, padahal Amdal Lalin (Analisa Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas), belum diberikan Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru," katanya.

Atas dasar inilah, dan merujuk pada Perda Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2010, jika bangunan sudah berdiri, artinya IMB sudah diberikan. Maka ada dugaan kuat bahwa Pizza Hut ada permainan berupa indikasi gratifikasi kepada Walikota Pekanbaru untuk memuluskan pemberian IMB.

Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Mukhzan mengatakan, pihaknya menerima tuntutan para pengunjuk rasa.

"Laporan ini akan dipelajari, kami akan memulai penyelidikan jika bahan dan keterangan sudah kami kumpulkan," jelasnya. [pan]