Beritariau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial dari berbagai sumber. Sistem ini ditargetkan mulai diterapkan pada 1 Januari 2027 guna mencegah bantuan ganda dan memastikan penyaluran lebih tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan sistem tersebut akan mengidentifikasi penerima bantuan melalui pengenalan wajah yang kemudian disandingkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi di Kantor Gubernur Riau, Senin (9/11/2026).

Menurut Syahrial, integrasi data mencakup seluruh bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Selama ini, data penerima bantuan yang belum terintegrasi berpotensi menimbulkan ketimpangan. Ada masyarakat yang menerima bantuan berulang kali, sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak terjangkau.

"Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang menerima bantuan secara berulang, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Ini yang kemudian bisa menyebabkan ketidakadilan," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab melakukan verifikasi data, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria masuk dalam sistem perlindungan sosial.

Syahrial turut mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif membantu pendataan warga kurang mampu di lingkungan masing-masing agar tidak ada yang terlewat dari program bantuan pemerintah.

Melalui penerapan Perlinsos Digital, Pemprov Riau berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih transparan, terintegrasi, dan tepat sasaran. (*)