Beritariau.com, MERANTI – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, berharap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong pembenahan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, jalan, jembatan, pelabuhan, dan sanitasi.

Hal itu disampaikan Muzamil saat memimpin Rapat Kerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kepulauan Meranti di Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, pelaksanaan MBG di Meranti memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis daerah kepulauan. Distribusi bahan pangan dari luar daerah membutuhkan waktu lebih lama, meningkatkan biaya operasional, serta berpotensi memengaruhi kualitas bahan pangan.

“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang makanannya saja. Kita berharap melalui program ini, persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti listrik, air bersih, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sanitasi hingga jaringan telekomunikasi, juga dapat menjadi perhatian dan ikut diselesaikan,” ujarnya.

Muzamil juga mendorong sektor pertanian dan perikanan lokal agar berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.

Ia meminta seluruh OPD, camat, dan pemerintah desa terlibat dalam pengawasan, terutama terkait kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kelayakan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengawasan, katanya, harus dilakukan secara profesional dan humanis. Penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan perlu diberi kesempatan memperbaiki kekurangan, tetapi tetap harus ada tindakan sesuai aturan jika pelanggaran tidak dapat dibenahi.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, menyebutkan inspeksi kelayakan SPPG akan menggunakan 14 indikator, meliputi legalitas, kompetensi juru masak, sumber air, fasilitas penyimpanan bahan pangan, sanitasi, hingga CCTV.

Dari 23 SPPG yang aktif di Meranti, sebanyak 22 unit telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Satu lainnya masih dalam proses karena sedang melakukan relokasi.

Suryani mengungkapkan, kendala operasional yang dihadapi sejumlah SPPG antara lain kualitas air dan pasokan listrik. Pemadaman listrik juga berpotensi mengganggu penyimpanan bahan pangan di chiller dan freezer.

Selain itu, pengelolaan limbah dan pengurangan sampah plastik turut menjadi perhatian. Setiap makanan yang dibagikan juga wajib dilengkapi label batas maksimal waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, para asisten, pimpinan OPD terkait, camat, serta jajaran Satgas MBG. (*)