Beritariau.com, PEKANBARU – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah lebih proaktif dalam menyelesaikan sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari perjuangan dana bagi hasil (DBH) yang berkeadilan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pembenahan tata kelola keuangan dan penyelesaian konflik agraria.

Berbagai tuntutan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Riau dalam audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Jumat (30/10/2026).

Pertemuan itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kajian, kritik, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah. IMM menilai pemerintah provinsi perlu semakin responsif dalam menggunakan kewenangannya, terutama dalam menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasih Husein, mengatakan pihaknya membawa sejumlah agenda penting yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Menurutnya, ada lima poin utama yang disampaikan dalam audiensi tersebut sebagai bentuk dorongan agar Pemprov Riau lebih aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Dalam audiensi bersama tadi ada lima poin memang yang kita minta agar Pemerintah Provinsi Riau untuk bertindak proaktif. Pertama itu mengoptimalkan dan memperjuangkan dana bagi hasil yang berkeadilan,” kata Alpin.

Ia menjelaskan, persoalan DBH berkaitan erat dengan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, Riau dinilai perlu terus memperjuangkan skema pembagian pendapatan yang proporsional agar manfaat dari kekayaan daerah dapat dirasakan secara lebih luas.

Menurut IMM, perjuangan tersebut harus disertai langkah konkret pemerintah provinsi dalam membangun komunikasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Soroti Karhutla dan Tata Kelola BUMD

Selain DBH, IMM Riau menyoroti ancaman karhutla yang berulang di wilayah Riau. Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah tidak hanya bergerak ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan sejak dini agar masyarakat tidak kembali menanggung dampak kebakaran dan kabut asap.

“Yang kedua itu tentang mendesak agar mengoptimalkan penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berulang terjadi, yang pada akhirnya masyarakat Riau menjadi korban,” jelas Alpin.

IMM menilai pencegahan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, pengawasan, serta koordinasi lintas sektor yang konsisten. Langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan mencegah kerugian sosial maupun ekonomi akibat kebakaran.

Persoalan tata kelola keuangan daerah juga menjadi perhatian. IMM meminta Pemprov Riau memperkuat transparansi dan pengawasan, termasuk melakukan evaluasi terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan.

“Ketiga mendesak agar memperbaiki tata kelola keuangan termasuk juga meningkatkan pengawasan hingga melakukan evaluasi terhadap BUMD yang dianggap tidak memberikan dampak kontribusi yang signifikan dalam membangun Provinsi Riau,” ujar Alpin.

Menurutnya, pengelolaan keuangan dan aset daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Evaluasi terhadap BUMD diperlukan agar keberadaan perusahaan milik daerah benar-benar memberikan nilai tambah, baik melalui kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun dukungan terhadap perekonomian masyarakat.

Narkotika dan Konflik Agraria Turut Disorot

Dua persoalan lainnya yang disampaikan IMM Riau adalah pencegahan peredaran narkotika dan penyelesaian konflik agraria.

Alpin meminta Pemprov Riau mengoptimalkan langkah pencegahan peredaran narkotika melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya, persoalan narkotika membutuhkan perhatian berkelanjutan karena menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda.

Di sisi lain, IMM juga mendesak pemerintah provinsi lebih aktif hadir di tengah masyarakat untuk mendorong penyelesaian konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah Riau.

“Keempat itu terkait dengan mengoptimalkan agar Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan peredaran narkotika di wilayah Provinsi Riau. Dan kemudian dilanjutkan dengan meminta agar pemerintah Provinsi Riau agar proaktif melakukan dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang hari ini sangat banyak terjadi di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Bagi IMM, pemerintah daerah perlu memastikan persoalan yang menyangkut masyarakat tidak dibiarkan berlarut-larut. Kehadiran pemerintah dinilai penting untuk memfasilitasi komunikasi, memperjelas kewenangan masing-masing pihak, serta mendorong penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan: Dalam paparan yang disampaikan, Alpin merinci lima agenda utama, yakni DBH berkeadilan, pencegahan karhutla, pembenahan tata kelola keuangan dan evaluasi BUMD, pencegahan narkotika, serta penyelesaian konflik agraria.

SF Hariyanto Paparkan Langkah Penanganan Karhutla

Menanggapi masukan tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kepedulian IMM terhadap kondisi daerah. Ia menyebut audiensi menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk berdiskusi langsung dengan mahasiswa sekaligus membahas berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

“Hari ini kita sudah duduk bersama adek-adek mahasiswa. Di sini didampingi oleh Pak Sekda, serta Kepala Biro dan Kepala Dinas. Kita berdiskusi membahas berbagai masalah,” terang SF Hariyanto.

Terkait karhutla, ia menjelaskan Pemprov Riau telah mengambil langkah antisipasi sejak awal tahun dengan menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi pada Februari 2026. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran, termasuk risiko yang berkaitan dengan fenomena El Nino.

“Terkait penanganan Karhutla dari awal Pemprov Riau sudah membuat status siaga darurat tingkat provinsi sejak awal tahun. Kita mengantisipasi lebih awal terkait musim El Nino, makanya ketika terjadi kebakaran satgas langsung turun ke lokasi,” ucapnya.

SF Hariyanto menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan kebakaran sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari dampak asap.

Ia juga menyebut pemerintah pusat telah memberikan apresiasi atas upaya penanganan karhutla di Riau. Menurutnya, kolaborasi yang dilakukan turut mendukung keluarnya Riau dari daerah prioritas penanganan karhutla setelah tidak lagi ditemukan titik api berdasarkan kondisi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

“Sampailah akhirnya kita diberikan apresiasi oleh pemerintah pusat karena sudah tidak ada lagi titik api. Kuncinya kita berkolaborasi, sehingga Provinsi Riau keluar dari daerah prioritas penanganan Karhutla,” tuturnya.

Mahasiswa Diminta Terus Berikan Masukan

SF Hariyanto turut menyampaikan terima kasih atas kajian dan masukan yang diberikan IMM Riau. Ia menilai kepedulian mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, perlu terus dibangun agar berbagai persoalan daerah dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan jalan keluarnya.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih sudah memberi masukan-masukan dan kajian yang sudah kalian berikan. Terima kasih juga untuk adek-adek yang sudah peduli dengan kondisi kita saat ini, semoga dengan kebersamaan kita mampu mengatasi berbagai permasalahan,” pungkasnya.

Audiensi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi menjadi ruang komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dan mahasiswa. Berbagai masukan yang disampaikan IMM menjadi pengingat bahwa persoalan DBH, karhutla, tata kelola keuangan, narkotika, dan konflik agraria membutuhkan perhatian serta tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah.

Bagi Riau, tantangan pembangunan tidak hanya terletak pada besarnya potensi sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan mengelolanya secara adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Karena itu, sinergi pemerintah dan elemen masyarakat diharapkan mampu mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. (*)