Beritariau.com, BENGKALIS – Mewujudkan demokrasi yang adil tidak cukup hanya dengan membuka tempat pemungutan suara. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa terhalang perbedaan gender, kondisi sosial, maupun keterbatasan fisik. Semangat inilah yang menjadi sorotan dalam Kelas Pemilu dan Demokrasi Seri Kelima yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis bersama mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Kamis (29/10/2026).

Mengangkat tema “Pemilu Inklusif Menjamin Kesetaraan Gender, Akses untuk Kaum Marginal dan Disabilitas”, kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya membangun sistem kepemiluan yang terbuka, setara, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, KPU Bengkalis mendorong kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, agar tidak hanya memahami demokrasi sebagai konsep politik, tetapi juga menyadari pentingnya perlindungan hak setiap warga negara dalam proses pemilihan umum.

Hadir sebagai pemateri, Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Sri Jumarni, dengan moderator Riki Harianto, staf pelaksana KPU Kabupaten Bengkalis.

Dalam pemaparannya, Sri Jumarni menegaskan bahwa pemilu inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Setiap warga negara harus memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, tanpa diskriminasi maupun hambatan yang dapat menghalangi penggunaan hak pilih.

Menurutnya, demokrasi tidak boleh hanya memberikan ruang kepada kelompok masyarakat tertentu. Perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas juga harus mendapatkan akses yang memadai agar dapat terlibat secara aktif dalam pemilu.

Kesetaraan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan informasi kepemiluan yang mudah diakses, fasilitas yang ramah bagi seluruh pemilih, serta proses penyelenggaraan pemilu yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan kondisi berbeda.

Dengan demikian, keberhasilan pemilu tidak semata-mata diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari sejauh mana seluruh warga negara dapat menggunakan hak politiknya secara bebas, mandiri, dan setara.

Mahasiswa Didorong Lebih Kritis Memahami Demokrasi

Kelas Pemilu dan Demokrasi juga menjadi sarana untuk memperluas literasi politik di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda diharapkan mampu memahami berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk persoalan aksesibilitas dan kesetaraan hak politik.

Melalui diskusi dan pemaparan materi, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menghilangkan hambatan yang berpotensi membuat kelompok tertentu kesulitan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Edukasi tersebut sekaligus diharapkan menumbuhkan minat mahasiswa untuk mempelajari kepemiluan secara lebih mendalam melalui pendekatan akademik. Dengan wawasan yang memadai, mahasiswa dapat mengembangkan sikap kritis terhadap penyelenggaraan pemilu sekaligus memahami pentingnya menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan.

Salah seorang mahasiswa Program Studi Bisnis Digital, Cahaya Azhara Manik, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pemilu inklusif.

Menurut Cahaya, materi yang disampaikan membuka ruang pemikiran kritis tentang bagaimana prinsip kesetaraan dapat diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga hak pilih masyarakat dapat tersalurkan tanpa diskriminasi.

Pemahaman tersebut dinilai penting agar generasi muda tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi dan pemenuhan hak politik seluruh warga negara.

Sementara itu, dosen pendamping, Defitri Akbar, berharap Kelas Pemilu dan Demokrasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga pemahaman mahasiswa mengenai sistem dan proses kepemiluan semakin meningkat.

Ia juga mendorong agar materi yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan tersebut dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di ruang kelas. Dengan begitu, pemahaman mengenai demokrasi tidak berhenti pada teori, tetapi dapat dikembangkan melalui kajian dan analisis terhadap penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sinergi antara KPU Kabupaten Bengkalis dan Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan terus berkembang sebagai upaya memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda.

Melalui penguatan literasi kepemiluan, kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan hak diharapkan semakin tumbuh. Pada akhirnya, demokrasi yang inklusif bukan hanya menjadi agenda penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga negara memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam menentukan masa depan bangsa. (*)