Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyiapkan sistem digital untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja melalui Aplikasi SIGMA.

Penerapan sistem tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Pemanfaatan Aplikasi SIGMA sekaligus Pembahasan Distribusi atau Penataan Tenaga Akuntansi di lingkungan Pemprov Riau, Senin (5/10/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, digitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengukur kinerja ASN secara lebih objektif, sekaligus memastikan pemberian TPP dilakukan secara adil sesuai hasil kerja.

Menurutnya, setiap ASN harus memiliki ruang untuk mengembangkan potensi sekaligus menunjukkan kinerja yang dapat diukur.

"Rapat hari ini kita membahas tentang bagaimana setiap ASN itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memaksimalkan kinerjanya. Karena kita sudah sepakat, sebagaimana arahan Pak Gubernur untuk dapat mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta," ujar Syahrial.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau perlu memiliki instrumen pengukuran yang jelas agar kinerja setiap ASN dapat dinilai secara transparan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan penghargaan kepada ASN berdasarkan capaian yang benar-benar dihasilkan.

Syahrial mengatakan, proses pengukuran bahkan akan dimulai dari hulu. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengidentifikasi beban kerja yang kemudian dibagi kepada pejabat struktural maupun fungsional.

"Kalau dulu kita lebih gampang karena semuanya struktural, hari ini struktural dipersempit, fungsional yang diperbesar. Dan fungsional, sebagian ASN kita, mungkin menganggap sesuatu yang secara pertanggungjawaban itu tidak mutlak bagi dia," jelasnya.

Karena itu, Pemprov Riau mulai menyusun indikator keberhasilan untuk pekerjaan fungsional. Setiap pekerjaan akan memiliki ukuran yang jelas dan selanjutnya dihitung melalui sistem digital.

"Hari ini kita mulai mengukur pekerjaan fungsional itu indikator keberhasilannya apa, kinerjanya dihitung seperti apa. Sekarang kita mau membuat itu dengan digitalisasi. Karena kalau manual bisa dimanipulasi dan segala macam bentuk kecurangan," tegas Syahrial.

Ia menegaskan, penerapan SIGMA nantinya akan membuat proses penilaian kinerja lebih terukur karena aktivitas ASN akan tercatat dalam sistem.

"Kalau dia merasa dia hadir, ya absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa dia bekerja, ya dia upload hasil kerjanya. Dan itu yang akan dibobot, jadi setiap kinerja itu dihargai, diakui dan kemudian diberikan haknya," katanya.

Dengan pola tersebut, pembayaran TPP tidak hanya mengacu pada kehadiran ASN, tetapi juga mempertimbangkan hasil pekerjaan yang dapat dibuktikan dan dinilai melalui sistem.

Sebagai tahap awal, Pemprov Riau akan meminta masing-masing OPD menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menunjuk Ketua Tim yang menangani implementasi sistem tersebut.

BKD juga akan melakukan pembaruan aplikasi serta merapikan mekanisme pengawasan. Pemprov Riau bahkan membuka kemungkinan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) agar penerapan sistem baru tersebut memiliki landasan yang sesuai.

Syahrial berharap seluruh instrumen dapat segera disiapkan sehingga SIGMA mulai diterapkan dalam waktu dekat.

"Akan kita siapkan dulu instrumen itu dan kita berharap bisa diimplementasikan paling tidaknya di dua bulan terakhir di tahun ini," pungkasnya. (*)