Polda Riau Ungkap 55 Kasus Karhutla Sepanjang 2026, 55 Tersangka Ditangkap

Polda Riau Ungkap 55 Kasus Karhutla Sepanjang 2026, 55 Tersangka Ditangkap

Ilustrasi/Net

Beritariau.com, Pekanbaru -- Polda Riau terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sepanjang Januari hingga September 2026, jajaran Polda Riau telah menangani 55 perkara karhutla dengan 55 tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, total luasan lahan yang terbakar dalam perkara-perkara tersebut mencapai 3.378,23 hektare.

Data itu merupakan akumulasi penanganan perkara karhutla yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Riau bersama seluruh Polres jajaran sepanjang 2026.

“Total saat ini ada 55 perkara dengan 55 tersangka. Setiap kejadian yang ditemukan memiliki indikasi tindak pidana kami proses. Penyidik menelusuri sumber api, penyebab kebakaran hingga pihak yang harus bertanggung jawab,” kata Ade Kuncoro, Minggu (13/9/2026).

Dari 55 perkara tersebut, sebanyak 36 perkara masih dalam proses penyidikan. Kemudian, dua perkara berstatus P19, sedangkan 17 perkara telah memasuki tahap II atau dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Bengkalis dan Inhil Catat Perkara Terbanyak

Berdasarkan jumlah perkara, Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan kasus terbanyak. Masing-masing tercatat menangani 10 perkara dengan 10 tersangka.

Sementara itu, Kabupaten Pelalawan menyusul dengan sembilan perkara dan 10 tersangka.

Dari sisi luasan lahan yang terbakar dalam perkara, Pelalawan menjadi wilayah dengan angka terbesar. Luasan area terbakar yang berkaitan dengan perkara karhutla di daerah tersebut mencapai 2.503,1 hektare.

Selanjutnya, Bengkalis tercatat 349,26 hektare, Ditreskrimsus Polda Riau 152,68 hektare, Indragiri Hulu 108,15 hektare, Kepulauan Meranti 86,5 hektare, serta Indragiri Hilir 73,5 hektare.

Ade menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla tetap berjalan beriringan dengan upaya pemadaman dan penanganan kebakaran di lapangan.

Menurutnya, proses hukum tidak berhenti setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga memastikan setiap perkara memiliki pembuktian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tahap penuntutan.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti. Kami memastikan setiap perkara ditangani sampai tuntas dan siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana Karhutla harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Polda Riau Perkuat Pencegahan dari Tingkat Desa

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Akmadi mengatakan, penindakan hukum merupakan salah satu bagian dari strategi menyeluruh dalam penanganan karhutla.

Selain melakukan penegakan hukum, kepolisian tetap menempatkan pencegahan sebagai langkah utama. Sosialisasi larangan pembakaran lahan terus digencarkan, termasuk hingga tingkat desa dan kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran.

Edukasi dilakukan melalui Bhabinkamtibmas, patroli, woro-woro, hingga melibatkan tokoh masyarakat dan berbagai unsur terkait di daerah.

“Pesannya sangat jelas, jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jangan menunggu terjadi kebakaran baru kita bergerak. Pencegahan harus dimulai dari masyarakat, desa dan seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan rawan,” ujar Akmadi.

Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai karakteristik kebakaran di lahan gambut. Api pada lahan gambut dapat bertahan dan menyebar di bawah permukaan sehingga proses pemadaman menjadi lebih sulit.

Karena itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu karhutla.

Akmadi menegaskan, dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lahan dan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan serta berbagai aktivitas masyarakat.

“Karhutla bukan hanya persoalan lahan yang terbakar. Dampaknya menyangkut lingkungan, kesehatan dan aktivitas masyarakat. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga Riau dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran,” katanya.

Polda Riau memastikan upaya pencegahan, pemadaman dan penegakan hukum akan terus dilakukan secara bersamaan untuk menekan kejadian karhutla di Bumi Lancang Kuning.

“Kami mengingatkan bahwa setiap aktivitas pembakaran yang memenuhi unsur tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas Akmadi. (*)