Usut Karhutla di Pangkalan Libut, Polisi Tetapkan Warga sebagai Tersangka

Usut Karhutla di Pangkalan Libut, Polisi Tetapkan Warga sebagai Tersangka

Polisi saat mengecek lahan terbakar (Foto: dok Polres Bengkalis)

Beritariau.com, Bengkalis -- Polisi menetapkan seorang warga berinisial J sebagai tersangka dalam pengembangan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Pangkalan Libut, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Polres Bengkalis menggelar perkara pada 10 September 2026. Dari hasil gelar perkara, penyidik menemukan dugaan tindak pidana terkait aktivitas penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin yang sah.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Siregar mengatakan, penetapan J sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan petugas.

"Jadi setelah penyidik melakukan gelar perkara memang ditemukan ada tindak pidana. Maka dilakukan penetapan J sebagai tersangka," kata Fahrian, Jumat (11/9/2026).

Perkara tersebut bermula ketika petugas menangani Karhutla di Desa Pangkalan Libut pada Rabu, 2 September 2026. Saat melakukan pengecekan di lokasi kebakaran, personel menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti personel Polsek Pinggir dengan berkoordinasi bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Riau untuk memastikan status kawasan berdasarkan titik koordinat lokasi.

Hasil telaah BPKH Riau menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan produksi.

Dari hasil penyelidikan, polisi menduga J melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut. Selain mengelola tanaman sawit, J juga diketahui mendirikan sebuah pondok di lahan yang diduga dikuasainya tanpa izin yang sah.

Penyidik juga menemukan dugaan bahwa J telah melakukan pemanenan tanaman sawit di lokasi tersebut sekitar satu bulan sebelum petugas menemukan kawasan itu dalam kondisi terbakar.

"Luas lahan diduga dikuasai mencapai sekitar 2,5 hektare. J diduga tak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perkebunan maupun menguasai kawasan hutan tersebut," jelas Fahrian.

Kapolsek Pinggir Kompol Agung Rama mengatakan proses penyidikan dilakukan melalui sejumlah tahapan. Polisi telah memeriksa saksi maupun sejumlah ahli untuk memperkuat proses penyidikan.

Atas perbuatannya, J disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Selain itu, J juga disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

"Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi berkas perkara, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan mengirimkan SPDP," kata Agung.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta melakukan pemeriksaan ahli, termasuk terkait laboratorium forensik dan bidang perkebunan. Seluruh tahapan tersebut akan dilakukan hingga proses penyidikan dinyatakan lengkap.

Polres Bengkalis menegaskan komitmennya untuk menindak dugaan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Polisi terus mendalami perkara tersebut untuk memastikan rangkaian aktivitas dan dugaan pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan tersebut. (*)