Beritariau.com, Tembilahan -- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul masih tingginya potensi kebakaran di wilayah tersebut.

Bupati Inhil yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tantawi Jauhari mengingatkan seluruh pihak agar memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla.

Hal itu disampaikan Tantawi saat memimpin Apel Siaga Darurat Bencana Karhutla di Halaman Upacara Kantor Bupati Inhil, Jumat (7/8/2026) pagi.

Apel tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan Forkopimcam, pimpinan perusahaan, Tim Reaksi Cepat BPBD, Basarnas serta unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tantawi meminta penanganan Karhutla dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, kondisi geografis Inhil yang didominasi lahan gambut membuat daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran, terutama ketika memasuki musim kemarau.

"Apalagi saat ini Indonesia juga mengalami dampak perubahan iklim, yang ditandai dengan cuaca ekstrem, peningkatan suhu permukaan laut, serta musim kemarau yang cenderung lebih panjang. Kejadian-kejadian ini menjadi penyebab titik api lebih cepat menyebar, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini," ujar Tantawi mewakili Bupati.

Berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Kabupaten Inhil, sepanjang enam bulan pertama 2026 tercatat kebakaran dengan luas mencapai 204,1 hektare. Pada periode yang sama, terpantau sebanyak 613 titik panas atau hotspot di wilayah Inhil.

Kecamatan Mandah tercatat sebagai wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, yakni mencapai 44 hektare. Sementara itu, jumlah hotspot terbanyak ditemukan di Kecamatan Gaung dengan 197 kejadian.

Data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena kebakaran di wilayah gambut berpotensi meluas dan sulit dikendalikan apabila tidak ditangani sejak awal.

Tantawi menegaskan, pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat. Perusahaan, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan harus mengambil peran aktif dalam menjaga wilayah masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Dampak tersebut antara lain kerusakan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta menurunnya kualitas udara. Asap Karhutla juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan hingga transportasi.

Karena itu, Pemkab Inhil meminta seluruh unsur terkait meningkatkan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas.

Sedikitnya terdapat lima arahan utama yang disampaikan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Pertama, seluruh pihak diminta meningkatkan patroli dan deteksi dini di wilayah yang rawan kebakaran. Pemantauan terhadap potensi munculnya titik api harus dilakukan secara rutin agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Kedua, koordinasi dan sinergi antarinstansi harus diperkuat sehingga setiap kejadian dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Ketiga, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya serta dampak pembakaran lahan perlu terus dilakukan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Keempat, perusahaan diminta berperan aktif dalam upaya pencegahan Karhutla, termasuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di wilayah operasional masing-masing.

Kelima, seluruh personel dan peralatan penanggulangan Karhutla harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan kapan saja.

"Sinergi dan kesiapsiagaan semua pihak menjadi kunci dalam mencegah Karhutla agar tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar," tegasnya.

Pemkab Inhil berharap penguatan kesiapsiagaan tersebut mampu menekan potensi kebakaran sekaligus meminimalkan dampak Karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat, khususnya selama periode kemarau. (*)