Beritariau.com, Kuansing -- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus mengoptimalkan peluang pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di kawasan eks transmigrasi. Sebanyak 78,99 kilometer ruas jalan telah diusulkan kepada Kementerian Transmigrasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, saat menghadiri rapat pembahasan rencana program pengaspalan jalan di wilayah transmigrasi bersama Kementerian Transmigrasi, Jumat (7/8/2026).

Dalam pertemuan itu, H. Muklisin didampingi Asisten I Setda Kuansing, Dr. Fahdiansyah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ade Fahrer.

Muklisin menjelaskan, usulan peningkatan jalan mencakup wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat, Sentajo Raya, Singingi, dan Singingi Hilir. Total terdapat delapan paket pekerjaan, yakni Jalan Sako–Trans SKP II sepanjang 26,03 kilometer, Jalan Sukaraja–Giri Sako 15,61 kilometer, Jalan Sentajo–Muara Langsat 8,80 kilometer, Jalan Simpang Handoyo–Sumber Datar 5,01 kilometer, Jalan Air Mas–Sungai Keranji 2,83 kilometer, Jalan Sambung–Kebun Lado 2,30 kilometer, Jalan Sungai Sirih–Simpang 4 PT Wannasari 5,77 kilometer, serta Jalan Simpang 4 PT Wannasari–Sukamaju sepanjang 12,64 kilometer.

Menurutnya, pengajuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, mengingat kemampuan fiskal daerah saat ini masih menghadapi tekanan sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur.

"Kondisi keuangan daerah saat ini sangat berat. Karena itu, kami terus berupaya mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," ujar Muklisin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan terus memperjuangkan berbagai peluang pendanaan melalui APBN, khususnya pada kementerian yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan kawasan transmigrasi.

"Kita akan terus berkoordinasi dan memanfaatkan setiap peluang pembiayaan dari APBN. Apa pun yang bisa diperjuangkan untuk kepentingan daerah, akan terus kami upayakan," tegasnya.

Selain fokus mencari sumber pendanaan, Muklisin juga mengingatkan pentingnya menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia meminta masyarakat mematuhi ketentuan muatan kendaraan yang melintasi jalan daerah agar tidak terjadi kerusakan akibat beban berlebih.

Ia juga mengajak pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta camat untuk memperkuat komunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing. Menurutnya, perusahaan dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pemeliharaan jalan.

"Pembangunan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berupaya melalui APBD dan APBN, masyarakat menjaga penggunaannya, sementara perusahaan dapat ikut berkontribusi melalui program CSR agar infrastruktur yang telah dibangun tetap terpelihara," pungkasnya. (*)