Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi Riau menerima audiensi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Sumatera Barat–Riau guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan berbagai program pemenuhan hak asasi manusia, termasuk pengembangan Desa Sadar HAM di Provinsi Riau.

Audiensi yang berlangsung di Pekanbaru, Rabu (22/7/2026), menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian program dan tugas pokok Kanwil Kementerian HAM kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Sumatera Barat–Riau, Dewi Nofyenti, mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan implementasi program-program Kementerian HAM di wilayah Riau.

Menurutnya, saat ini Kementerian HAM tengah melaksanakan seleksi calon Penggerak HAM yang nantinya akan ditempatkan di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM. Para penggerak tersebut akan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar warga.

"Penggerak HAM nantinya akan ditempatkan di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM untuk membantu penguatan pemahaman sekaligus pemenuhan hak-hak dasar masyarakat," ujar Dewi.

Ia menjelaskan, konsep Desa Sadar HAM tidak hanya berfokus pada edukasi mengenai hak asasi manusia, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan dasar lainnya sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Dewi berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau dapat mendukung pelaksanaan program tersebut agar penguatan budaya dan kesadaran HAM dapat berjalan secara optimal hingga ke tingkat desa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik berbagai program yang diinisiasi Kementerian HAM. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Riau siap memperkuat kolaborasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian HAM menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

"Kami siap mendukung seluruh program dan kegiatan Kementerian HAM di Provinsi Riau. Koordinasi dapat dilakukan melalui Biro Hukum Provinsi Riau agar pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas SF Hariyanto.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berharap berbagai program penguatan hak asasi manusia dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan. (*)