Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) dari 83 kelurahan se-Kota Pekanbaru.

Bimtek yang berlangsung di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Selasa (7/7/2026), dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Junaedy, para camat, lurah, serta diikuti 196 operator Puskessos.

Markarius mengatakan, pelatihan tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan operator dalam melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial. Menurutnya, kualitas data menjadi kunci agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Hari ini kita melaksanakan bimtek bagi para operator pelaksana teknis kesejahteraan sosial. Sebanyak 196 peserta dari 83 kelurahan mengikuti kegiatan ini untuk memperbarui dataset di DTSEN," ujarnya.

Ia menegaskan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat terjadi setiap saat sehingga proses pembaruan data tidak lagi cukup dilakukan sekali dalam setahun. Pemko Pekanbaru menargetkan pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkala, minimal setiap bulan.

Menurutnya, banyak perubahan yang harus segera tercatat dalam sistem, mulai dari warga yang pindah domisili, kelahiran, hingga warga yang meninggal dunia. Apabila data tidak segera diperbarui, maka berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial.

"Kita ingin pembaruan data ini tidak lagi dilakukan setiap tahun. Perubahan sosial terjadi setiap hari, sehingga minimal setiap bulan data harus diperbarui agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," kata Markarius.

Ia menambahkan, validitas data sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya, sementara warga yang kondisi ekonominya telah membaik tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan.

"Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru tidak menerima bantuan, sementara yang sudah mampu masih menikmati bansos. Karena itu, data harus benar-benar akurat," tegasnya.

Markarius juga meminta seluruh operator Puskessos mengikuti bimtek dengan sungguh-sungguh agar mampu menghasilkan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kompetensi operator menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas basis data kesejahteraan sosial di setiap kelurahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaedy, menjelaskan pihaknya bertugas mengoordinasikan proses pemutakhiran DTSEN melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial. Hasil pembaruan data dari seluruh kelurahan nantinya akan menjadi dasar dalam penetapan penerima berbagai program bantuan sosial.

Ia berharap melalui bimtek tersebut, kualitas data yang dikirimkan ke Kementerian Sosial semakin akurat sehingga penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran dan mendukung upaya penanganan kemiskinan di Kota Pekanbaru.

"Dengan data yang semakin akurat, masyarakat yang memang membutuhkan dapat menerima bantuan sesuai haknya, sedangkan warga yang sudah mampu tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos. Itulah tujuan utama dari pemutakhiran data ini," pungkas Junaedy. (*)