Beritariau.com, Pekanbaru - Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia merilis hasil survei yang menggambarkan kecenderungan warga lebih suka memilih pemimpin baru dalam pemilihan Wali Kota Pekanbaru awal 2017 mendatang. Hasil survei menunjukkan warga tak puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini.

Disebutkan, Puspol Indonesia melakukan survei 15 Maret hingga 1 April 2016. Jumlah responden yang disurvei secara acak sebanyak 1.007 orang yang tersebar di 12 kecamatan dengan margin error 3 persen.

Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun mengungkapkan 35 persen warga Pekanbaru tidak puas dengan kinerja Pemkot Pekanbaru, 2 persen sangat tidak puas, 36 persen menilai biasa saja, dan hanya 15 persen merasa puas atas program pemerintahan.

"Survei mencerminkan kekecewaan warga terhadap pemerintahan Pekanbaru saat ini. Penyebabnya antara lain, apa yang dijanjikan pemimpin kota di awal masa jabatan tidak terpenuhi," kata Ubedilah dalam rilisnya, (07/06/16).

Dari wawancara yang dilakukan Puspol Indonesia, terungkap 53 persen warga menginginkan pemimpin baru. Wali Kota Pekanbaru hasil pilkada 2017 diharapkan membawa perubahan dan mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang masih memprihatinkan.

Sejumlah isu memang menjadi sorotan warga Pekanbaru belakangan ini. Di antaranya, bencana banjir, dugaan penyelewengan dana APBD, pembangunan Kantor Wali Kota Pekanbaru yang menyedot dana triliunan rupiah di tengah bertambahnya jumlah penduduk miskin dan isu nepotisme di lingkungan birokrasi.

Warga mengeluhkan sejumlah masalah yang gagal di atasi Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Bisa dikatakan, modal Firdaus hanya 15 persen.‎

"Pemimpin saat ini belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Tingkat kepuasan pada pemerintah daerah sangat rendah," kata Ubedilah.

Dari survei terungkap sejumlah figur baru yang diprediksi menarik minat pemilih dalam pilkada Pekanbaru antara lain Zulfan Hafiz, Irvan Herman, Dwi Agus Sumarno dan Ade Hartati.

Puspol menyebut warga ibu kota Provinsi Riau tidak mudah dipengaruhi politik uang karena sebagian besar warga yang menggunakan hak pilihnya adalah pemilih rasional.

"Hasil survei dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis," kata Ubedilah. [red]‎