Beritariau.com, Pekanbaru - Persoalan sampah menjijikkan yang menumpuk di Kota Pekanbaru, mendapat perhatian serius dari DPRD Pekanbaru. Dewan menuding PT MIG dianggap sebagai biang kerok perusak Pekanbaru raih adipura.

"PT MIG telah merusak keindahan dan tatanan kota selama ini. Persoalan sampah menyebabkan raihan adipura menjadi terhapus. Walikota harus evaluasi atau putus saja kontrak perusahaan itu daripada bikin repot," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi Demokrat, Tengku Azwendi Fajri, Selasa (07/06/16).

Penegasan ini menurutnya tanpa terkecuali dan tanpa alasan menunda. Termasuk mengevaluasi kinerja DKP. Sebab menurutnya, persoalan sampah ini bertumpu pada pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini dimenangkan oleh PT MIG.

Dia menyayangkan PT MIG selaku pihak ketiga pengelola sampah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru selaku pengawas, ternyata tidak bisa mengatasi persoalan ini hingga mencuat kepermukaan.

"Mereka ini (PT MIG) telah menjadikan kota tercemar, mereka datang dari luar daerah hanya mengambil untung semata dan tentu masyarakat marah dengan kondisi sampah yang tidak terangkut lagi, bahkan Pengelola dinilai hanya datang ke Pekanbaru hanya menghabiskan uang rakyat. Apalagi nilainya Rp 53 miliar," cetus Azwendi.

Azwedi mendesak Walikota Pekanbaru, Firdaus MT segera bertindak cepat dengan mengevaluasi DKP.

"Artinya mereka (PT MIG dan DKP) telah mencoreng wajah kota. Sudahlah kembalikan saja ke kecamatan. Itu saran kita, jangan dilelang lagi di sisa waktu proyek multiyears hingga Desember 2016 nanti. Tapi kembalikan ke awal. Karena selama ini pun di kecamatan tidak pernah bermasalah," pungkasnya.

Berbeda dengan Azwendi yang lebih menyalahkan rekanan PT MIG, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Zulfan Hafiz justru menilai biang keroknya ada di Pemko Pekanbaru.

Melihat carut marutnya pengelolaan sampah di Pekanbaru, Zulfan Hafiz tidak merasa kaget lantaran pihaknya melalui fraksinya di DPRD Pekanbaru sudah menolak jauh-jauh hari rencana swastanisasi pengangkutan sampah di Pekanbaru.

"Sumber masalahnya (sampah, red) ada di Pemko Pekanbaru, yang memaksa dengan data bodong untuk diswastanisasikan," tegasnya.

Selain data (sampah) bodong, Ketua Partai NasDem Pekanbaru ini mengaku belum urgen pengangkutan sampah di Pekanbaru diswastanisasikan (dikelola pihak swasta, red).

"Apalagi, angka (HPS-nya) Rp53 miliar untuk delapan kecamatan. Padahal, sebelumnya dikelola 12 kecamatan hanya perlu dana Rp25 miliar, dan mendapatkan Adipura 7 kali berturut-turut. Harusnya belajar dari Bogor di mana sampahnya dibeli swasta, bukan kita yang kasih uang ke swasta," kecamnya.

Menurutnya, data (sampah) yang dimiliki DKP dari awal sudah jelas-jelas ngawur.

"Mereka membuat data seperti itu seolah-olah Pekanbaru sudah darurat sampah dan harus segera diswastanisasikan. Padahal, setelah kami cek di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), ternyata sampah di Pekanbaru rata-rata 350 ton per hari. Lucunya, petugas di TPA sudah tahu siapa yang akan memenangkan proyek ini, sedangkan pengesahan di APBD saja belum tuntas," pungkas Zulfan Hafiz.

Info terakhir, selain memutus kontrak PT MIG, Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus MT melalui account Facebooknya telah mengultimatum Kadis DKP Pekanbaru dan jajarannya untuk membersihkan sampah dari jalanan kota Pekanbaru yang Madani.

‎Kenyataannya, sampai berita ini diposting sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru masih ditemui tumpukan sampah busuk menggunung.

Contohnya, tumpukan sampah di Jalan Rajawali Pekanbaru yang Senin (06/06/16) siang sempat dibersihkan sebentar dengan menggunakan alat berat dan dua truk, Selasa (07/06/16) siang malah sampahnya semakin bertambah hampir menutupi seluruh jalan. [red]‎