Pekanbaru - Satu per satu dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Riau (Setwan) kembali dibongkar LSM Benang Merah. Praktik korupsi semakin menjadi walau penegak hukum sudah bertindak mengusut SPPD Fiktif yang rugikan negara Rp198 Milyar. Proyek kecil namun rutin tetap 'digasak'. (Baca : Makin Nekad! Ada Rekanan Spesial di DPRD Riau, LSM Benang Merah Siapkan Laporan ke KPK).

Kali ini, LSM Benang Merah membongkar lagi dugaan korupsi belanja makanan yang nilainya fantastis. Dalam tempo 2 bulan, yaitu bulan Februari dan Maret 2025, Setwan DPRD menghabiskan uang rakyat sebanyak Rp9.772.583.150 untuk makan. Pemesanan ini dilakukan kepada dua perusahaan yakni kepada Q-Si Catering sebesar Rp2.67.879.3150 dan CV Seniati Family sebesar Rp7.093.790.000.

Pemesanan makanan ini, dianggap sangat diluar batas kewajaran. Pasalnya, jumlah satu pesanan mampu untuk memberi makan sebanyak satu stadion manusia.

"Contohnya, pada tanggal 6 Februari 2025 Setwan DPRD memesan sebanyak 41,611 Nasi Kotak dan 12,368 ribu porsi makanan prasmanan. Jadi total makanan sebanyak 53 ribu porsi sekali pesan. Dimana dan kapan orangnya yang makan pesanan itu pada Februari 2025. Sekelas Aparat Penegak Hukum saja buat iven Riau Bhayangkara Run 2025 sangat riil dan jujur mengatakan sebanyak 13.079 orang peserta karena Jalan Sudirman Pekanbaru sudah jadi lautan manusia. Ini 53 ribu porsi makanan yang dibeli DPRD Riau itu mana orang yang makan?," ungkap Direktur Eksekutif LSM Benang Merah Keadilan, Idris, Selasa (22/07/25).

Dikatakan Idris, menurut Peraturan LKPP maupun Peraturan Presiden, belanja tersebut sudah jelas melanggar.

Belanja pada 6 Februari 2025 itu, sebut Idris, berupa Lunch Box, Snack, Buah dan Pransmanan kepada Q-Si Catering.

"Nah, 6 hari kemudian pada 12 Februari, mereka (Setwan, red) belanja lagi ribuan porsi dan seminggunya lagi pada 20 Februari belanja lagi ribuan porsi. Kok sepertinya royal kali DPRD buat program makan-makan. Tapi kapan, dimana dan siapa orang yang makan itu? Menyiapkan makanan sebanyak itu kok kita-kita gak pernah dengar. Polda Riau saja ngumpulin 13 ribu orang, melalui penggalangan massa selama berbulan-bulan untuk iven olahraga dan seni. DPRD kok tak pernah kita dengar buat iven ngumpulin puluhan ribu orang tapi beli makanan sebanyak itu," tanya Idris.

LSM Benang Merah merincikan pesanan pada Februari 2025, yaitu :

1. Tanggal 6 Februari 2025 belanja Buah Keranjang sebanyak 200 keranjang dengan harga Rp245.000 senilai Rp49.000.000.

2. Tanggal 6 Februari 2025 belanja Snack Box Type B sebanyak 41,021 kotak dengan harga Rp15.900 senilai Rp652.233.900.

3. Tanggal 6 Februari 2025 belanja Makanan Prasmanan sebanyak 12,368 porsi dengan harga Rp39.000 senilai Rp482.352.000.

4. Tanggal 6 Februari 2025 belanja Lunch Box Type B (Makan Siang) sebanyak 41,611 kotak dengan harga Rp.29.750 senilai Rp1.237.927.250.

5. Tanggal 12 Februari 2025 belanja Snack Box Type B sebanyak 4,800 kotak dengan harga Rp15.900 senilai Rp76.320.000.

6. Tanggal 12 Februari 2025 belanja Lunch Box Type B (Makan Siang) sebanyak 4,800 kotak dengan harga Rp29.750 senilai Rp142.800.000.

7. Tanggal 20 Februari 2025 belanja Lunch Box Type B (Makan Siang) sebanyak 2,400 kotak dengan harga Rp29.750 senilai Rp71.400.000.

8. Tanggal 20 Februari 2025 belanja Snack Box Type B sebanyak 2,400 kotak dengan harga Rp15.900 senilai Rp38.160.000.

Menariknya, ungkap Idris, ternyata belanja makanan pada bulan Februari 2025 itu belum seberapa.

"Pada 6 Maret 2025, 14 hari sejak pesanan 20 Februari 2025, mereka belanja makanan lagi untuk 120 ribu porsi kepada CV Seniati Family, menghabiskan dana sebesar Rp7.093.790.000, dengan sistem e-katalog. Makin bar-bar!," tegas Idris.

Berikut pesanan pada 6 Maret 2025 :

1. Makanan prasmanan sebanyak 40,280 porsi dengan harga Rp39.500 senilai Rp1.591.060.000.

2. Aneka Rebusan dan Buah-buahan sebanyak 6,980 paket dengan harga Rp248.500 senilai Rp1.734.530.000.

3. Snack Kotak sebanyak 83,000 kotak dengan harga Rp15.600 senilai Rp1.294.800.000.

4. Nasi Kotak sebanyak 83,000 kotak dengan harga Rp29.800 senilai Rp2.473.400.000.

Menurut Idris, jangankan 40 ribu porsi apalagi 120 ribu porsi, 10 ribu porsi saja tidak masuk akal.

"Ada sekitar 20 hari kerja dalam 1 bulan dimana anggota DPRD jumlahnya 65 ditambah pegawai dan THL, itu pun jika THL nya jika tidak tidak fiktif katakan lah 200 orang. Jadi total 265 orang. Jika diasumsikan setiap hari menggelar rapat Paripurna, maka katakan lah 300 orang dikalikan 20 hari kerja, hanya butuh sekitar 6.000 porsi. Nah, dalam 1 bulan belum tentu ada paripurna, yang ada dinas luar, rapat komisi, dan lainnya. Gak mungkin tiap hari rapat paripurna. Ini jelas mark up! Ini kerjaan bagian umum," urai Idris.

Seluruh Temuan Akan Dilapor ke KPK

Dengan merajalelanya dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Riau tersebut membuat LSM Benang Merah gerah dan menyusun langkah aksi pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Begini, mungkin karena Belanja di DPRD ini tidak termasuk Rasionalisasi dampak dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025, jadi seenaknya pakai anggaran. Tapi untuk DPRD Riau harusnya tertib karena aparat sudah masuk menyelidiki beberapa kegiatan. Kok malah semakin tidak tertib? Dari hasil penelusuran kami ada oknum di Setwan ini dibekingi oknum Petinggi APH, jadi ngelunjak, merasa kebal hukum. Polda Riau saja seperti terbentur tembok susah sekali menaikkan perkara SPPD Fiktif ke Pengadilan. Bahkan, Perkara SPPD Fiktif resmi sudah berulang tahun yaitu 1 tahun sejak diterbitkan tahun 2024 lalu. Maka kami lapor ke KPK saja," kata Idris.

Gubernur Riau Lakukan Pembiaran

Idris juga melayangkan kritik kepada Gubernur Riau dan Inspektorat Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat tidak menjalankan fungsi sebagai pengawasan.

"Gubernur Riau Abdul Wahid kami tegaskan sudah sengaja melakukan pembiaran uang rakyat yang disalahgunakan. SPPD Fiktif diusut, Temuan LHP BPK banyak, ASN di Setwan bisnisnya besar-besar, tapi Gubernur diam dan tidak kunjung merombak sistem dan aparatur," tegas Idris.

Kegiatan Gubernur, katanya, lebih dominan menghadiri acara seremonial. "Itu yang dibelanjakan yang rakyat, masih banyak keperluan yang dibutuhkan selain hanya untuk mengenyangkan perut pejabat. Gubernur tidak kerja membenahi, tidak memberantas korupsi, sebaiknya mundur," tegas Idris. (*)