Beritariau.com, Pekanbaru - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benang Merah mengkritik anggaran yang telah dikeluarkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dipersip) Provinsi Riau sebesar Rp.888.531.641. Anggaran yang dipakai diduga digunakan dengan sistem SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang diambil dari Uang persediaan (UP). 

Pasalnya sebanyak 20 paket kegiatan yang dilaksanakan hanya 3 kegiatan yang diberi keterangan penggunaannya, selebihnya tanpa keterangan atau tidak jelas penggunaannya. Hal ini dicurigai adanya upaya mengambil uang UP dengan memakai Surat Pertanggung Jawaban melalui belanja pada aplikasi toko daring Mbizmarket. 

"Dispersip telah mengeluarkan Rp 880 juta lebih, belanja melalui Mbizmarket," kata Idris, Direktur Eksekutif Benang Merah kepada media, (29/4).

Dalam keterangan, Idris menambahkan, pada 3 paket, diketahui Dispersip tercatat memakai APBD sebesar Rp.291.367.067 hanya untuk m membeli snack, nasi kotak, pengharum ruangan sapu lidi dan lain-lain.

Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau, Dra.Mimi Yuliani tidak mengakui adanya belanja tersebut. Mimi dalam keterangannya yang dilayangkan melalui pesan WhatsApp menjelaskan Anggaran sebesar Rp.888.531.641 tersebut belum direalisasikan.

"Anggaran sebesar 888.531.641 belum direalisasikan karena tahun masih berjalan dan tahun 2025 ada efisiensi anggaran, Untuk 17 kegiatan tersebut bukan tidak jelas tetapi belum dilaksanakan," jawabnya (29/4) kepada media. 

Mengetahui hal tersebut, LSM Benang Merah bereaksi keras, dan menganggap Kadispersip terkesan mengaburkan informasi ini. Ditambahkannya, berdasarkan data yang dimiliki LSM Benang Merah, sudah jelas pengeluaran APBD tahun anggaran 2025 tersebut sudah terealisasi dan disertai dengan tanggal serah terima. 

"Sudah jelas data menunjukkan pengeluaran tersebut telah terealisasi, bahkan ada tanggal serah terimanya" tutup Idris. (*)