Beritariau.com, Pekanbaru - Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri menyebut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, tidak manusiawi.  

Ungkapan itu dilontarkan pasca kasus yang melilit Daswati, warga Tenayan Raya, Pekanbaru. Dimana pihak RSUD Arifin Achmad menahan KTP dan Kartu Keluarga pasien karena ia tidak sanggup membayar tagihan Rp15 juta meskipun terdaftar sebagai pasien Jamkesmas.

“Ini rumah sakit pemerintah. Kenapa KTP dan KK ditahan, itu surat-surat penting, pihak rumah sakit kan bisa survey rumah pasien ini. Apalagi ini warga miskin terdaftar Jamkesmas. Jelas tidak manusiawi namanya,” kata Aidil, Rabu (3/1).

Dia juga menyayangkan sikap RSUD Arifin Achmad yang tidak kooperatif berkomunikasi dengan pasien. Seharusnya, pihak rumah sakit memberi tahu prosedur yang benar terhadap semua pasien, terlebih pada pasien miskin.

“Jangan terjadi lagi seperti ini. Biasanya dikasih tahu, walaupun pasien tidak tahu prosedur. Ini sangat miris kita mendengarnya pasien dipaksa membayar,” ucapnya.

Lalu, apakah Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan memanggil manajemen RSUD Arifin Achmad? Aidil menyebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Riau.

“Karena ini ruang lingkup provinsi, kita akan lapor ke DPRD Provinsi. Tapi kita akan lihat pasien itu, karena bagaimanapun juga dia adalah warga kita yang tinggal di Pekanbaru. Bagaimanapun tetap kami bela,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Daswati merupakan pasien RSUD Arifin Achmad karena mengalami kecelakaan tabrak lari pada Oktober 2015. Ia terdaftar sebagai pasien jamkesmas dan menjalani proses operasi. 

Selesai operasi, ia diijinkan pulang ke rumah. Masalah muncul saat ia kembali untuk melakukan kontrol. Saat itulah, Daswati terkejut karena mendapatkan tagihan sebesar Rp 15 juga.

Karena tak sanggup membayar, pihak RSUD kemudian menahan KTP dan KK Daswati. [red]