Izin Bangunan Banyak Bermasalah
DPRD Pekanbaru Sebut Distaruba Dikendalikan "Sponsor"
"Deal or No Deal" | Beritariau.com 2014
Beritariau, Pekanbaru - Banyaknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diloloskan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaruba) Kota Pekanbaru padahal masih bermasalah, membuat DPRD meradang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Wahyudianto membeberkan bahwa fungsi pengawasan Distaruba saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Sepertinya ada pihak "sponsor" disitu (Distaruba, red) mengendalikan. Itu pertama yang saya lihat sehingga pemilik bangunan suka-suka dia saja mendirikan bangunan,” cetus Wahyudianto, kepada Beritariau.com, saat dikonfirmasi, Jum'at (29/08/2014).
Wahyudianto mencontohkan, saat Satpol PP Pekanbaru melakukan eksekusi kos-kosan 70 pintu yang berada di Jalan Puyuh, Kecamatan Sukajadi, belum lama ini, sudah jelas bangunan itu melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) sepanjang 6 meter.
Namun anehnya, kata Politisi dari Partai Golkar ini, 1 jam sebelum eksekusi muncul 'surat sakti' yang meminta bangunan dibongkar hanya 4 meter. [Baca : Ssstt..! Surat "Sakti" Distarubang Pekanbaru "Gantung" Eksekusi Kos 70 Pintu]
“Padahal dia (pemilik,red) sudah tahu GSB itu akan dibongkar 6 meter dari badan jalan. Tapi ditengah jalan muncul "pahlawan kesiangan" pemilik kos (Distaruba) lewat surat dispensasi. Ini melecehkan peraturan daerah namanya,” tegas Wahyudianto dengan nada emosi.
Disinggung akan memanggil Distaruba karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh instansi tersebut, Wahyudianto pasrah dan menyerahkan hal itu kepada anggota dewan yang akan dilantik nanti.
“Saya kira saat ini sudah tidak ada waktu lagi memanggil. Ini bisa jadi Pekerjaan Rumah (PR) saja bagi anggota DPRD yang baru nanti. Kita berikan saja kepada yang baru dilantik karena jujur kita sudah tidak ada waktu lagi,” tutupnya. [bam]
Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Wahyudianto membeberkan bahwa fungsi pengawasan Distaruba saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Sepertinya ada pihak "sponsor" disitu (Distaruba, red) mengendalikan. Itu pertama yang saya lihat sehingga pemilik bangunan suka-suka dia saja mendirikan bangunan,” cetus Wahyudianto, kepada Beritariau.com, saat dikonfirmasi, Jum'at (29/08/2014).
Wahyudianto mencontohkan, saat Satpol PP Pekanbaru melakukan eksekusi kos-kosan 70 pintu yang berada di Jalan Puyuh, Kecamatan Sukajadi, belum lama ini, sudah jelas bangunan itu melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) sepanjang 6 meter.
Namun anehnya, kata Politisi dari Partai Golkar ini, 1 jam sebelum eksekusi muncul 'surat sakti' yang meminta bangunan dibongkar hanya 4 meter. [Baca : Ssstt..! Surat "Sakti" Distarubang Pekanbaru "Gantung" Eksekusi Kos 70 Pintu]
“Padahal dia (pemilik,red) sudah tahu GSB itu akan dibongkar 6 meter dari badan jalan. Tapi ditengah jalan muncul "pahlawan kesiangan" pemilik kos (Distaruba) lewat surat dispensasi. Ini melecehkan peraturan daerah namanya,” tegas Wahyudianto dengan nada emosi.
Disinggung akan memanggil Distaruba karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh instansi tersebut, Wahyudianto pasrah dan menyerahkan hal itu kepada anggota dewan yang akan dilantik nanti.
“Saya kira saat ini sudah tidak ada waktu lagi memanggil. Ini bisa jadi Pekerjaan Rumah (PR) saja bagi anggota DPRD yang baru nanti. Kita berikan saja kepada yang baru dilantik karena jujur kita sudah tidak ada waktu lagi,” tutupnya. [bam]
