Korupsi Dana Program K2I Provinsi Riau
Kasus K2I, Jaksa Tak Tahu Nama Saksi yang Diperiksanya
Ilustrasi Korupsi Kebun K2I Riau | Beritariau.com 2014
Beritariau.com, Pekanbaru - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan pemeriksaan terhadap dua pegawai Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi dana program K2I.
Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Riau, Rachmad Lubis, kepada wartawan Selasa (19/8/14), membenarkan adanya pemeriksaan terhadap dua pegawai Disbun Riau. "Benar, saat ini ada dua orang pegawai Disbun Riau yang kita periksa,"ujar Rachmad.
Pemeriksaan tersebut, jelas Rachmad, selanjutnya akan dilakukan pemberkasan. "Ya, untuk dilakukan pemberkasan,"terangnya.
Saat ditanya, siapa nama saksi yang diperiksa, Rachmad mengaku tidak ingat. "Yang jelas, kedua saksi merupakan pegawai Disbun," terangnya sambil berlalu.
Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan SH saat dikonfirmasi juga mengatakan hal senada, dirinya tidak begitu mengetahui persis kasus tersebut.
"Saya sedang di luar, tidak tahu siapa nama pegawai yang diperiksa tersebut, coba tanyakan ke bagian Pidsus saja ya," ujar Mukhzan.
Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Susilo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K21), yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2006-2009 senilai Rp20 miliar.
Program kebun K2I (Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur) adalah salah satu program yang masuk dalam program K2I, langsung menyentuh rakyat miskin. Untuk pengembangan dan pembangunan usaha perkebunan K2I biaya yang dialokasikan untuk sektor usaha perkebunan sawit sebesar Rp217 miliar lebih, dengan luas lahan seluas 10.200 hektar.
Namun, keberadaan kebun ini tak jelas, proyek usaha perkebunan K2I ini menimbulkan teka-teki di masyarakat. Terkesan, usaha perkebunan program K2I sebagai proyek akal-akalan oknum petinggi provinsi untuk menggerogoti uang negara. Beberapa kalangan menilai program K2I, bagaikan benang kusut yang sulit untuk diurai. [pan]
Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Riau, Rachmad Lubis, kepada wartawan Selasa (19/8/14), membenarkan adanya pemeriksaan terhadap dua pegawai Disbun Riau. "Benar, saat ini ada dua orang pegawai Disbun Riau yang kita periksa,"ujar Rachmad.
Pemeriksaan tersebut, jelas Rachmad, selanjutnya akan dilakukan pemberkasan. "Ya, untuk dilakukan pemberkasan,"terangnya.
Saat ditanya, siapa nama saksi yang diperiksa, Rachmad mengaku tidak ingat. "Yang jelas, kedua saksi merupakan pegawai Disbun," terangnya sambil berlalu.
Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan SH saat dikonfirmasi juga mengatakan hal senada, dirinya tidak begitu mengetahui persis kasus tersebut.
"Saya sedang di luar, tidak tahu siapa nama pegawai yang diperiksa tersebut, coba tanyakan ke bagian Pidsus saja ya," ujar Mukhzan.
Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Susilo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K21), yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2006-2009 senilai Rp20 miliar.
Program kebun K2I (Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur) adalah salah satu program yang masuk dalam program K2I, langsung menyentuh rakyat miskin. Untuk pengembangan dan pembangunan usaha perkebunan K2I biaya yang dialokasikan untuk sektor usaha perkebunan sawit sebesar Rp217 miliar lebih, dengan luas lahan seluas 10.200 hektar.
Namun, keberadaan kebun ini tak jelas, proyek usaha perkebunan K2I ini menimbulkan teka-teki di masyarakat. Terkesan, usaha perkebunan program K2I sebagai proyek akal-akalan oknum petinggi provinsi untuk menggerogoti uang negara. Beberapa kalangan menilai program K2I, bagaikan benang kusut yang sulit untuk diurai. [pan]
