Jalan Panjang Rambu Pembangunan Riau
RTRW Perubahan - Digantung Tak Bertali dan Kado Ulang Tahun (Mendadak) ?
Ilustrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau | Beritariau.com 2014
Al Azhar Apresiasi Karya Tim 9
Beritariau.com, Pekanbaru - Lama dinanti dan diperjuangkan, bahkan sejak sebelum Annas Maamun memimpin Riau, akhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perubahan Provinsi Riau disahkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Kabar gembira ini pun langsung disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan jelang persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau ke 57 yang akan digelar besok, Sabtu (09/08/20014).
"Kemarin (07/0/2014), Pak Gubernur sudah ditelpon oleh Menhut yang menyatakan akan datang besok ke Pekanbaru sekaligus menyerahkan SK RTRW Riau," ungkap Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Yoserizal Zein, Jumat (08/08/2014).
Kedatangan Menhut, kata Yoserizal, selain bersempena dengan HUT Provinsi Riau juga memiliki agenda spesial.
"Menhut berjanji akan menyerahkan langsung SK RTRW kepada Pak Gubernur," tutur Yoserizal lagi.
SK Pengesahan RTRW Perubahan Provinsi Riau ini telah lama diperjuangkan. Draft Peta RTRW yang disusun oleh Tim yang diketuai Profesor Sambas sudah diajukan sejak Rusli Zainal menjabat Gubernur. Namun, sejak digagas mulai tahun 2006 lalu, RTRW Perubahan ini tak kunjung disahkan oleh Menteri Kehutanan. Berbagai alasan dikemukakan. Bak kata pepatah "digantung tak bertali".
Beberapa bulan dilantik jadi Gubernur, Annas Maamun langsung "membidik" pengesahan RTRW Perubahan. Sering diberitakan, mantan Bupati Rohil ini kerap mengeluh, katanya pembangunan di Riau akan terhambat jika RTRW Perubahan tak disahkan.
"Mau bikin sekolah, ternyata hutan. Mau bikin jalan, dibilang hutan juga," curhat Annas yang dikutip sejumlah media beberapa bulan lalu.
Desakan agar RTRW Perubahan segera diteken mulai bergerak. Momen Pemilihan Presiden (Pilpres) digunakan Annas sebagai posisi tawar. Dimintai komentar soal Capres 2014, Annas malah meminta para kandidat calon Presiden agar memperhatikan RTRW. Tak hanya itu, desakan Annas juga dibarengi dukungan dari berbagai elemen.
Gerakan pun bermunculan, aksi demontrasi masyarakat Riau menuntut disahkannya RTRW Perubahan mulai naik kepermukaan. Bahkan, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ikut teriak. Tak tanggung-tanggung, LAM Riau meminta Presiden RI turun tangan.
"Melalui surat kita telah mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan memberikan petunjuk kepada Zulkifli Hasan sebagai Menhut dan meminta RTRW Perubahan Provinsi Riau ditandatangani," kata Dewan Pembina Harian LAM Riau Al Azhar saat konferensi pers deklarasi Gerakan Rakyat (Gerak) Riau untuk RTRW Perubahan, seperti dikutip dari salah satu media di Pekanbaru, Selasa (10/06/2014).
Aspirasi ditampung, pada Selasa (17/06/2014) lalu, para ketua Fraksi dan Komisi DPRD Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Johar Firdaus terbang ke Jakarta berniat mengantarkan "kantong" aspirasi soal RTRW tersebut ke Kemenhut.
"Sikap menteri menginjak marwah masyarakat Riau. Saya rasa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. RTRW ini landasan dasar perencanaan kita membangun daerah. Saya khawatir jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan gejolak," ancam Johar waktu itu karena gagal bertemu Menhut seperti diberitakan sejumlah media yang hadir.
Merasa didesak, apalagi jelang pemungutan suara presiden, "angin segar" pun ditiupkan. Pejabat Kemenhut, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Soepijanto, kala itu menjanjikan RTRW perubahan Provinsi Riau akan disahkan sebelum Pilpres 9 Juli 2014. Kendalanya, alasan Bambang waktu itu, harus ada izin dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Presiden, Dipo Alam dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto. Artinya, kendalanya karena Presiden.
Alasan dan janji itu diterima. Namun, hingga mendekati hari pemungutan suara 9 Juli 2014, ternyata RTRW tak kunjung diteken. Akibatnya, baik Pemprov dan sejumlah elemen di Riau menyatakan kecewa karena termakan janji yang tak lain hanya "isapan jempol".
Ramai diberitakan, pada momen Kampanye Pilpres, Gubernur Riau Annas Maamun tak banyak bergerak memenangkan Capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang dijagokan partainya, Golkar. "Kita hanya pilih calon presiden yang mau membangun Riau. Kita serahkan sama rakyat saja," ungkap Annas Maamun kepada media.
Annas yang juga Ketua DPD Partai Golkar yang menjadi pemenang suara terbanyak pemilihan legislatif (Pileg) kemarin, bahkan bicara blak-blakan. Ia mengaku sudah diminta oleh Aburizal Bakrie alias Ical selaku Ketua Umum Partai Golkar dan juga ditelepon langsung oleh Prabowo sendiri agar mau secara ekstra membantu memenangkan suaranya di Riau.
Lagi-lagi, Ketua DPD Provinsi dari Partai yang memiliki Bupati paling banyak di Riau ini, melalui media memberikan pernyataan tersirat, bahwa dirinya hanya pasrah pada keputusan rakyat Riau.
Pilpres 9 Juli pun berakhir, alhasil, Pleno Rekapitulasi Nasional Pilpres yang digelar KPU Pusat pun akhirnya mengumumkan Pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin baru RI. Pimpinan Zulkifli Hasan di Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, yang merupakan Cawapres dari Prabowo terpaksa keok dan terpaksa mengadu nasib ke Mahkamah Konstitusi.
Ntah terpengaruh akibat kecewa RTRW tak kunjung diteken, Provinsi Riau yang awalnya ditargetkan sebagai lumbung suara pasangan Capres Prabowo-Hatta karena masih tergolong basis suara partai Golkar ternyata meleset. Prabowo - Hatta hanya unggul tipis dengan memperoleh 1.349.338 (50,12%) suara dibandingkan Jokowi-JK dengan perolehan 1.342.817 (49,88%) suara. Artinya, hanya selisih 6 ribu lebih suara.
Setelah Ketua Umum partainya dinyatakan KPU gagal jadi calon Wakil Presiden, Menhut Zulkifli Hasan pada Selasa (05/08/2014) kemarin mendatangi Provinsi Riau melakukan tugas memantau perkembangan kabut asap akibat adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah di Riau.
Jarang terjadi, saat itu Zulkifli Hasan tiba-tiba membeberkan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Menhut, hanya 1 (satu) kali pernah menandatangani perizinan soal hutan.
"Selama saya jadi Menhut lima tahun yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa jabatan, cuma 1 (satu) kali mengeluarkan perizinan kepada perusahaan. Cuma satu kali dalam lima tahun," katanya kemarin di Pekanbaru.
Tak hanya itu, selama lima tahun, baru kali itu juga Menhut menyatakan tidak akan ada lagi izin pembukaan lahan kebun sawit baru. Zulkifli akhirnya membeberkan, dari 4 juta hektare lahan sawit yang ada di Riau hanya 2 juta hektare yang legal atau sah. Artinya, 2 juta hektare lainnya adalah kebun sawit illegal yang digarap melalui alih fungsi kawasan hutan tanpa izin pembebasan lahan.
Tak berselang dua hari kemudian, dari Jakarta sekembalinya dari Riau, melalui sambungan telepon, mendadak Menhut langsung menyatakan ke Annas Maamun bahwa RTRW telah disahkan dan akan diserahkannya secara langsung pada HUT Riau ke 57 besok. Alasannya, dari kabar beberapa pemerhati, Menhut telah mendapat petunjuk dari Presiden SBY.
"Bisa dibilang mungkin kado ulang tahun daerah kita," pungkas Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Yoserizal kepada Beritariau.com.
Seperti diketahui, peta RTRW Provinsi Riau yang kini digunakan masih merupakan produk tahun 1960. Pada peta itu terdeteksi, 80 persen lebih wilayah Provinsi Riau masih merupakan kawasan hutan.
Setelah menempuh banyak upaya bertahun-tahun agar draft RTRW Perubahan tersebut disahkan dan menerima berbagai alasan, ternyata dalam tempo tak kurang dari dua hari setelah melihat-lihat dan curhat ke media di Pekanbaru, RTRW Pekanbaru akhirnya disahkan Menhut sebelum dirinya kemungkinan diganti oleh Presiden baru.
Sementara itu, Dewan Penasehat LAM Riau, Al Azhar menyambut baik keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Menurutnya, meskipun tergolong lambat dan menempuh jalan panjang tapi keputusan Menhut tersebut patut diberikan apresiasi. Apalagi sebelum Menhut mengakhiri masa jabatanya.
"Harus kita sambut dan apresiasi keputusan yang sangat penting ini. Kita harus bersyukur bahwa pembangunan Provinsi Riau memungkinkan untuk bergerak lebih cepat. Tak salah jika disebut ini sebagai kado ulang tahun Provinsi Riau," ungkap Al Azhar kepada Beritariau.com, Jumat (08/08/2014).
Disahkannya RTRW Perubahan tersebut, dikatakan Al Azhar, sebagai kado kedua setelah beberapa tahun lalu Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan pengelolaan CPP Blok ke Riau yang saat ini dikelola Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu.
Atas jalan panjang mendapatkan RTRW baru ini, Al Azhar mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi terhadap 9 orang Tim Penyusun RTRW Perubahan Provinsi Riau yang dipimpin oleh Profesor Sambas.
"Dengan draft yang mereka susun yang kini telah disahkan itulah, pemerintah baik Gubernur dan Kepala Daerah di seluruh provinsi Riau bisa lebih maksimal melakukan pembangunan," pungkasnya. [roy]
Beritariau.com, Pekanbaru - Lama dinanti dan diperjuangkan, bahkan sejak sebelum Annas Maamun memimpin Riau, akhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perubahan Provinsi Riau disahkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Kabar gembira ini pun langsung disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan jelang persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau ke 57 yang akan digelar besok, Sabtu (09/08/20014).
"Kemarin (07/0/2014), Pak Gubernur sudah ditelpon oleh Menhut yang menyatakan akan datang besok ke Pekanbaru sekaligus menyerahkan SK RTRW Riau," ungkap Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Yoserizal Zein, Jumat (08/08/2014).
Kedatangan Menhut, kata Yoserizal, selain bersempena dengan HUT Provinsi Riau juga memiliki agenda spesial.
"Menhut berjanji akan menyerahkan langsung SK RTRW kepada Pak Gubernur," tutur Yoserizal lagi.
SK Pengesahan RTRW Perubahan Provinsi Riau ini telah lama diperjuangkan. Draft Peta RTRW yang disusun oleh Tim yang diketuai Profesor Sambas sudah diajukan sejak Rusli Zainal menjabat Gubernur. Namun, sejak digagas mulai tahun 2006 lalu, RTRW Perubahan ini tak kunjung disahkan oleh Menteri Kehutanan. Berbagai alasan dikemukakan. Bak kata pepatah "digantung tak bertali".
Beberapa bulan dilantik jadi Gubernur, Annas Maamun langsung "membidik" pengesahan RTRW Perubahan. Sering diberitakan, mantan Bupati Rohil ini kerap mengeluh, katanya pembangunan di Riau akan terhambat jika RTRW Perubahan tak disahkan.
"Mau bikin sekolah, ternyata hutan. Mau bikin jalan, dibilang hutan juga," curhat Annas yang dikutip sejumlah media beberapa bulan lalu.
Desakan agar RTRW Perubahan segera diteken mulai bergerak. Momen Pemilihan Presiden (Pilpres) digunakan Annas sebagai posisi tawar. Dimintai komentar soal Capres 2014, Annas malah meminta para kandidat calon Presiden agar memperhatikan RTRW. Tak hanya itu, desakan Annas juga dibarengi dukungan dari berbagai elemen.
Gerakan pun bermunculan, aksi demontrasi masyarakat Riau menuntut disahkannya RTRW Perubahan mulai naik kepermukaan. Bahkan, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ikut teriak. Tak tanggung-tanggung, LAM Riau meminta Presiden RI turun tangan.
"Melalui surat kita telah mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan memberikan petunjuk kepada Zulkifli Hasan sebagai Menhut dan meminta RTRW Perubahan Provinsi Riau ditandatangani," kata Dewan Pembina Harian LAM Riau Al Azhar saat konferensi pers deklarasi Gerakan Rakyat (Gerak) Riau untuk RTRW Perubahan, seperti dikutip dari salah satu media di Pekanbaru, Selasa (10/06/2014).
Aspirasi ditampung, pada Selasa (17/06/2014) lalu, para ketua Fraksi dan Komisi DPRD Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Johar Firdaus terbang ke Jakarta berniat mengantarkan "kantong" aspirasi soal RTRW tersebut ke Kemenhut.
"Sikap menteri menginjak marwah masyarakat Riau. Saya rasa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. RTRW ini landasan dasar perencanaan kita membangun daerah. Saya khawatir jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan gejolak," ancam Johar waktu itu karena gagal bertemu Menhut seperti diberitakan sejumlah media yang hadir.
Merasa didesak, apalagi jelang pemungutan suara presiden, "angin segar" pun ditiupkan. Pejabat Kemenhut, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Soepijanto, kala itu menjanjikan RTRW perubahan Provinsi Riau akan disahkan sebelum Pilpres 9 Juli 2014. Kendalanya, alasan Bambang waktu itu, harus ada izin dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Presiden, Dipo Alam dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto. Artinya, kendalanya karena Presiden.
Alasan dan janji itu diterima. Namun, hingga mendekati hari pemungutan suara 9 Juli 2014, ternyata RTRW tak kunjung diteken. Akibatnya, baik Pemprov dan sejumlah elemen di Riau menyatakan kecewa karena termakan janji yang tak lain hanya "isapan jempol".
Ramai diberitakan, pada momen Kampanye Pilpres, Gubernur Riau Annas Maamun tak banyak bergerak memenangkan Capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang dijagokan partainya, Golkar. "Kita hanya pilih calon presiden yang mau membangun Riau. Kita serahkan sama rakyat saja," ungkap Annas Maamun kepada media.
Annas yang juga Ketua DPD Partai Golkar yang menjadi pemenang suara terbanyak pemilihan legislatif (Pileg) kemarin, bahkan bicara blak-blakan. Ia mengaku sudah diminta oleh Aburizal Bakrie alias Ical selaku Ketua Umum Partai Golkar dan juga ditelepon langsung oleh Prabowo sendiri agar mau secara ekstra membantu memenangkan suaranya di Riau.
Lagi-lagi, Ketua DPD Provinsi dari Partai yang memiliki Bupati paling banyak di Riau ini, melalui media memberikan pernyataan tersirat, bahwa dirinya hanya pasrah pada keputusan rakyat Riau.
Pilpres 9 Juli pun berakhir, alhasil, Pleno Rekapitulasi Nasional Pilpres yang digelar KPU Pusat pun akhirnya mengumumkan Pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin baru RI. Pimpinan Zulkifli Hasan di Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, yang merupakan Cawapres dari Prabowo terpaksa keok dan terpaksa mengadu nasib ke Mahkamah Konstitusi.
Ntah terpengaruh akibat kecewa RTRW tak kunjung diteken, Provinsi Riau yang awalnya ditargetkan sebagai lumbung suara pasangan Capres Prabowo-Hatta karena masih tergolong basis suara partai Golkar ternyata meleset. Prabowo - Hatta hanya unggul tipis dengan memperoleh 1.349.338 (50,12%) suara dibandingkan Jokowi-JK dengan perolehan 1.342.817 (49,88%) suara. Artinya, hanya selisih 6 ribu lebih suara.
Setelah Ketua Umum partainya dinyatakan KPU gagal jadi calon Wakil Presiden, Menhut Zulkifli Hasan pada Selasa (05/08/2014) kemarin mendatangi Provinsi Riau melakukan tugas memantau perkembangan kabut asap akibat adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah di Riau.
Jarang terjadi, saat itu Zulkifli Hasan tiba-tiba membeberkan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Menhut, hanya 1 (satu) kali pernah menandatangani perizinan soal hutan.
"Selama saya jadi Menhut lima tahun yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa jabatan, cuma 1 (satu) kali mengeluarkan perizinan kepada perusahaan. Cuma satu kali dalam lima tahun," katanya kemarin di Pekanbaru.
Tak hanya itu, selama lima tahun, baru kali itu juga Menhut menyatakan tidak akan ada lagi izin pembukaan lahan kebun sawit baru. Zulkifli akhirnya membeberkan, dari 4 juta hektare lahan sawit yang ada di Riau hanya 2 juta hektare yang legal atau sah. Artinya, 2 juta hektare lainnya adalah kebun sawit illegal yang digarap melalui alih fungsi kawasan hutan tanpa izin pembebasan lahan.
Tak berselang dua hari kemudian, dari Jakarta sekembalinya dari Riau, melalui sambungan telepon, mendadak Menhut langsung menyatakan ke Annas Maamun bahwa RTRW telah disahkan dan akan diserahkannya secara langsung pada HUT Riau ke 57 besok. Alasannya, dari kabar beberapa pemerhati, Menhut telah mendapat petunjuk dari Presiden SBY.
"Bisa dibilang mungkin kado ulang tahun daerah kita," pungkas Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Yoserizal kepada Beritariau.com.
Seperti diketahui, peta RTRW Provinsi Riau yang kini digunakan masih merupakan produk tahun 1960. Pada peta itu terdeteksi, 80 persen lebih wilayah Provinsi Riau masih merupakan kawasan hutan.
Setelah menempuh banyak upaya bertahun-tahun agar draft RTRW Perubahan tersebut disahkan dan menerima berbagai alasan, ternyata dalam tempo tak kurang dari dua hari setelah melihat-lihat dan curhat ke media di Pekanbaru, RTRW Pekanbaru akhirnya disahkan Menhut sebelum dirinya kemungkinan diganti oleh Presiden baru.
Sementara itu, Dewan Penasehat LAM Riau, Al Azhar menyambut baik keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Menurutnya, meskipun tergolong lambat dan menempuh jalan panjang tapi keputusan Menhut tersebut patut diberikan apresiasi. Apalagi sebelum Menhut mengakhiri masa jabatanya.
"Harus kita sambut dan apresiasi keputusan yang sangat penting ini. Kita harus bersyukur bahwa pembangunan Provinsi Riau memungkinkan untuk bergerak lebih cepat. Tak salah jika disebut ini sebagai kado ulang tahun Provinsi Riau," ungkap Al Azhar kepada Beritariau.com, Jumat (08/08/2014).
Disahkannya RTRW Perubahan tersebut, dikatakan Al Azhar, sebagai kado kedua setelah beberapa tahun lalu Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan pengelolaan CPP Blok ke Riau yang saat ini dikelola Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu.
Atas jalan panjang mendapatkan RTRW baru ini, Al Azhar mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi terhadap 9 orang Tim Penyusun RTRW Perubahan Provinsi Riau yang dipimpin oleh Profesor Sambas.
"Dengan draft yang mereka susun yang kini telah disahkan itulah, pemerintah baik Gubernur dan Kepala Daerah di seluruh provinsi Riau bisa lebih maksimal melakukan pembangunan," pungkasnya. [roy]
