Beritariau.com, Pekanbaru - Komisi III DPR RI menilai, kinerja Polda Riau dan jajaran serta Badan Narkotika Nasional (BNN) di Pekanbaru maupun Provinsi Riau, lemah dalam membrantas peredaran narkoba di tempat hiburan malam serta di kawasan Kampung Dalam.

Disebutkan, ada sejumlah pusat hiburan malam yang ada di Pekanbaru yang rawan narkoba, yakni MP Club, XP Club, SP Club di Jalan Sudirman dan RP Internasional Club di Jalan Riau kota Pekanbaru, yang disinyalir dimodali oleh seorang pengusaha yang biasa disebut dengan inisial DH.

Ada juga Dragon Pub atau yang sering dikenal dengan Grup Hollywood Jalan Kuantan yang diduga dimodali oleh pengusaha inisial LK alias ASN, serta Arena Entertainment jalan Tuanku Tambusai dan C7 di Jalan Cempaka Pekanbaru, yang disebut-sebut dimodali oleh pengusaha inisial AC.

Selain di hiburan malam, Narkoba juga juga disinyalir marak beredar di daerah Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Hal ini, menjadi atensi bagi Komisi III DPR RI saat melaksanakan reses di Riau Selasa (17/03/15) dan melakukan pertemuan di Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) jalan Jendral Sudirman Pekanbaru tak jauh berjarak dengan kelab malam.

Komisi III DPR RI menilai, Polda Riau dan jajarannya serta Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau dan kota Pekanbaru tak bisa mengatasi peredaran narkoba di Kampung Dalam kota Pekanbaru, itu merupakan bagian kecil dari peredaran narkoba di Riau.

"Bagaimana bisa mencegah peredaran narkoba, jika kawasan Kampung Dalam sebagai lokasi peredarannya saja tak bisa diurus hingga sekarang. Kita mohon penjelasannya. Informasi yang kita dapat, disana banyak pengedar berkeliaran tanpa ada penindakan. Pertanyaan ini juga untuk BNK dan BNP," kata Mulfahri Harahap, Ketua rombongan Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum di Republik ini.

Tak hanya itu, Mulfahri menyindir Polda Riau yang tidak mendukung program Presiden Joko Widodo dalam memerangi narkoba, sebab peredaran barang haram juga masih marak terjadi di sejumlah tempat hiburan malam di Riau.

"Ini juga jadi perhatian kita, saat ini Presiden RI Jokowi gencar menyatakan perang terhadap narkoba. Namun, aparat di daerah justru belum melakukan apa-apa. Yang kita tahu, banyak tempat hiburan yang menjadi lokasi peredaran narkoba," jelasnya.

Menurut Mul, Propinsi Riau jadi wilayah strategis dan potensial menjadi pintu masuk perdagangan narkoba dari kalangan pengedar dan sindikat. Oleh karenanya, secepatnya, Komisi III DPR RI akan membawa permasalahan tersebut ke dalam rapat di Jakarta nantinya.

"Kita mau perang memberantas narkoba, tapi fasilitas pendukung dan penjagaan wilayah rawan justru tak diperhatikan. Contohnya BNN, lembaganya besar, tapi senjata cuma dua, bagaimana cara menindak pelabuhan tikus masuknya narkoba di selat Malaka, kita pesimis. Jangan alasannya keterbatasan anggaran, itu alasan klasik," pungkasnya. [Pan]