Kadishub: Kendala Ada di Jukir dan Warga

Omong Kosong Parkir Non Tunai di Pekanbaru? Curi Start Dahului Kenaikan BBM

Karcis Parkir Pekanbaru Naik Rp1000 | Beritariau.com

Beritariau.com, Pekanbaru - Pengelolaan parkir dengan pembayaran secara non tunai (elektronik) yang sudah diimpikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru sejak tahun 2021 tak kunjung terealisasikan hingga kini. Masyarakat menilai, rencana pungutan parkir non tunai tersebut hanya isapan jempol dan omong kosong.

Pengelolaan parkir menggunakan jasa pihak ketiga disertai mesin parkir yang melakukan pungutan secara progresif, diketahui sudah direncanakan sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota nomor 132 tahun 2020.

Peraturan Walikota nomor 132 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Pekanbaru dikeluarkan oleh Walikota sebelumnya yaitu, Firdaus MT, pada tanggal 04 Agustus 2020 silam.

Kadishub Pekanbaru, Yuliarso, pada 8 September 2022 silam mengatakan bahwa, pihaknya telah melakukan pembayaran parkir non tunai telah diterapkan di Kota Pekanbaru sejak awal Oktober 2021 lalu.

Menurut Yuliarso, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin Elektronik Data Capture (EDC) sangat bermanfaat untuk mengawasi pendapatan PAD dari tarif jasa layanan parkir agar terukur dan mengurangi indikasi kebocoran PAD dari sektor parkir.

"Karena pembayaran non tunai merekam seluruh transaksi," kata Yuliarso pada masa itu.

Namun berdasarkan hasil penelusuran investigatif Beritariau.com, pembayaran parkir secara non tunai tidak didapati di seluruh juru parkir (jukir) binaan PT Yabisa selaku rekanan Dishub Pekanbaru.

Hal tersebut, bertolak belakang dari Lampiran Peraturan Walikota nomor 132 tahun 2020 yang salah satunya berbunyi, "Pihak ketiga sebagaimana dimaksud wajib mematuhi ketentuan tentang pengelolaan perparkiran, termasuk SPM dan SOP dan Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

 

Menurut Praktisi Hukum, Swandi Hutasoit, SH mengatakan bahwa hal kinerja Dishub Pekanbaru sangat buruk. Karena, tidak menekankan rekanan PT Yabisa untuk mematuhi SOP dan SPM sebagaimana yang ditulis dalam Perwako tersebut.

"Dalam Perwako yaitu pihak ketiga wajib mematuhi SOP dan SPM, salah satunya pungutan parkir menggunakan mesin non tunai, hal ini sangat penting untuk meminimalisir penyelewengan PAD. Apalagi pengelolaan parkir berada di tangan pihak PT Yabisa," kata Swandi, Selasa (06/09/2022).

Atas hal tersebut, Swandi mempertanyakan, apakah rencana Parkir Non Tunai tersebut hanya 'bualan' alias 'omong kosong' semata dan pencitraan. Karena Dishub seakan membiarkan PT Yabisa tak menggunakan pembayaran secara non tunai.

"Parkir Non Tunai Hanya Omong Kosong, Bualan atau Pencitraan kah? Kita bayar parkir Non Tunai pasti senang karena tercatat secara elektronik sebagai penerimaan negara. Dishub seakan membiarkan rekanan ini tidak menggunakan pembayaran non tunai. Urusan peralatan itu seharusnya tanggungjawab PT Yabisa yang harus dikejar dan dipaksa oleh Dishub untuk diadakan, jika seluruh ribuan jukir tak ada juga alat itu ya berarti wan prestasi. Kontrak harus jelas dan tegas. Ini harus diusut!," tegasnya.

 

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan untuk pembayaran non tunai terus dilakukan. Alat juga sudah tersedia dan saat ini masih berjalan sesuai denga rencana yang sudah disiapkan.

"Hanya saja ditemukan beberapa kendala terkait operasinya oleh personil jukir yang belum maksimal dan pengendara yang belum memanfaatkan alat untuk pembayaran non tunai. Meskipun terus begitu upaya terus dilakukan," ujarnya.

"Namun demikian kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan reformasi pengelolaan parkir ini dengan lebih profesional dan lebih baik lagi," kata Yuliarso

Yuliarso juga menyampaikan, bahwa ia tak ingin hal ini hanya omongan saja. Ia meyakinkan bahwa hal ini berjalan by process secara bertahap dan tidak instan.

"Maunya kita perubahan dapat dilakukan sekaligus dan cepat tetapi faktanya dilapangan hal ini banyak ditemukan permasalahan. Karena kita mereformasi pengelolaanya dari konvensional ke lebih profesional," harap Yuliarso

Menurutnya, parkir secara konvensional sudah dikelola sejak tahun 1980 an hingga 2021 tahun lalu, maka permasalahan parkir yang sudah berurat dan berkarat ini sangat memerlukan strategi yg tidak sederhana dalam menyelesaikannya.

"Apakah kita mau pakai tangan besi dan palu thor? Ya saya kira kita harus arief dan bijaksana, karena pengelolaan parkir ini juga telah memberikan kesempatan hampir 2000 an tenaga jukir yg mendapatkan lapangan kerja," ungkapnya.

Jika dikaitkan dengan inflasi hari ini, Yuliarso mengkalim bahwa pihaknya telah membantu masyarakat ekonomi bawah yang saat ini masih mendapatkan penghasilan untuk mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan hariannya meskipun hanya kebutuhan pokok.

"Oleh karena itu silahkan semua pihak dapat memberikan masukan saran dan kritikan namun dengan lebih konstruktif dan fair secara konprehensif," ujarnya.

Saat diminta penjelasan terkait Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 14 tahun 2022 yang mengatur kenaikan tarif yang tidak mempertimbangkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir, Yuliarso malah menyuruh wartawan untuk membaca peraturan itu sendiri.

Selain itu, saat ditanyakan kembali terkait kenaikan tarif parkir yang tanpa persetujuan dari Pj Walikota Pekanbaru. Sementara pihak Dinas Perhubungan terkesan mengabaikan lampiran Peraturan Walikota nomor 132 tahun 2020 terhadap pihak ketiga, Yuliarso mengatakan bahwa hal ini sudah disosialisasikan.

"Itu sudah disosialisasikan sejak 3 bulan yang lalu, bahkan 1 bulan terakhir kami melakukan Forum Grup Discussion (FGD)," ungkapnya.

 

Curi Start Mendahului Kenaikan BBM

Kenaikan Tarif Parkir di Pekanbaru sejatinya berlaku sejak Perwako Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwako Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Dimana, terjadi kenaikan Tarif sebesar Rp1000 untuk kendaraan Roda 2 (Dua) dan Roda 3 (Tiga).

Namun, sejak Perwako tersebut dikeluarkan pada 9 Mei 2022, kenaikan tersebut diberlakukan baru-baru ini, tepatnya, sebelum pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tentu saja beban masyarakat Pekanbaru semakin berat. Kenaikannya pun saat pemerintah pusat masih mengumumkan rencana kenaikan BBM. Arrtinya sebelum BBM naik, dinaikkan dahulu Parkir. Kayak Curi Start. Kenapa gak bulan Mei, Juni atau Juli lalu? Dampak kenaikan BBM pasti menyentuh ke harga-harga lain. Dan dampak kenaikan parkir akan semakin memberatkan," kata Josua.

Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai wartawan ini menceritakan, keluhan tersebut mungkin tidak signifikan terkait aktivitas dalam bertugas. Melainkan dalam aktivitas keseharian.

"Beli BBM 1 liter Rp10.000. Kita bisa jalan kemana-kemana. Kalau tugas kita paling via HP dan mungkin wawancara langsung ke Kantor Pemerintahan yang tidak dikutip parkir. Tapi, saat sepeda motor belanja ke Mini Market, ke ATM, ngopi di Hang Tuah dan tempat ketemu narsum di kafe lainnya, malah tekornya melebihi kenaikan BBM. Bensin motor sekali beli Rp10.000, 5 kali parkir nambah Rp10.000. Bagaimana dengan masyarakat lain," ungkapnya. (*)