Mantan Bupati Kuansing Berstatus Tersangka

Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto SH MH

Mantan Bupati Kuansing, Mursini akhirnya berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing.

Penetapan Mursini ini, dilakukan oleh tim gabungan penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, pada tanggal 15 Juli 2021. Sesuai surat yang ditandatangani oleh Kepala Kejati Riau, Jaja Subagja SH MH.

Kabar ini juga dibenarkan Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto SH MH, Kamis (22/7/2021). “Benar dalam perkara dugaan korupsi dana 6 kegiatan di Setdakab Kuansing sudah ada tersangka inisial M (Mursini),” katanya.

Lebih lanjut, kata Raharjo, Mursini ditetapkan sebagai tersangka atas fakta-fakta dipersidangan. Dengan dikuatkan hasil vonis atas 5 orang terdakwa yang telah berkuatan hukum tetap atau inkrah.

“Memang benar, M ditetapkan tersangka dikuatkan hasil pengembangan berdasarkan fakta persidangan dan keputusan hakim terhadap 5 orang terdakwa yang telah inkrah,” jelas Raharjo.

Pada dugaan keterlibatan Mursini ini, negara ditaksir mengalami kerugian negara sebanyak Rp5 miliar lebih.

Hasil pengembangan juga disinyalir, adanya keterlibatan Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017, Andi Putra. Dimana, adanya aliran dana juga mengalir kepadanya.

Dari pengembangan ini, diketahui  Andi Putra yang saat ini berstatus Bupati Kuansing, mendapat aliran dana sebesar Rp90 juta.

Selain dia, turut menerima uang Rp150 juta kepada mantan anggota DPRD Kuansing, Rosi Atali. Lalu, sebesar Rp500 kepada Musliadi mantan anggota DPRD Kuansing.

“Terkait dugaan yang lain, selanjutnya tentu kita lihat peperkembangannya,” sebut Raharjo.

Sebelum penetapan tersangka terhadap Mursini, sudah ada 5 terdakwa yang ditetapkan Kejaksaan. Dalam prosesnya mereka telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Pengadilan Negeri.

Masing-masing mereka mantan Bendahara Pengeluaran Rutin di Setdakab Kuansing, Verdy Ananta, mantan Kasubag tata Usaha Setdakab Kuansing, Yuhendrizal.

Kemudian, ada nama mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kuansing, Muharlius, mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing, Hetty Herlina dan mantan Kabag Umum Setdakab Kuansing, M Saleh.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuansing, dalam isi dakwaannya  disebutkan dugaan korupsi terjadi pada 6 kegiatan di Setdakab Kuansing dari APBD 2017 sebesar Rp13.300.650.000.

Adapun enam kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp.1.185.600.000. Kegiatan dialog dan audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan dan anggota organisasi sosial dan masyarakat  anggarannya sebesar Rp.7.270.000.000.

Selanjutnya, kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, departemen, lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rp1,2 miliar.

Kemudian kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam sebesar Rp725 juta. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta.

Hasil penyidikan, pelaksanaan kegiatan ditemukan tidak tak sesuai peruntukkan. Hal ini sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada Rp10,4 miliar diselewengkan.

Dalam dakwaan jaksa dirincikan sejumlah uang mengalir ke Mursini, yang saat itu berstatus Bupati Kuansing. Kemudian untuk mantan anggota DPRD Kuansing Musliadi dan mantan anggota DPRD Kuansing Rosi Atali dan lainnya.

Saksi-saksi menyebutkan, Mursini dikatakan beberapa kali meminta uang kepada Muharlius dan M Saleh dengan nominal berbeda. Di antaranya sebesar Rp500 juta pada pada 13 Juni 2017. Mursini memerintahkan Verdy Ananta mengantarkan uang dalam bentuk Dollar Amerika kepada seseorang di Batam, Kepri.

Saat itu, Mursini mengatakan, “INI RAHASIA, CUKUP KITA SAJA YANG TAHU”. Setelah itu ia menyerahkan satu unit Hp kepada Verdy Ananta, di dalamnya ada nomor Hp si penerima uang tersebut.

Tidak hanya itu, ada juga permintaan uang sebesar Rp150 juta. Uang itu untuk diberikan pada seseorang di Batam sebagai tambahan dari kekurangan uang Rp500 juta.

Verdy Ananta disebutkan juga mendapat Rp150 kita dari Muharlius. Muharlius meminta Verdy Ananta menyerahkan uang tersebut kepada Mursini di Pekanbaru untuk kepentingan berobat istri Mursini.

Oleh Muharlius uang itu disebutkan digunakan untuk membayar honor Satpol PP karena mau Idul Fitri sebesar Rp80 juta, dipakai Verdy Ananta Rp35 juta untuk kepentingan berobat orang tuanya.

Selain itu, sejumlah uang juga mengalir ke Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017, Andi Putra, atas perintah Muharlius sebesar Rp90 juta. Kepada mantan anggota DPRD Kuansing, Musliadi sebesar Rp500 juta atas perintah Mursini.

Lalu, M Saleh juga pernah menyerahkan uang Rp150 juta kepada Rosi Atali, mantan anggota DPRD Kuansing. Uang itu diberikan atas perintah Mursini.

Sementara itu, untuk menutupi pengeluaran dana anggaran atas 6 kegiatan tersebut, para terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif atas 6 kegiatan. Kuitansi atas 6 kegiatan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Verdy Ananta di Ruang Sekda Kabupaten Kuansing.***

Terkait