Lima Bulan Berstatus Tersangka

Plt Kadis PUPR Pelalawan, Belum Ditahan

Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH MH

Beritariau.com, Pekanbaru -Status tersangka yang disandang Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan, MD Rizal. Dalam perkara ambruknya turap Danau Tajwid di Kabupaten Pelalawan, sudah berjalan lima bulan.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, terkesan jalan ditempat, karena tidak ada perkembangan perkara yang ditangani penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) ini. 

Raharjo Budi Kisnanto SH MH selaku Asisten Intelijen Kejati Riau, ditanya mengenai progres penanganan perkara tersebut, tidak menjelaskan adanya perkembangan.

''Masih berproses,'' kata Raharjo, Rabu (14/7/2021).

Ditanya sejauh mana proses yang telah berjalan, Raharjo juga tidak memberikan keterangan adanya perkembangan.

''Sabar dulu. Inikan masih jalan (penyidikannya),'' balasnya menegaskan.

Sebelumnya, jalannya penyidikannya, tim jaksa penyidik menetapkan dua orang tersangka. Keduanya bernama MD Rizal dan Tengku Pirda. 

Untuk diketahui MD Rizal merupakan Plt Kadis (PUPR) Kabupaten Pelalawan dan Tengku Pirda, merupakan honorer di Dinas PUPR Pelalawan. Keduanya ditetapkan tersangka pada 16 Februari 2021 lalu. Setelah tim jaksa penyidik melakukan gelar perkara.

Sejak penetapan itu, hingga telah berjalan 5 bulan, kedua tersangka juga belum ditahan dan menghirup udara bebas.

Dalam perkara ini kedua tersangka disangkakan Pasal 10 Undang-undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 31 tahun 1999. Ancamannya maksimal pidana penjara selama 7 tahun. 

Untuk diketahui peran masing-masing tersangka, yakni untuk MD Rizal, dia pernah menugaskan Tengku Pirda selaku operator membersihkan sekitaran tiang penyangga turap atau sheet pile. Hasilnya proses perintah itu kurang tidak runut dan tidak sesuai kelaziman.

''Turap itu sengaja dirusak oleh tangan manusia dengan menggunakan alat tertentu,'' kata Hilman pejabat Asisten Pidsus Kejati Riau sebelumnya.

Hilman saat itu menegaskan, penjelasannya itu berdasarkan alat bukti yang sudah dikantongi. 

'"Dari sisi teknis dan alam seperti hujan serta banjir, serta memeriksa ahli hukum dan kontruksi sudah kami lakukan," jelas Hilman sebelumnya.

Proses yang dilalui kedua tersangka. Sebelumnya jaksa telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ada nama Hardian Syahputra mantan Plt Kadis PUPR Pelalawan, yang diperiksa pada 15 Desember 2020 lalu. Sebelumnya, dia berhalangan hadir.

Dalam perkara ini, Hardian adalah salah satu pihak yang diduga mengetahui perkara ambruknya turap Danau Tajwid. Pada kegiatan yang bernama pekerjaan paket I revertmen Sungai Kampar-Danau Tajwid tahun anggaran 2018 itu, Hardian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Zukri yang merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pelalawan. Kemudian beberapa kali pemeriksaan terhadap Hariman Tua Dibata Siregar, selaku Direktur PT Raja Oloan. 

Dalam prosesnya, perusahaan itu merupakan pihak swasta yang menjadi rekanan proyek tersebut.

Dari pengakuannya, Hariman mengaku telah diperiksa dalam kasus turap ini sebanyak empat kali. Terakhir, ia dimintai keterangan pada 11 Desember 2020. 

Selanjutnya, tiga hari kemudian, turut diperiksa Inspektur Pelalawan, M Irsyad. Dihari itu juga turut dijadwalkan pemeriksaan Plt Kadis PUPR Pelalawan, MD Rizal. Dia tidak hadir dengan alasan sakit. Pemeriksaannya dilakukan dalam kesempatan yang lain.

Atas keterangan berbagai pihak, diduga kuat adanya unsur kesengajaan ambruknya turap di kawasan wisata alam Danau Tajwid ambruk sepanjang 200 meter pada Sabtu, 12 September 2020 lalu. 

Adanya unsur tersebut, karena turap baru berusia lebih setahun dan sudah mengalami kerusakan cukup berat. Kondisinya sisi tebing, ada Iubang-lubang yang cukup menganga. 

Temuan ini diperkuat saat tim penyelidik Pidsus Kejati Riau bersama ahli konstruksi mendatangi lokasi dimaksud pada Rabu, 7 Oktober 2020. Hasilnya, ahli menguatkan sangkaan Jaksa yang menduga adanya unsur kesengajaan dalam ambruknya turap yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2018 itu. Turap dirobohkan oleh manusia dengan menggunakan alat tertentu.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Raja Oloan ini bernilai Rp6.163.648.600. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan baru membayar rekanan sebesar Rp2 miliar.

Menurur Hariman Direktur PT Raja Oloan, dalam keterangannya, bahwa ambruknya turap tersebut karena disengaja. Dimana terlihat dari ditemukan jejak-jejak alat berat diduga jenis ekskavator mengeruk pada bagian dinding turap.

Kekuatan dari turap itu adalah K 700, sehingga tidak bakal ambruk dengan sendirinya.

''Masa ambruk ke sungai, kekuatannya K 700 sifatnya menahan air. Sebelumnya sudah beberapa kali terjadi banjir, tidak apa-apa, apalagi sekarang ini kan tak ada banjir,'' sebut Hariman belum lama ini.

Hariman juga mengatakan, ambruknya turap itu bersamaan saat pihaknya memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan terhadap Pemkab Pelalawan, dalam hal ini Dinas PUPR.

Saat ini pihak rekanan juga sedang berupaya melakukan upaya hukum, agar Pemkab Pelalawan membayarkan sisa proyek turap yang sudah tuntas, yaitu sebesar Rp4 miliar sesuai dengan gugatan yang mereka menangkan di Pengadilan Negeri Pelalawan.***

Terkait