Kejati Riau Hentikan Dugaan Korupsi di Disdik Riau

BARA API: Barangkali sudah Hobi Kejati Riau hentikan kasus Korupsi

Ketua DPD Bara Api Provinsi Riau, Jackson Sihombing.

Beritariau.com, Pekanbaru - LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api) Riau menganggap mungkin sudah menjadi hobi pihak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menghentikan atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian (SP3) kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Demikian diungkapkan Jackson Sihombing, Ketua DPD Bara Api Provinsi Riau kepada sejumlah wartawan di salah satu kafe di Pekanbaru, Rabu (14/7/2021).

Penegasan itu disampaikan menanggapi alasan Kejati Riau menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi (IT) dan Multimedia SMA/SMKsederajat Dinas Pendidikan Riau.

''Sudah jelas dalam pasal 4 Undang Undang Tipikor disebutkan, pengembalian kerugian negara tidak menghapus Pidana. Ini jelas tidak wajar, Kejaksaan Tinggi Riau seperti nya menjadi 'hobi' menghentikan perkara Korupsi,'' ungkapnya.

Padahal,  imbuh pria yang akrab disapa Jack Hombing ini, di dalam KUHAP diterangkan SP3 bisa terbit karena tiga alasan.

"Pertama tidak cukup bukti, kedua bukan tindak Pidana, dan ketiga demi Hukum. Apa yang dimaksud demi Hukum ialah, meninggal nya tersangka hanya itu saja alasannya kalau pengembalian kerugian negara bukan alasan SP3," terangnya.

Delik korupsi yang merugikan Negara sebagaimana disebut pasal 2   dan 3 Undang Undang Tipikor adalah delik formil materiil.

Yang dimaksud delik formil materiil, kata Jack, yaitu ketika unsur delik terpenuhi, maka tindak pidana dianggap sempurna, artinya sudah terjadi tindak Pidana.

Kejaksaan sebagai penuntut seharusnya menyerahkan ke pengadilan, karena mereka sendiri yang mengusut hingga ditemukan alat bukti dan kerugian negara.

"Kita akan siapkan gugatan untuk penghentian kasus Korupsi anggaran media pembelajaran berbasis IT dan multimedia ini, agar kasus ini kembali dibuka," pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Krisnanto kepada wartawan, menerangkan penghentian penyidikan karena telah ada pengembalian kerugian negara.

Nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi Riau. Anggaran media pembelajaran berbasis IT dan multimedia jenjang SMA/SMK sederajat berdasarkan kontrak No: 420/Disdik/2/.3/2018/2121 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp23 miliar lebih.

Nilai pekerjaan bersih yang diterima penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp21 miliar lebih.

Berdasarkan hasil audit, diketahui kerugian negara sebanyak Rp2,5 miliar. Nilai itu setelah adanya perbaikan dan dan penginstalan ulang software.

"Sebelum berkas perkara atas nama tersangka dilimpahkan ke tahap penuntutan, tersangka telah melakukan pembayaran untuk mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar lebih," ujar Raharjo, Selasa (13/7/2021) lalu kepada wartawan.

Uang pengembalian kerugian negara ditransfer tersangka ke rekening Kejati Riau, dengan nama rekening RPL 008 Kejati Riau di Bank BRI.

"Dengan pengembalian itu, penyidik berpendapat bahwa unsur kerugian keuangan negara sudah dipulihkan," tutup Raharjo. **

Terkait