Penjualan Surat Keterangan Penguasaan Lokasi (SKPL)

Endus Mafia Tanah TORA Senama Nenek, BARA-JP desak Dirut PTPN V bertindak

Penulis : admin | Senin, 12 April 2021 - 19:02 WIB

Sertifikat TORA Senama Nenek Kabupaten Kampar

Beritariau.com, Pekanbaru - Barisan Relawan Jokowi Presiden BARA-JP Riau, mendesak Direktur utama PTPN V meminta salinan Surat Hak Milik TORA, untuk dapat turut menertibkan keanggotaan KPPA dibawah binaannya.

"Kami mendesak Direktur utama PTPN V untuk meminta salinan SHM tersebut kepada BPN Kampar. Sebab, sebagai Bapak Angkat yang telah diikat dalam Memorandum of Understanding (MoU), pihak PTPN V wajib mengetahui siapa saja anggota yang tergabung dalam pola KPPA tersebut," ungkap Ketua Bara JP Provinsi Riau Ir Ganda Mora M.Si dalam keterangan persnya, Senin (12/04/21) sore.

Pasalnya, menurut Ganda, tujuan dari Pemberian TORA dan Pola KKPA, bahwq Bapak Angkat harus mengetahui siapa warga yang dibinanya. "Kalau PTPN V tidak mau, berarti PTPN V hanya memikirkan bisnis semata tanpa melihat perkembangan kesejahteraan anggota yang dibinanya. Kalau tidak bertindak, berarti pura-pura tidak tahu ada dugaan Mafia Tanah disitu. Tujuan TORA dan KKPA kan untuk kesejahteraan," sambungnya.

Seperti diketahui polemik agraria yang  berkepanjangan antara masyarakat Senama Nenek dengan PTPN V berakhir setelah Preesiden Jokowi Widodo menyerahkan lahan terbit dengan sistem TORA. Dimana lahan tersebut dijadikan dengan pola bapak angkat pola KPPA, sekitar dua tahun lalu.

Namun, sejumlah Lembaga termasuk Bara JP mengendus ada aksi Mafia Tanah dibalik pemberian Presiden ini.

"Barisan Relawan Jokowi Presiden BARA-JP Riau sebagai Barisan Relawan Jalan Perubahan mengendus adanya persoalan baru atas kepemilikan SHM tersebut. Dimana, saat ini diduga telah terjadi penjualan atau alih kuasa penguasaan kepada orang lain. Bentuknya, berupa Surat Keterangan Penguasaan Lokasi (SKPL)," ujar Ganda.

Menurutnya, hal ini jelas menyalahi sebab tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Konversi yang diterbitkan oleh Bupati Kampar.

"Kami menduga ada banyak nama titipan, mengingat masyarakat tempatan Senama Nenek hanya berjumlah lebih kurang 200 Kepala keluarga, sementara jumlah SHM lebih kurang 1400 Kepada keluarga untuk luasan lahan 2800 Ha. Maka, berifikasi dalam penetapan pihak yang berhak atas penerimaan TORA tersebut diduga tidak transparan," sebutnya.

Bara JP juga mengingatkan agar Ketua Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) berhati hati dalam pengelolaan keanggotaan pola KPPA tersebut.

"Sebab kalau tidak hati hati, ini bisa jadi bom waktu dan menjadi permasalahan besar di belakangan hari. Adanya pengalihan hak milik maupun hak penguasaan tidak terlepas dari peran Ketua Koperasi dan Kepala, pihak BPN. Kalau terjadi penjualan maupun alih nama maka akan menjadi bumerang yang berakibat perbuatan pidana dan dapat dikategorikan Mafia tanah," sebut Ganda.

Dilanjutkqn, sesuai perintah Presiden sertifikat TORA sebaiknya tidak diagunkan ke Bank dan dipergunakan sebaik-baiknya.

"Ini kan Objek Sertifikat lahan yang ditanami sawit dan karet dikerjasamakan dengan PTPN V. Apakah mungkin dijaminkan PTPN V ke Bank? Kan tidak mungkin. Maka, dimana sekarang keberadaan sertifikat itu. Apakah di BPN atau di Notaris sesuai MoU Koperasi dengan PTPN V," tegas Ganda. (roy)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :