RN Partnership: Blok Rokan harus Berdayakan 60 Persen Tenaga Kerja Lokal!

Penulis : admin | Sabtu, 13 Maret 2021 - 13:02 WIB

Direktur RN Partnership, Raya Desmawanto, MSi

Riaubisa.com, Pekanbaru - Kembalinya blok migas Rokan ke tangan pemerintah melalui PT Pertamina harus menjadi momentum mensejahterakan rakyat Riau. Salah satu indikatornya yakni penyerapan dan penggunaan tenaga kerja lokal sebesar 60 persen sesuai dengan ketentuan peraturan daerah di Riau.

"Blok Rokan harus menyerap 60 persen tenaga kerja lokal sebagai salah satu indikator adanya manfaat nyata blok migas tersebut kembali ke pemerintah setelah puluhan tahun dikelola Caltex dan Chevron. Kesenjangan penggunaan tenaga kerja lokal begitu tinggi dan harus diakhiri, apapun alasannya," kata Direktur RN Partnership, Raya Desmawanto, MSi dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (13/3/2021).

Raya meminta agar Pertamina berkomitmen untuk mematuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai perda yang ada. Meski Pertamina merupakan perusahaan migas strategis nasional, namun kepatuhan Pertamina terhadap peraturan daerah harus nyata diwujudkan.

"Meski merupakan perusahaan raksasa nasional, Pertamina harus tunduk pada perda di Riau, secara khusus dalam penggunaan tenaga kerja lokal. Agar Pertamina menjadi contoh yang baik yang akan diikuti oleh seluruh perusahaan nasional lainnya di Riau. Perda adalah produk perundang-undangan yang sah dan mengikat," tegas Raya yang merupakan Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) dalam pilpres 2019 lalu.

Raya menegaskan, ketentuan 60 persen penggunaan tenaga kerja lokal, tidak saja terhadap pegawai yang langsung dihandle oleh Pertamina. Namun juga adalah pekerja di perusahaan kontrak atau subkontrak Pertamina.

"Jangan sampai terjadi invasi secara besar-besaran tenaga kerja dari luar Riau ke dalam proyek-proyek di lingkungan Blok Rokan. Bila ini terjadi, maka akan menimbulkan kecemburuan bagi warga Riau yang hanya menjadi penonton. Efek ekonomi langsung dan angka pengangguran tidak akan membaik. Padahal, sebagai sumber daya yang tak dapat diperbaharui, migas akan habis dan berkurang," tegas Raya.

Raya mengingatkan agar Pemprov dan otoritas daerah terkait tidak hanya larut dalam perebutan hak kelola dan jatah PI 10 persen di Blok Rokan. Namun, ia meminta Pemprov Riau melakukan audit penggunaan tenaga kerja di lingkungan Pertamina.

"Saya minta agar Pak Gubernur membentuk tim atau satgas khusus memastikan penggunaan tenaga kerja lokal dapat dilakukan. Satgas ini mengecek apakah benar-benar tenaga kerja di lingkungan Pertamina minimal 60 persen," pungkas Raya. (*)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :